Jawab Tantangan Luhut, Auditor Rakyat Siap Audit PT GSI soal Tes PCR

30 Nov 2021, 13:10 WIB

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (kiri) berbincang dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebelum mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (25/2/2020) (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Jakarta, IDN Times - Sejumlah tokoh publik yang menamakan dirinya Auditor Rakyat menerima tantangan yang pernah disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Pandjaitan, untuk melakukan audit terhadap PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Langkah ini dilakukan untuk membuktikan ke publik bahwa Luhut memang benar-benar tak menerima sepeser pun keuntungan dari praktik tes swab PCR yang dikelola PT GSI. Mantan Kepala Staf Presiden (KSP) itu tercatat ikut menanam saham di PT GSI.

Publik terkejut ketika Luhut malah ikut menanam saham di perusahaan yang mengelola laboratorium tes swab PCR. Sebab, posisinya saat ini masih menjadi komandan penanganan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) wilayah Jawa dan Bali.

"Yang menjadi kunci dalam permasalahan ini, seharusnya sebagai seorang pejabat publik, seharusnya yang bersangkutan Pak Luhut dan Erick Thohir tidak membentuk sebuah perusahaan baru untuk mengadakan tes swab PCR. Tetapi, seharusnya menyerahkan itu kepada BUMN (Badan Usaha Milik Negara) terkait untuk menyelenggarakan tes swab PCR," ungkap Ferry Juliantono, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, ketika memberikan keterangan pers di Cikini, Jakarta Pusat, yang disiarkan secara virtual di YouTube, Senin (29/11/2021).

Selain Ferry, ada sejumlah tokoh publik lainnya yang ikut tergabung dalam Auditor Rakyat, yakni mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, ahli hukum tata negara Refly Harun, ekonom senior Anthony Budiawan, dan mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Marawan Batubara. Auditor Rakyat merupakan bagian dari gerakan yang diberi nama Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan Sosial.

Ferry menantang Luhut agar segera memberikan informasi mengenai hari dan waktu kesiapan bagi PT GSI untuk diaudit. Ia juga menyebut telah menggandeng kantor akuntan publik, untuk melakukan audit tersebut dan hasilnya akan diumumkan ke publik.

"Pak Luhut tidak perlu mengeluarkan uang satu peser pun untuk membayar kantor akuntan publik ini. Biar kami yang akan melaksanakan itu. Sekarang, terserah Pak Luhut kapan ada waktu. Minggu depan pun juga bisa," kata Ferry.

Apakah pihak Ferry sudah menerima respons dari Luhut atau Erick Thohir soal tantangan untuk diaudit tersebut?

1. Luhut dan Erick Thohir belum berikan respons kapan PT GSI bisa diaudit

Menteri BUMN, Erick Thohir dan Menko Marves Luhut Pandjaitan yang tengah ditantang untuk audit PT GSI soal penyelenggaraan tes swab PCR (Dokumentasi IDN Times)

Sementara, Ferry dan rekan-rekan aktivis lainnya mengaku belum diberikan kabar oleh Luhut dan Erick, kapan audit terhadap PT GSI bisa dilakukan. Ferry berharap audit bisa dilakukan secepatnya seperti pekan depan.

"Bila pekan depan Pak Luhut belum memberikan waktu, maka kami akan sampaikan kepada publik juga bahwa auditor rakyat ini belum mendapatkan jawaban dari Pak Luhut dan Pak Erick Thohir," kata dia.

Di sisi lain, Ferry ingin menyampaikan ke publik bahwa keterlibatan Luhut dan Erick dalam kepemilikan saham di PT GSI sudah jelas menunjukkan adanya kolusi serta nepotisme. Hal tersebut, kata dia, telah melanggar UU Nomor 28 Tahun 1999 mengenai penyelenggara negara yang bebas dan bersih dari praktik KKN.

"Sebagai pejabat publik tidak diperkenankan untuk berbisnis. Apalagi ada BUMN yang relevan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Tetapi, PT GSI yang baru didirikan pada April 2020 dan ada keterlibatan pejabat negara di sana, maka hal tersebut telah melanggar prinsip-prinsip dari pemerintahan yang bebas dari KKN, good dan clean government," tutur dia.

