Jawab KSAD, Dandhy Sebut Film Pesta Babi Didanai Secara Patungan

Lebih lanjut, Dandhy juga membantah rumor yang selama ini bertebaran di media sosial bahwa film 'Pesta Babi' didanai George Soros. Bahkan, ia mengklaim lebih transparan dibandingkan partai politik, sebab berani mengungkap di materi promosi siapa saja yang terlibat dalam pembuatan film tersebut.

"Kami itu selalu ada kolaborator di setiap film yang dikerjakan. Kolaborator itu disebut lewat logo. Kami lebih progresif dibandingkan partai politik yang tidak pernah memunculkan siapa sponsornya," katanya sambil tertawa.

Ia membayangkan bila di surat kertas suara pasangan capres dan cawapres turut disebut siapa donaturnya. Sementara, di film Pesta Babi, lembaga dan individu yang terlibat ikut disebut.

"Kami gak dibayar atau dapat honor. Cuma di-cover expenses untuk pergi ke lapangan. Memang mau buat film untuk advokasi. Tapi, kami memang ada ruang untuk membuat film komersial," tutur dia.

Di sisi lain, Dandhy justru heran mengapa para pemangku kebijakan justru kerap mempertanyakan sumber pendanaan dari film yang dibuatnya. Padahal, pendanaannya tak menggunakan duit APBN. Sementara, ada banyak program pemerintah yang bersumber dari APBN tetapi ketika ditanya nominalnya malah dirahasiakan.

"Saya berhak lho ngomong 'pokoknya ada (ketika ditanya sumber dana pembuatan film). Karena saya gak mempertanggung jawabkan dana pajak. Lebih bener kalau saya yang ngomong 'pokoknya ada'. Tapi, orang justru lebih curious dengan inisiatif-inisiatif sipil seperti ini daripada sih duit capres untuk pemilu?"

Atau publik seharusnya juga mempertanyakan sumber dana partai politik ketika membagikan sembako dan menggelar konser besar. "Dari mana sih duit jenderal-jenderal polisi dan tentara ketika dia mau promosi jabatan?" imbuhnya.

Di setiap karya jurnalistik, kata Dandhy, penting untuk menyampaikan sumber berita termasuk sumber pendanaan. Sebab, dari situ publik dapat menilai apakah karya tersebut independen atau tidak.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan, tidak ada instruksi langsung kepada jajaran mengenai pembubaran nonton bareng (nobar) film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Maruli menyebut, pembubaran nobar merupakan permintaan pemerintah daerah (pemda) setempat.

“Pembubaran kan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Itu kan tanggung jawabnya koordinator wilayah antara pejabat pemerintahan di sana menganggap ada risiko keributan. Tidak ada instruksi langsung, kok,” ujar Maruli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (19/5/2026).

Menurut Maruli, pembubaran nobar di beberapa daerah merupakan hasil koordinasi dan keputusan pemda untuk kepentingan keamanan wilayah. "Pemda punya koordinasi. Mereka berkewenangan untuk mengamankan wilayah, mengamankan siswa-siswanya karena tingkat kebenarannya dari film ini juga kan belum tentu benar," katanya.

Berkaitan dengan substansi film, Maruli turut mempertanyakan pendanaan karya dokumenter tersebut. “Sekarang permasalahannya, orang sampai membuat video bagaimana ceritanya seperti ini, segala macam, duitnya dari mana? Itu coba saja, ya, kan. Sampai datang ke sana, bikin video. Terbang sini, terbang sana. Orang berduit lah,” imbuhnya.