Jelang Pilpres, Facebook Larang Iklan Politik yang Didanai Asing

Seperti diumumkan di situs Facebook, tujuan menghentikan sementara waktu pembelian iklan politik oleh dana asing itu adalah untuk menjaga integritas Pemilu di Indonesia.

"Kami ingin menjadikan intervensi terhadap pemilihan umum di platform ini semakin sulit, tapi semakin mudah bagi orang-orang untuk membuat suara mereka didengar secara sah dalam proses politik," tulis Facebook.

Pelarangan itu, menurut pengakuan Facebook, berlaku untuk iklan apapun yang dibeli oleh pendana yang bertempat tinggal atau beroperasi di luar Indonesia. Salah satu kriteria yang digunakan adalah jika iklan itu "merujuk pada politisi atau partai politik atau upaya untuk menggiring kelompok tertentu agar tidak menggunakan hak pilih".

Menurut data World Internet World Stat, ada lebih dari 130 juta pengguna Facebook di Indonesia pada 2017. Di seluruh dunia, penggunanya lebih banyak yaitu sekitar 2,3 miliar orang. Jumlah tersebut bertambah signifikan jika menggabungkan platform lain seperti Instagram dan WhatsApp juga juga dimiliki Facebook.

Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat itu mengatakan bahwa ada cara khusus untuk mendeteksi iklan politik yang didanai asing. Misalnya, mencampurkan penggunaan manual dan otomatis. Dengan begini, harapannya tidak ada konten berbayar dengan tujuan memanipulasi calon pemilih yang lolos.

Untuk memudahkan Facebook mengerjakan tugasnya, Singapura dipilih sebagai lokasi pusat operasional yang akan memaksimalkan upaya mencegah "perilaku tak otentik dan penyalahgunaan" di mana ini "sering meningkat selama pemilihan umum". 

Menurut Facebook, platform itu kerap disalahgunakan untuk menyebarkan misinformasi, ancaman kekerasan serta pelecehan demi mempengaruhi hasil Pemilu di suatu negara. Tak hanya di Facebook, Instagram dan WhatsApp pun turut jadi media yang dijadikan alat.

"Tim kami akan bekerja dengan pembuat kebijakan, komisi pemilihan umum, pelaku cek fakta, peneliti, akadmeisi dan kelompok masyarakat sipil untuk mengintegrasikan usaha lebih baik terhadap isu-isu yang berkaitan dengan integritas pemilihan umum," tulis Facebook.

Langkah Facebook itu bukan tiba-tiba. Pasalnya, selama setahun terakhir, platform yang diciptakan miliarder Mark Zuckerberg itu dinilai abai dalam menjalankan tanggung jawab. Misalnya, Facebook dianggap membiarkan kelompok asing bergerilya di media sosial itu untuk menyebarkan iklan-iklan politik tertentu.

Iklan tersebut kemudian diduga memengaruhi hasil pemilihan umum di negara seperti Amerika Serikat serta referendum Brexit di Inggris. Dugaan itu bahkan sampai membuat Zuckerberg dipanggil oleh Kongres Amerika Serikat untuk ditanyai perihal kebocoran data dan iklan politik yang disinyalir berdampak pada kemenangan Donald Trump pada 2016.