Jerit Transpuan Saat Pandemik, Tak Bekerja dan Kesulitan Akses Bansos

21 Mei 2020, 15:55 WIB

Ilustrasi Wanita-Pria (Waria) (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times - Pandemik virus corona atau COVID-19 membuat kaum transpuan harus memutar otak agar bisa bertahan hidup. Pekerjaan yang biasanya mereka geluti terpaksa harus terhenti sementara waktu akibat adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Pimpinan Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta, Shinta Ratri mengatakan, ia bersama rekan transpuan di komunitasnya tidak memiliki persiapan untuk menghadapi situasi sulit seperti sekarang ini.

“Pertama kali ada lokal lockdown, banyak transpuan di-cancel job rias mantennya. Banyak kawan-kawan tidak bisa kerja karena salon ditutup,” kata Shinta saat sesi diskusi daring bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dengan tema ‘Siasat Transpuan Menghadapi Pagebluk Corona’, Kamis (21/5).

1. Para transpuan tidak mendapatkan bansos karena tidak memiliki KTP

Ilustrasi pembagian sembako (IDN Times/Istimewa)

Tidak hanya pekerjaan, Shinta juga mengkritik minimnya perhatian pemerintah daerah kepada kaum transpuan di tengah pandemik. Bantuan sosial (Bansos) yang seharusnya bisa mereka dapatkan, tidak pernah juga terealisasi karena mereka tidak punya KTP.

Tak ingin berpangku tangan kepada pemerintah daerah, ia dibantu sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan komunitas transpuan mengadakan penggalangan dana dengan tujuan bisa membantu para transpuan yang sangat terdampak.

“Di sana kita berdayakan bantuan sembako ke kawan-kawan. Di samping itu kebutuhan kawan-kawan tidak hanya sebatas sembako saja, tapi juga untuk (sewa) indekos itu sangat memberatkan kami para transpuan yang pada saat pandemik ini tidak berdaya,” ujarnya.

2. Dinsos tidak lagi memiliki wewenang untuk melakukan rehabilitasi kepada kaum transpuan

Persiapan pembagian sembako di Ponpes Waria Al Fatah Yogyakarta. Dokumentasi Ponpes Waria

Menanggapi hal itu, Staf Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Pemda Yogyakarta Ismi Listiani mengatakan, pemerintah daerah tidak lagi memiliki wewenang kepada kaum transpuan dalam bentuk sosial, karena fungsi tersebut telah diambil alih sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

“Karena Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kami tidak lagi punya kewenangan melakukan rehabilitasi sosial untuk waria. Sejak 2017 kami tidak mengusulkan kegiatan dengan sasaran waria,” katanya.

3. Namun pihak dinsos masih memiliki program bagi transpuan dengan ODA

Kegiatan Pendistribusian Bantuan Untuk Waria di Jakarta Barat (Dok. QLC Jakarta dan Sanggar Teater Seroja)

Kendati demikian Ismi menjelaskan, pihaknya tidak lepas tangan begitu saja terhadap permasalahan kaum transpuan di daerahnya. Sejumlah kegiatan seperti penampungan bagi transpuan dengan ODA (orang dengan AIDS) masih berjalan baik hingga sekarang.

“Yang tidak punya tempat tinggal bisa akses program kami di selter ODA dengan komunitas teman-teman waria yang saat ini sudah memasuki tahun ke-4 dan selama ini penanganan di kami terkait waria ODA berjalan baik,” tuturnya.

4. Bukan hanya transpuan, komunitas gelandangan juga ada yang tidak mendapatkan bansos

Kegiatan Pendistribusian Bantuan Untuk Waria di Jakarta Barat (Dok. QLC Jakarta dan Sanggar Teater Seroja)

Selain itu, Ismi juga menyadari bahwa pihaknya terkendala oleh data yang dimiliki terkait penerima bansos. Sehingga hal tersebut menjadi koreksi pemerintah daerah Yogyakarta untuk bisa segera dilaporkan kepada ketua RT tempat mereka tinggal.

“Yang punya KTP juga tidak bisa akses bansos, tidak hanya komunitas waria saja. Beberapa komunitas gelandangan, pengemis mengalami hal serupa. kami dinsos masih melakukan penjangkauan di beberapa wilayah,” ujarnya.