Jakarta, IDN Times - Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, daya beli masyarakat diprediksi meningkat jelang tahun politik. Selain itu, konsumsi Lembaga Non-Profit melayani Rumah Tangga (LPNRT) juga ditargetkan naik menjadi 5,8 persen pada 2018.
Lalu apa saja yang menjadikan hal itu meningkat? Berikut penjelasannya;
Peningkatan daya beli masyarakat juga dipengaruhi oleh adanya even-even besar yang menjadi sorotan. Di antaranya International Asian Games 2018, World Bank/International Monetary Fund (IMF) Annual Meeting dan pilkada serentak di 171 daerah di seluruh Indonesia.
"Ini akan berdampak pada konsumsi masyakarat pada 2018 mendatang," ujar Bambang di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (18/12).
Bambang menambahkan, konsumsi barang bukan tahan lama saat tahun politik juga mengalami peningkatan.
"Kampanye gak mungkin gak ngapa-ngapain, pasti ada kegiatan mengonsumsi barang. Aggaran belanja KPU, Bawaslu hingga Polri dipastikan naik. Juga dari Pemda. Itu pasti ada dampaknya. Kalau kita coba flashback, waktu triwulan pertama pada pemilu 2014, pertumbuhan non rumah tangga di atas 20 persen," papar Bambang.
Bambang menegaskan, kondisi ekspor masih tumbuh kuat dengan target peningkatan sebesar 5,1 persen.
Ekspor jasa diperkirakan melesat, melalui peningkatan sektor pariwisata. Sementara ekspor non-migas meningkat karena upaya diversifikasi ekspor dan pendalaman pasar yang sudah ada.
Kondisi ekonomi dan perdagangan global diperkirakan membaik dengan kenaikan harga komoditas meski terbatas.
Konsumsi masyarakat, investasi, ekspor dan konsumsi LNPRT, menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran. Indikator target peningkatan 5,1 persen pada 2018 adalah daya beli masyarakat meningkat, aktivitas ekonomi lebih baik, inflasi terjaga rendah, serta adanya kebijakan BBM satu harga.
"Selain itu, juga suku bunga kredit konsumsi yang lebih rendah, peningkatan lapangan kerja yang baik, pengembangan UMKM, dan subsidi tepat sasaran kepada kelompok masyarakat miskin," imbuh Bambang.
Menurut Bambang, investasi ditargetkan meningkat 6,3 persen meliputi peranan swasta (private-led) yang kian meningkat, deregulasi peraturan, perbaikan iklim investasi secara berkesinambungan terutama di daerah, percepatan fasilitasi masalah investasi, pemanfaan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi.
"Kemudian, perubahan iklim tenaga kerja, peningkatan pertumbuhan kredit dan restrukturasi non performing loan, optimalisasi investasi pemerintah dengan peningkatan belanja modal, serta peran investasi melalui kerja sama pemerintah dan Badan Usaha dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) yang semakin besar," imbuhnya.