Jelang PON XX Masih Banyak Warga Papua yang Enggan Divaksinasi COVID

Tito memperkirakan bila untuk mencapai kekebalan komunal dibutuhkan 600 ribu warga di lima lokasi penyelenggaraan PON XX yang telah divaksinasi dosis pertama. Presiden Joko "Jokowi" Widodo menargetkan 600 ribu warga telah menerima dosis pertama pada akhir September 2021. Bila diberikan dosis penuh maka harus ada 1,2 juta dosis vaksin yang diberikan. 

"Kondisi di lapangan menunjukkan salah satu problem-nya masih ada warga yang gak mau (divaksinasi)," ungkap pria yang pernah menjabat sebagai Kapolri itu. 

Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Perekonomian rata-rata tingkat vaksinasi warga di lima titik penyelenggaraan PON XX masih berada di bawah 50 persen.

Vaksinasi dosis pertama di Kota Jayapura baru mencapai 51 persen. Sementara itu, di Kabupaten Jayapura 48,38 persen, Kabupaten Mimika sebesar 50,60 persen, Kabupaten Merauke mencapai 55,58 persen, dan Kabupaten Keerom sejumlah 33,73 persen.

Padahal, salah satu syarat warga Papua boleh menyaksikan secara langsung pertandingan PON XX di lokasi adalah mereka mampu menunjukkan bukti telah menerima vaksin dua dosis. "Maka, kami meminta kepada Pak Kapolda, Pangdam dan jajaran TNI yang lain bekerja keras dengan dukungan dari Pemda untuk mempercepat laju vaksinasi ini," tutur dia lagi. 

Sementara, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) pada akhir Agustus 2021 lalu sempat mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar tenaga vaksinator di Papua berasal dari unsur sipil, bukan TNI-Polri. Ketua Umum PGI, Gomar Goltum mengatakan justru karena vaksinator dari unsur TNI-Polri menyebabkan warga tak mau divaksinasi.

Penolakan itu tak lepas dari persoalan yang terjadi di Papua. Sebagian warga bahkan trauma ketika melihat petugas TNI dan Polri. 

"Kalau tenaga kurang, gereja-gereja siap membantu mengirimkan relawan. TNI dan Polri dapat menopang dari belakang," kata Gomar dalam keterangan tertulis. 

Gomar sudah menyampaikan usulan ini lebih dulu ketika bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Selain itu, Gomar juga meminta kepada Jokowi untuk memperhatikan Papua terkait vaksinasi. Pasalnya, vaksinasi di luar Jawa-Bali selama ini kurang merata.

Ia menggaris bawahi jumlah warga di luar Pulau Jawa dan Bali yang harus divaksinasi tidak kalah besar. "Ada kesenjangan antar wilayah menyangkut akses vaksinasi ini, khususnya di daerah terpencil dan daerah timur Indonesia," kata dia.

Gomar lalu meminta semua pihak berkonsentrasi dan gotong royong mengatasi pandemik. Ia juga meminta tidak menggunakan pandemik sebagai ajang untuk panggung kontestasi politik.

"Gonjang-ganjing politik tidak perlu yang diakibatkan oleh syahwat politik yang tinggi dari para elite politik yang sudah tak sabar dengan Pileg dan pilpres 2024," tutur Gultom lagi. 

Sementara, alih-alih masukan Gomar didengarkan, pemerintah tetap mengerahkan vaksinator dari unsur TNI dan Polri untuk menggenjot vaksinasi COVID-19 di Papua. Pada Selasa, 8 September 2021 lalu, TNI mengirimkan 81 tenaga kesehatan tambahan untuk mempercepat vaksinasi. 

Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Yudo Margono mengatakan 81 tenaga kesehatan itu terdiri dari 50 personel TNI AL, 20 personel dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan sisanya berasal dari relawan. " Tentunya para peserta maupun pendukung pelaksanaan PON bisa kita vaksinasi. Jadi, pas PON semua bisa bekerja dengan baik tidak terganggu lagi dengan COVID-19," ungkap Yudo dalam keterangan tertulis. 

Ia menambahkan tingkat cakupan vaksinasi di Papua baru mencapai 15 persen. Sementara, secara keseluruhan, baru 33 persen warga dari total 200 juta masyarakat Indonesia yang telah menerima vaksin. 

Yudo menargetkan vaksinasi bisa menjangkau lebih dari satu juta orang di wilayah Papua.

"Kami berharap situasi di sana aman. Namanya PON di sana dilaksanakan, berarti kan sudah diantisipasi semuanya," kata dia lagi.