Jenderal Andika Ungkap Kebohongan Danki yang Sebabkan 3 Prajurit Gugur

22 Mar 2022, 17:31 WIB

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. (Dokumentasi TNI AL)

Jakarta, IDN Times - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan, komandan kompi (danki) di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua berbohong soal tugas prajurit di area tersebut. Danki itu melapor ke atasannya bahwa tiga prajurit yang gugur saat kontak senjata dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sedang melakukan patroli.

Padahal, mereka sedang melakukan pengamanan proyek galian pasir demi bisa memperoleh uang tambahan. Tetapi, aktivitas pengamanan proyek itu justru tak dilaporkan danki kepada atasannya.

"Yang dilaporkan oleh komandan pos (danki) kepada komandan atasnya yaitu komandan batalyon yang waktu itu vicon (video conference) dengan saya, nah rupanya itu bohong," kata Andika kepada media pada Senin, (21/3/2022).

"Misalnya dikatakan ia mengeluarkan pengaman pos itu, patroli ke titik ini, lalu ke titik A, ternyata yang dilakukan itu ke (pengamanan) proyek galian pasir," lanjut dia.

Andika menduga, danki tak melaporkan kegiatan pengamanan proyek galian pasir itu ke komandan batalyon lantaran akan menimbulkan tanda tanya. Apalagi aktivitas pengamanan galian pasir itu tidak memperoleh izin dari atasannya.

"(Kalau hal) begitu kan kalau dilaporkan sebenarnya mungkin akan ada pertanyaan, itu ada apa di situ? Sehingga, itu lah yang kemudian ditutupi, harapannya gak akan ketahuan," ujar dia lagi.

Akibat pengerahan prajurit untuk melindungi proyek galian pasir di Distrik Gome menyebabkan mereka terlibat kontak senjata pada akhir Januari 2022 lalu. Sebanyak tiga prajurit gugur dalam kontak senjata dengan anggota KKB.

Lalu, apakah Andika akan menjatuhkan sanksi kepada danki yang berbohong kepada atasannya?

1. Andika minta komandan kompi diproses hukum karena diduga berbohong

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ketika memberikan sambutan soal penandatanganan nota kesepahaman program pendidikan spesialis dokter spesialis di Universitas Airlangga pada 4 Maret 2022 (ANTARA FOTO/Didik Suhatono)

Usai terungkap fakta itu, Jenderal Andika memerintahkan Pusat Polisi Militer TNI dan Polisi Militer TNI AD memproses hukum komandan kompi Pos Ramil Gome, Puncak, Papua. Ia menegaskan proses hukum itu sekaligus dijadikan pelajaran bagi mereka yang bertugas di Papua.

"Jadi, saya ingin ada proses hukum terhadap danpos (komandan pos) ini atau komandan kompi. Jadi, dituntaskan supaya ada pembelajaran juga," ujar pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu.

Andika tak menyangka bila komandan kompi tidak matang dalam mempertimbangkan aspek keamanan. Sebab, hal tersebut kemudian berdampak kepada melayangnya tiga nyawa prajurit TNI. Ia mencurigai adanya faktor uang keamanan di balik peristiwa itu.

"Karena kita di sini semuanya memikirkan dukungan. Kemudian bagaimana melindungi anggota, di sana ternyata begini-begini saja rupanya, maksudnya pertimbangan pendek sekali,” katanya.

"Hanya soal 'oh kita dapat uang tambahan untuk pengamanan di situ', (tapi) dikorbankan semuanya,” sambung Andika.

2. Prajurit TNI boleh ikut mengamankan proyek asal legal dan demi kepentingan negara

Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi (Dokumentasi Istimewa)

Sementara, Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menilai prajurit TNI bisa saja dikerahkan untuk mengamankan proyek tertentu. Asal proyek itu memiliki izin dan mewakili kepentingan negara. Salah satu contohnya adalah pengamanan untuk operasional PT Freeport.

"Ada wajah negara kan di situ, terkait pengelolaan PT Freeport. Sementara, proyek galian pasir ini kan bukan proyek negara," ujar Fahmi ketika dihubungi IDN Times melalui telepon pada Selasa, (22/3/2022).

Ia menyebut praktik yang disebut Andika bersifat transaksional. Sejumlah prajurit TNI itu diberikan tugas khusus untuk mengawal proyek tertentu dengan imbalan bayaran.

Menurut Fahmi, hal tersebut yang menjadi masalah besar. Bahkan, uang yang diterima dari pengamanan proyek galian pasir tersebut bisa dikatakan gratifikasi lantaran dananya diduga masuk ke kantong pribadi dan bukan ke negara.

"Yang disebut berbohong itu kan, aktivitas itu (pengamanan proyek galian pasir) tidak disampaikan. Yang disampaikan malah para prajurit itu sedang melakukan patroli pengamanan," kata dia.

Di sisi lain, idealnya pengamanan untuk proyek negara seharusnya tidak lagi membutuhkan biaya khusus. Hal itu, kata Fahmi, lantaran TNI merupakan unsur yang wajib mendukung suksesnya pengelolaan negara.

3. Tiga prajurit TNI yang gugur di Papua diberi gelar anumerta

Personel TNI tengah mengevakuasi jenazah anggota TNI yang gugur akibat serangan KKB di Distrik Gome Kabupaten Puncak. Total ada empat personel yang menjadi korban dan seluruhnya telah dievakuasi ke Timika,, Mimika, Papua, Kamis, 27 Januari 2022. (Dok Pendam XVII/Cenderawasih)

Sementara, salah satu dari tiga prajurit TNI yang gugur di Distrik Gome, yakni Praka Rahman Tomilawa dimakamkan di kampung halamannya di Negeri Tulehu, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah pada 19 Januari 2022. Praka Rahman merupakan prajurit dari Yonif Raider 408/Suhbrhasta.

Prosesi pemakaman di TPU negeri Tulehu yang dilakukan dalam upacara militer, dipimpin Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Richard TH. Tampubolon. Peristiwa itu diiringi isak tangis dan duka yang mendalam baik bagi kerabat, keluarga dan sahabat korban maupun masyarakat Tulehu yang hadir.

Mayjen TNI Richard menegaskan, ketiga personil Yonif Raider 408/Suhbrastha yang gugur telah diberi gelar anumerta. Mereka dianggap telah menjaga kedaulatan bangsa dan negara yang dicintai.

"Dalam suasana penuh belasungkawa ini saya berharap keluarga almarhum yang ditinggalkan kiranya dapat menerima cobaan ini dengan penuh kekuatan, ketabahan dan kesabaran," ujar Richard seperti dikutip dari ANTARA.

Selain Praka Rahman, dua prajurit lain yang gugur diketahui bernama Serda Rizal dan Prada Baraza. Andika memutuskan tak ikut rapat bersama Komisi I DPR dan terbang menuju ke Papua usai mengetahui ada tiga anak buahnya gugur ketika bertugas di Papua.