Jalankan Inpres, BPJS Ketenagakerjaan Apresiasi Pemda DIY & Jateng

10 Jun 2022, 17:39 WIB

Rapat monev kepesertaan non ASN pemda yang dilaksanakan bersama kementerian terkait dan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah pada 6-7 Juni 2022. (Dok. BPJS Ketenagakerjaan)

Jakarta, IDN Times - Pada Maret 2021 silam, Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi guna mendorong seluruh kementerian termasuk pemerintah daerah, untuk segera mengambil langkah dalam upaya optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Untuk melihat sejauh mana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 ini dilaksanakan, telah dilakukan rapat monitoring dan evaluasi kepesertaan non ASN pemda yang dilaksanakan bersama kementerian terkait dan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah pada 6-7 Juni 2022.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni yang hadir secara virtual menyampaikan, sesuai dengan UU No 40 Tahun 2004 telah ditegaskan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dilaksanakan melalui BPJAMSOSTEK.

“Khusus bagi pemerintah daerah yang telah mengalokasikan anggaran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai pemerintah dengan status non ASN pada APBD, untuk segera melakukan pendaftaran kepesertaannya dan menyesuaikan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan," jelasnya.

1. Mendorong seluruh kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran

Agus mengatakan, fokus Kemendagri dalam menjalankan Inpres tersebut adalah mendorong seluruh kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jamsostek. Hal itu termasuk memastikan seluruh pekerja, terutama pegawai Pemda dengan status non ASN untuk menjadi peserta BPJAMSOSTEK.

Berdasarkan data dari BPJAMSOSTEK, hingga saat ini jumlah perlindungan kepada pekerja di DIY mencapai 27 persen dari seluruh tenaga kerja yang ada. Angka tersebut sudah termasuk perlindungan kepada 30 ribu pekerja Non ASN dan pekerja rentan.

Selanjutnya untuk Provinsi Jawa Tengah, hingga saat ini sebanyak 31,6 persen pekerja yang dilindungi BPJAMSOSTEK, 327 ribu pekerja Non ASN dan pekerja rentan ada di dalamnya.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Andi Megantara, yang hadir langsung memandu kegiatan monev di Semarang mengatakan bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini wajib bagi pekerja Indonesia. Menurutnya, jaminan sosial ini menjadi satu bagian program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan.

2. Apresiasi kinerja Pemda DIY dan Jateng

Ilustrasi logo BPJamsostek. (Dok. BPJamsostek)

Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK Zainudin mengapresiasi pemda provinsi beserta jajarannya dalam upaya perlindungan pekerja non ASN dan juga pekerja rentan di lingkungannya.

“Kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Pemprov, Pemkab dan Pemkot di Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah dalam merespons Inpres ini. Sudah hampir semuanya menganggarkan pembiayaan Jamsostek untuk non ASN dan pekerja rentan,” jelas Zainudin.

Ia juga berterima kasih atas dukungan tim koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Inpres 02/2021. Dalam hal ini adalah Kemenko PMK, Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Presiden dalam mendorong implementasi perlindungan, serta kepada Kementerian Dalam Negeri atas dukungan terhadap regulasi yang dikeluarkan sebagai tindak lanjut Inpres 02/2021 untuk memberikan perlindungan bagi Non ASN dan pekerja rentan.

3. Berharap terjalinnya koordinasi yang baik

Gedung BPJS Ketenagakerjaan. (Dok. BPJS Ketenagakerjaan)

Zainudin pun berharap dengan koordinasi yang baik dari seluruh kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah dalam melindungi pekerja, bisa mempercepat perlindungan menyeluruh untuk seluruh pekerja.

“Ini merupakan wujud negara hadir melindungi pekerjanya dari risiko sosial yang mungkin terjadi. Semoga dengan komitmen kita bersama ini, universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan dapat segera tercapai dan seluruh pekerja Indonesia dapat hidup sejahtera,” tutup Zainudin. (WEB)