Jaringan Rakyat Miskin Kota Dorong Warga Jakarta Coblos 3 Paslon

25 Sep 2024, 15:36 WIB

Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Jakarta menyatakan sikap dengan mencoblos tiga paslon cagub-cawagub di Pilkada Jakarta 2024. (ANTARA FOTO/Siti Nurhaliza)

Jakarta, IDN Times - Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Jakarta termasuk kelompok masyarakat yang lantang menyuarakan kampanye coblos tiga paslon saat Pilkada DKI Jakarta 2024. Mereka sempat berunjuk rasa di depan KPUD Jakarta dan mendemonstrasikan cara mencoblos tiga paslon di kertas suara.

Koordinator Urban Poor Consortium, Guntoro Gugun Muhammad mengatakan pihaknya menilai proses perhelatan Pilkada Jakarta sudah bermasalah sejak awal. Semula para elite membuat skenario hanya ingin memajukan satu paslon yang didukung koalisi gemuk melawan paslon boneka.

"Yang pertama kali kami kritisi itu soal penjaringan (calon) karena logika dasarnya orang bikin partai untuk bisa ikut kontestasi, masuk ke kekuasaan dan memperjuangkan apa yang mereka yakini benar bagi kota ini. Tapi, kan pada kenyataannya meski syarat untuk pengajuan calon sudah dibuat lebih ringan lewat putusan MK, tapi mereka tetap saja bergerombol (dalam koalisi gemuk)," ujar Gugun ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon pada Rabu (25/9/2024).

"Jadi, itu yang membuat kami sudah kecewa terhadap Pilkada Jakarta ini. Dari proses pencalonannya saja sudah bermasalah. Ini kan ada pihak-pihak yang haus kekuasaan lalu mengkondisikan agar parpol bergerombol dan hanya mengajukan satu pilihan (paslon)," imbuhnya.

Ujung-ujungnya, kata Gugun, masyarakat jadi korban karena pilihan calon pemimpin jadi terbatas. Gugun menambahkan, partai politik seolah tak berniat mewujudkan visi-misi agar Jakarta lebih baik. Parpol, kata dia, fokus memperoleh kekuasaan.

"Kalau partai politik bekerja dengan benar untuk suksesi kepemimpinan, maka masyarakat bisa punya pilihan (calon pemimpin) lebih banyak. Sehingga, banyak orang yang punya kapasitas dan elektabilitas bisa maju seperti Pak Anies," tuturnya.

1. Rekam jejak paslon yang berlaga di Pilkada banyak yang bermasalah

ilustrasi Pilkada Jakarta (IDN Times/Adity Pratama)

Gugun tak kaget sosok yang diusung partai politik memiliki rejam jejak tak beres karena proses penjaringan calon gubernur dinilai sudah bermasalah. Menurutnya, Ridwan Kamil yang saat itu menjabat Gubernur Jawa Barat dinilai pro terhadap penggusuran rumah deret di Tamansari, Bandung.

"Rekam jejak Ridwan Kamil kan jelas. Ketika masih memimpin Jawa Barat, dia melakukan penggusuran. Gak mungkin kami dukung tukang gusur gitu. Itu mengkhianati warga," ujarnya.

Rekam jejak tidak beres lainnya ada di paslon nomor urut dua, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto. Keduanya terbukti mencatut banyak KTP warga Jakarta. Namun, malah tetap disahkan sebagai paslon.

Di sisi lain, kata Gugun, calon yang diusung PDI Perjuangan (PDIP) dinilai juga problematik. Sebab, sosok Pramono Anung yang tiba-tiba diajukan.

"Mas Pram kan juga tidak punya pengalaman sebagai kepala daerah. Tapi, malah itu yang diajukan. Padahal, logikanya bila memang PDIP serius ingin menang maka mereka bisa ajukan Ahok," tutur dia.

Namun, yang diajukan oleh PDIP justru individu yang memiliki kedekatan dengan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

"Dari sana saja sudah jelas bahwa aspirasi masyarakat tidak dianggap," imbuhnya.

2. Ridwan Kamil dan Pramono sudah minta waktu bertemu JRMK

ilustrasi Pilkada Jakarta (IDN Times/Adity Pratama)

Gugun mengakui pihaknya sudah dihubungi perwakilan Riwan Kamil-Suswono dan Pramono Anung-Rano Karno untuk bertemu. Namun, ia menyebut posisi JRMK sejak awal sudah menyatakan akan mencoblos ketiga paslon di kertas suara nanti.

"Kami sejak awal sudah menyatakan secara terbuka, gak akan mendukung salah satu (paslon). Kami akan coblos semua. Kalau setelah itu mereka tetap mau bertemu, paling tidak mereka sudah tahu posisi kami," katanya.

Ia mengakui pada Pilkada 2017, JRMK meneken kontrak politik dengan Anies Baswedan. Namun, bukan berarti saat ini mereka akan memindahkan dukungan ke paslon lain. Sebab, yang dilihat oleh JRMK adalah kesamaan nilai.

3. Coblos tiga paslon merupakan bentuk protes terhadap proses pencalonan di Pilkada

ilustrasi Pilkada Jakarta (IDN Times/Adity Pratama)

Gugun pun menyadari dampak dari pencoblosan tiga paslon di kertas suara tidak terlalu berpengaruh kepada paslon yang saat ini berlaga. Namun kredibilitas pemenang Pilkada Jakarta akan berkurang. Selain itu, pencoblosan tiga paslon di kertas suara merupakan bentuk protes lantaran pemangku kebijakan tidak mengakomodir aspirasi masyarakat.

"Kami bisa tuh mengakal-akali sistem pemilu, tapi kami rakyat atau masyarakat juga bisa melakukan sesuatu lho. Di pilkada ini kan, kita cuma dikasih tiga pilihan, seolah-olah kita tak punya pilihan lain. Padahal, ada satu pilihan lagi yaitu tidak memilih dari yang disediakan," kata Gugun.

"Seandainya yang tidak mencoblos salah satu paslon jumlahnya besar, maka sama saja dengan memberikan pelajaran kepada politisi, bisa saja kamu jadi gubernur tapi legitimasi dari rakyat kurang," imbuhnya.

Menurutnya, siapapun gubernur yang terpilih akan merasa tidak percaya diri karena tak mendapatkan pengakuan sepenuhnya dari rakyat Jakarta.