Jaringan Gusdurian: Lebih Baik Bangun RS Khusus Nakes daripada Pejabat

08 Jul 2021, 15:50 WIB

Alissa Wahid (IDN Times/Galih Persiana)

Jakarta, IDN Times - Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid, menolak ide pembangunan rumah sakit khusus bagi pejabat selama pandemik COVID-19. Sebab, hal tersebut menabrak atau mencederai rasa keadilan masyarakat.

"Belum lagi mendorong kesenjangan semakin tinggi. Pejabat juga semakin jauh dari realita rumah sakit yang sesungguhnya," kata Alissa kepada IDN Times melalui pesan pendek pada Rabu, (8/7/2021).

Alih-alih membangun rumah sakit yang didedikasikan bagi pejabat lebih baik pemerintah membangun faskes khusus nakes. Mereka, kata Alissa yang justru butuh perhatian khusus.

"Saya mulai menerima info banyak dokter atau perawat yang kesulitan mencari tempat perawatan pada saat mereka terpapar COVID-19. Rumah sakit khusus bagi mereka justru menjadi penting," tutur dia lagi.

Berapa banyak tenaga kesehatan yang meregang nyawa selama pandemik COVID-19 di tanah air?

1. Publik lebih butuh nakes yang sehat ketimbang pejabat

Ilustrasi layanan kesehatan. (IDN Times/Arief Rahmat)

Menurut Alissa, saat ini publik lebih butuh nakes agar tetap sehat. "Sebab, bila satu saja nakes terdampak, maka beberapa pasien bisa ikut kena," kata dia.

Bangunan rumah sakit pun tidak akan bermanfaat bila tidak didukung ketersediaan nakes. Selain itu, Alissa menyebut ketersediaan rumah sakit khusus nakes merupakan bentuk penghormatan yang nyata dan penting dalam penanganan pandemik.

Sementara, data yang dikutip dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyebut sejak Maret 2020 hingga 6 Juli 2021 lalu, 1.067 tenaga kesehatan sudah gugur dalam menangani pandemik. Sebanyak 405 orang di antaranya merupakan dokter, 395 di antaranya perawat, 167 bidan, 45 nakes lainnya, 43 dokter gigi, 32 ATLM (Ahli Teknologi Lab Medik), 9 apoteker hingga 2 orang epidemiolog.

Bahkan, dalam catatan LaporCovid19, sebanyak enam hari saja sebanyak 35 nakes gugur melawan pandemik. "Sejauh ini, jumlah kematian nakes terbanyak berada di Provinsi Jawa Timur yakni sebanyak 335 nakes," kata LaporCovid19 di akun Instagramnya @laporcovid19 pada Rabu, 6 Juli 2021.

2. PAN bantah bahas ide agar dibangun rumah sakit khusus bagi pejabat selama pandemik

Wakil Sekjen DPP PAN, Irvan Herman (www.instagram.com/@irvanherman)

Partai Amanat Nasional (PAN) mengklarifikasi pernyataan kadernya Rosaline Rumaseuw yang menjadi sorotan sejak Rabu, 7 Juli 2021 lalu. Dalam webinar bertajuk "Persepsi Netizen Terhadap Penanganan COVID-19", Rosaline mengusulkan agar Kementerian Kesehatan membuat rumah sakit khusus bagi para pejabat. Sebab, mereka yang bekerja atas nama rakyat juga tak memperoleh fasilitas medis karena semua rumah sakit dipenuhi pasien COVID-19.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN, dr. Irvan Herman mengatakan apa yang disampaikan Rosaline merupakan pernyataan pribadi dan bukan sikap resmi partai. PAN, kata Irvan, tak pernah membahas apalagi mengusulkan agar dibangun rumah sakit khusus pejabat.

"Kami juga kaget tiba-tiba yang bersangkutan mengusulkan rumah sakit khusus pejabat. PAN tidak pernah membahas apalagi mengusulkan rumah sakit tersebut. Itu usulan perasaan bu dokter Rosaline karena merasa sedih saudaranya John Mirin, anggota fraksi PAN DPR wafat karena penanganannya terlambat di rumah sakit," kata Irvan melalui keterangan tertulis pada Kamis (8/7/2021).

Ia pun menegaskan sikap resmi PAN dalam menghadapi pandemik COVID-19 baik kader mereka di tingkatan eksekutif maupun legislatif harus turun langsung membantu rakyat yang kesusahan karena pandemik COVID-19. "Justru usulan kami adalah bagaimana caranya rakyat dapat fasilitas rumah sakit kelas pejabat," tutur dia berdalih.

"Jangan membeda-bedakan fasilitas kesehatan untuk mereka yang tidak mampu, apalagi dalam situasi pandemik COVID-19 ini," ujarnya lagi.

3. PKS sebut semua pasien saat dirawat di rumah sakit wajib diperlakukan sama

Anggota DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera (Istimewa)

Usai menjadi perbincangan di media sosial, sesama kolega politikus PAN turut angkat suara. Anggota DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera salah satunya. Ia dengan tegas menolak usulan agar dibangun rumah sakit khusus pejabat.

"Tidak setuju dengan usulan ini. Justru di saat kondisi seperti sekarang ini, kita (para pejabat) yang dapat amanah untuk mengurus rakyat, jadi wajib berkorban untuk rakyat," kata Mardani seperti dikutip dari akun Twitternya @MardaniAliSera pada hari ini.

Menurutnya, semua pasien harus diperlakukan sama ketika dirawat di rumah sakit. Ia mengusulkan bila perlu pemerintah bisa meniru konsep pembangunan rumah sakit di Thailand.

"Semua rumah sakit di Thailand tidak ada kelas satu, dua atau tiga. Semua diperlakukan sama, berkualitas dan terjangkau," ujarnya lagi.