Tegas Menolak, Jamkeswatch Siap Adang RUU Kesehatan

Ipang melanjutkan, RUU Kesehatan yang diduga akan dibentuk dan disahkan menggunakan metode UU Omnibus Law Cipta Kerja seakan membuka kembali luka kaum buruh dan masyarakat pada produk hukum yang sebelumnya telah mendapatkan reaksi penolakan keras dari seluruh kalangan masyarakat tersebut. 

Lebih jauh Ipang mengajak semua pihak berkaca dari rekam jejak proses pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Beberapa waktu lalu sebelum disahkan oleh Pemerintah, masyarakat sedikit banyak telah belajar dan paham, saat detik-detik awal perancangan UU Cipta Kerja, yang dimulai dari dipaksa masuk Prolegnas tanpa status urgensi, draft UU yang tidak jelas dan berubah-ubah, judul dan substansi yang tidak relevan, dibahas maraton saat pandemi, tidak adanya partisipasi publik, ditetapkan tengah malam, digugat lalu ditangguhkan Mahkamah Konstitusi, bahkan diakali melalui PERPU serta seabreg kenyataan pahit lainnya. 

Selain itu, terbaca juga dalam RUU Kesehatan, laporan segala bentuk pertanggungjawaban kinerja BPJS ke depannya, tidak lagi langsung kepada Presiden sesuai amanah UU saat ini, tetapi melalui kementerian dan akan diberikan penugasan oleh kementerian di luar dari kewajibannya. Jika sampai hal tersebut terjadi, dikhawatirkan akan menimbulkan pembelokan hukum, mempreteli independensi BPJS, mengancam keberlangsungan sekaligus menghambat implementasi Jaminan Sosial.

Hal itu tidak hanya akan melahirkan oligarki dan komersialisasi pada Jaminan Sosial, tetapi juga mendegradasi bahkan mengeliminasi hak warga negara, serta tumpang tindih implementasi pelaksanaan kebijakan.

Pemerintah saat ini tentunya tidak sedang tak tahu, BPJS adalah badan hukum publik dan Jaminan Sosial adalah tujuan bernegara serta hak konstitusional warga negara yang dijamin undang-undang dasar 1945.

Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah tentang Dana Jaminan Sosial (DJS) yang disebut dana amanat. DJS adalah uangnya rakyat, uangnya umat, bukan uangnya pemerintah, bukan pula uangnya kementerian atau pejabat. BPJS dititipi amanah mengelola DJS, bahkan1 rupiah pun harus dipertanggungjawabkan. Dana amanat hanya boleh dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta, tidak untuk hal lain.

Terlebih mengingat saat ini perputaran DJS yang sangat besar, di BPJS Ketenagakerjaan sendiri kurang lebih ada DJS peserta sekitar Rp600 triliun dan DJS peserta sebesar Rp200 triliun di BPJS Kesehatan. Maka dengan hadirnya RUU Kesehatan ini, akan sangat rawan terjadi politisasi dan monetisasi Jaminan Sosial.

Sudah dana amanat memungkinkan untuk dijadikan bancakan, Jaminan Sosial pun dijadikan alat kekuasaan dan alat untuk menghasilkan uang mengeruk keuntungan.

Menambahkan keterangan itu, Ketua Koordinator Wilayah Jamkeswatch Jawa Timur Nurrudin Hidayat membeberkan rencana aksi penolakan sebagai bentuk perlawanan terhadap RUU Kesehatan.

“Kita akan menggalang kekuatan bersama organisasi Serikat Pekerja, Serikat Buruh, Asosiasi profesi, Asosiasi lintas sektor, Partai Buruh dan elemen masyarakat lainnya untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran menolak RUU Kesehatan,” Ucapnya.

Menurutnya, Jaminan Sosial adalah tulang punggung dan palang pintu terakhir kesejahteraan sosial. Tanpa Jaminan Sosial tidak akan ada kesejahteraan sosial, RUU Kesehatan ini tidak hanya membahayakan Jaminan Sosial, tetapi juga mengkhianati perjuangan buruh dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

“Dulu, kita kaum buruh mendorong lahirnya Jaminan Sosial dengan berbagai usaha, selama ini kita juga mengawal pelaksanaannya dengan berbagai upaya, maka sekarang kita harus mempertahankannya, apa pun caranya!!!,” pungkasnya. (WEB)