Jemaah Umrah yang Tertahan di Saudi Bisa Pulang ke RI Tanpa Kena Denda

Menurut perwakilan Kedutaan Saudi di Jakarta, dengan adanya kebijakan itu maka Pemerintah Indonesia diminta segera memulangkan jemaah umrah yang masih ada di Negara Petro Dollar tersebut. Kemenlu melalui KBRI di Riyadh pun juga bisa menyampaikan kendati WNI di sana overstayed, namun tidak ada implikasi hukum seperti dikenai denda atau dibui lantaran melanggar aturan imigrasi setempat. 

"Menyampaikan bahwa mereka telah dibebaskan dari segala implikasi hukum, denda yang ditentukan dan dari perekaman sidik jari, serta dimohon untuk menyediakan transportasi mereka kembali ke Indonesia," tuturnya. 

Berdasarkan keterangan dari Kementerian Agama, ada 42 jemaah umrah Indonesia yang tertahan di Arab Saudi. Sebanyak 39 jemaah ke Saudi dengan visa umrah, tiga lainnya dengan visa ziarah. Keberangkatan mereka ke Arab Saudi difasilitasi oleh 11 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah atau PPIU. Pemerintah Saudi siap memulangkan dengan syarat jemaah segera melapor.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim mengatakan, pihaknya sudah meminta PPIU untuk melaporkan jemaah asal Indonesia melalui sistem yang disediakan oleh Pemerintah Arab Saudi.

"Saya sudah minta ke PPIU untuk segera melaporkan jemaah yang masih di Arab Saudi agar diproses pemulangannya," tegas Arfi Hatim melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (26/03).

Usai wabah virus corona terus merebak, Pemerintah Saudi memberlakukan beberapa kebijakan. Dimulai dari membekukan izin umrah bagi semua jemaah dari seluruh dunia, melarang warga lokal untuk menunaikan ibadah umrah, hingga menutup penerbangan dari lima negara termasuk Indonesia. Itu semua dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus Sars-CoV-2 di negaranya. 

Penutupan penerbangan dari lima negara termasuk Indonesia sudah berlaku sejak (15/3) lalu. Dengan adanya kebijakan itulah jemaah asal Indonesia terkendala untuk pulang ke Tanah Air. 

Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali mengatakan, jemaah umrah Indonesia yang masih di Saudi saat ini ditempatkan di sejumlah hotel oleh PPIU yang memberangkatkan. Secara umum kondisi mereka baik, namun mereka berharap bisa secepatnya kembali ke Indonesia. 

Lalu, bagaimana dengan nasib pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang juga mengaku tertahan di Saudi? Menurut informasi yang diperoleh dari Kemenlu, fasilitas amnesty itu hanya berlaku bagi jemaah umrah atau WNI yang mulai menjadi overstayed sejak September 2019 lalu. 

"Pihak Saudi berikan fasilitas bagi mereka yang umrah sejak 1 Muharram 1441 artinya mulai September 2019," ungkap Plt juru bicara Teuku Faizasyah kepada IDN Times melalui pesan pendek pada hari ini. 

Sedangkan, Rizieq sudah berada di Saudi sejak April 2017 lalu. Menurut Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Saudi,  Agus Maftuh Abegebrie, Rizieq bisa saja kembali ke Tanah Air asal menuntaskan kewajibannya untuk membayar denda lantaran tinggal di sana melebihi dari izin yang diberikan. Denda yang harus dibayarkan nominalnya mencapai Rp110 juta. 

“Pertama, karena overstayed. Cara penyelesaian ya bayar denda overstay sekitar 15 sampai dengan 30 ribu riyal. Rp110 juta per orang,” kata Maftuh pada Juli 2019 lalu.