Sementara, dalam sesi wawancara dengan stasiun CNN TV, Luhut mengakui apa yang ia lakukan dengan menaruh saham di PT GSI tidak tepat. Tetapi, ia menegaskan tidak ada kebijakan yang ia keluarkan selama penanganan pandemik COVID-19 agar bisa menguntungkan PT GSI.

Luhut mengatakan kebijakan seperti kewajiban bagi calon penumpang pesawat kembali wajib tes swab PCR meski kasus COVID-19 di Tanah Air sudah landai, bukan karena faktor bisnis. Tetapi, kata dia, mengedepankan faktor kesehatan dan mendeteksi lebih awal bila ditemukan kasus COVID-19.

"Tidak ada satu pun keputusan saya untuk kepentingan itu (bisnis di PT GSI) karena semua harus diaudit oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Sama sekali gak ada keuntungan (yang diambil), nol. Kalau gak percaya, cek aja hasil auditnya. Gak ada juga (keuntungan) yang mengalir ke perusahaan saya (PT Toba Sejahtera)," ujar Luhut, pada pertengahan November 2021.

2. Di negara lain, pejabat yang terlibat konflik kepentingan biasanya mengundurkan diri

Lini masa harga tes COVID-19 di Indonesia sejak awal pandemik COVID-19 hingga 2021 (IDN Times/Aditya Pratama)

Sementara, pakar hukum tata negara Refly Harun, menyayangkan narasi yang disampaikan Luhut dan Erick seolah-olah keterlibatan mereka di PT GSI minim, lantaran nominal saham yang dimiliki perusahaan keduanya juga kecil. Padahal, pangkal permasalahannya, kedua pejabat publik itu telah melakukan praktik konflik kepentingan.

"Padahal, setelah dihitung dalam durasi tujuh bulan yakni dari April 2020 hingga Oktober 2020, dengan harga rata-rata PCR Rp700 ribu, maka catatan keuntungannya sudah mencapai Rp391,5 miliar. Mungkin bagi sebagian orang itu bukan keuntungan besar, tapi hal tersebut keliru dalam prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih," kata dia.

Refly mengatakan di negara lain yang menjunjung prinsip itu, maka pejabat yang terlibat mengundurkan diri. Para pejabat di luar negeri yang terbukti melakukan konflik kepentingan merasa malu.

"Sedangkan, kalau di Indonesia jangan kan muncul perasaan malu, bahkan keterlibatan itu dikecilkan dan disepelekan. Seolah-olah nothing," kata dia.

Padahal, kata Refly, kesalahan yang dilakukan fatal. Sebab, di satu sisi Luhut dan Erick adalah pengambil kebijakan, tetapi di saat yang bersamaan keduanya justru berbisnis dari kebijakan yang mereka putuskan. Mereka berbisnis baik melalui perusahaan yang terafiliasi maupun melalui saudara-saudaranya.

"Maka, seharusnya presiden mengambil tindakan untuk memberhentikan (dua menteri itu)," ujar Refly.

3. Luhut tak akan menarik kepemilikan sahamnya dari PT GSI

Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, saat menyampaikan pidato kunci dalam pembukaan CMSE 2021, Kamis (14/10/2021) - (Tangkapan Layar Youtube Indonesia Stock Exchange)

Meski sudah menyadari ada konflik kepentingan, Luhut tidak bakal menarik kepemilikan sahamnya di PT GSI. Alasannya, karena tak menunjukkan kesetiawakanan terhadap koleganya yang sudah ikut menanam saham di perusahaan tersebut.

"Kalau saya mundur (dari PT GSI), lho ini nanti bakal kasihan dong sepertinya saya meninggalkan. Kan tidak menunjukkan kesetiakawanan. Beberapa orang seperti Seto (Deputi) dan Jodi (juru bicara) mengatakan biarkan saja uang saya di situ, itu biar saja menjadi proyek kemanusiaan," kata Luhut.

Ia juga menyebut siap bila kemudian dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan. Luhut yakin tidak ada yang keliru dari perbuatannya. Sebab, menurutnya selama ini tidak ada keuntungan finansial yang masuk ke kantongnya dari saham PT GSI.

"Apa yang saya lakukan? Wong saya gak punya bisnis apa-apa terkait dengan itu (bisnis tes swab PCR)," ujar Luhut.