Jenderal Andika Perkasa: Diskusi Penghapusan Tes Keperawanan Sejak Mei

11 Agu 2021, 21:06 WIB

Anggota korps perempuan TNI sedang bersiap untuk mengikuti apel bersama Korps Prajurit Wanita di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta pada 21 April 2021 lalu. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Jakarta, IDN Times - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan, perbaikan rekrutmen calon prajurit baik perempuan maupun laki-laki sudah dilakukan sejak Mei 2021 lalu. Salah satu metode rekrutmen yang diperbaiki yakni mengenai tes kesehatan. TNI AD, kata Andika, kini tak lagi mewajibkan inspeksi vagina dan serviks atau biasa disebut sebagai tes keperawanan.

"Sekarang inspeksi vagina dan serviks tidak ada lagi. Tapi, pemeriksaan (alat) genetalia luar tetap (dilakukan) tetapi tanpa melibatkan inspeksi secara khusus ke serviks dan vagina," ujar Andika kepada media di Manado, Sulawesi Utara, Selasa 10 Agustus 2021.

Penghapusan tes keperawanan di TNI AD tersebut disambut baik oleh sejumlah pihak, termasuk organisasi Human Rights Watch (HRW) yang telah mengadvokasi isu tersebut sejak 2014 lalu. Sebab, praktik itu tidak memiliki manfaat baik secara sains maupun medis.

Di dalam institusi militer tersebut, calon anggota TNI perempuan diberitahu bahwa tes keperawanan dilakukan untuk "menjaga kewibaan dan kehormatan negara" serta membangun "stabilitas keluarga" bagi keluarga anggota TNI yang sering terpisah karena tugas.

Lalu, apa lagi mekanisme dalam hal tes kesehatan sebagai syarat masuk menjadi prajurit TNI?

1. TNI AD hapus penilaian soal keutuhan selaput dara bagi calon prajurit perempuan

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

Sesuai dengan istilahnya, tes keperawanan dilakukan dengan cara memasukan dua jari ke dalam vagina calon prajurit untuk memeriksa apakah ada kerusakan pada selaput daranya. Bila ditemukan tidak dalam kondisi utuh, maka calon prajurit perempuan tidak lolos.

Pada 2018 lalu, Wakil Kepala Pusat Kesehatan TNI Adriani mengklaim, pihaknya memiliki pemahaman kerusakan selaput dara mana yang disebabkan olahraga atau ketidaksengajaan lain, dan mana yang dipicu karena hubungan seks.

Andika mengatakan, kini tim tidak lagi menjadikan poin tersebut sebagai penilaian. "Sekarang gak ada lagi penilaian apakah hymennya (selaput dara) utuh, atau rupture-nya sebagian, atau habis, karena memang tadi tujuan penyempurnaan tes itu fokus ke kesehatan," kata Andika.

Dengan begitu, bisa mencegah adanya insiden yang dapat memicu peristiwa kematian di saat sedang bertugas. "Karena kan begitu diterima mereka langsung melakukan latihan dasar militer dan masuk ke dinas-dinas di AD dengan segala macam tugasnya," tutur dia.

Selain itu, Andika juga ingin mencegah calon prajurit yang membawa penyakit menular. Sebab, selama bertugas di TNI, sering kali akan dilibatkan dalam kegiatan kelompok sehingga bisa membahayakan keselamatan prajurit lainnya.

2. TNI AD memperketat tes terkait buta warna

Ilustrasi prajurit TNI (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Selain, mewacanakan untuk menghapus tes keperawanan, Andika juga ingin TNI AD memperketat tes agar bisa mendeteksi buta warna. Bila semula TNI AD hanya menggunakan metode dengan Ishihara, maka kini ditambah dengan metode Hardy Hand Rittler.

"Diharapkan dengan tambahan tes ini, bisa lebih teliti (mendeteksi). Sebab, yang (mengalami) buta warna tapi tidak terdeteksi ada. Tapi sekarang tidak bisa lagi," kata Andika.

Aturan lain yang diperbaiki yakni mengenai struktur tulang belakang. Di tes sebelumnya, bila ada kemiringan tulang belakang lebih dari lima derajat, maka dipastikan tak lolos.

"Sekarang, kita bisa toleransi (kemiringan tulang belakang) hingga 20 derajat," kata pria yang namanya disebut-sebut berpeluang besar menjadi Panglima TNI tersebut.

Andika juga menyebut TNI AD akan lebih ketat memeriksa mengenai kondisi jantung para calon prajurit.

3. Imparsial dorong KSAD tuangkan perubahan aturan di dalam dokumen tertulis

Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa menangis mendengar cerita paramedis (Youtube/TNI AD)

Sementara, dari sudut pandang Direktur Imparsial Gufron Mabruri, TNI AD harus benar-benar mewujudkan perubahan aturan tes kesehatan yang sudah disampaikan ke publik tersebut. Perwujudan yang dimaksud yakni dalam bentuk surat keputusan.

"Saya sih berharapnya tes (keperawanan) itu dihapus di semua matra, tidak hanya di TNI AD, karena tidak ada urgensi dan relevansi bagi calon prajurit perempuan," kata Gufron ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon, Rabu (11/8/2021).

Selain itu, tes keperawanan yang telah dilakukan selama puluhan tahun di instansi militer merupakan bias gender dan bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. Tes keperawanan, menurut Imparsial, juga dianggap telah melanggar hak privasi bagi calon prajurit perempuan.

"Lagi pula tidak ada korelasi antara keperawanan seorang calon prajurit dengan profesionalismenya dalam bertugas. Buat apa juga negara mengurus soal keperawanan perempuan," tutur dia lagi.

Ia pun kembali menegaskan agar TNI AD benar-benar mewujudkan kebijakan tersebut dan tidak memberikan harapan semu. Sebab, pernyataan Andika berdekatan dengan momen pergantian Panglima TNI.

"Harapannya ya ini gak sekedar lip service. Apalagi isu ini kan sangat fundamental dan privasi. Kalau memang ada keseriusan ya harus dibuat jadi kongkrit dalam bentuk keputusan untuk menghapuskan (tes keperawanan) dari mekanisme penerimaan prajurit TNI," ujarnya.