Jakarta, IDN Times - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memberikan waktu 3x24 jam kepada Indonesia Corruption Watch (ICW), untuk memberikan bukti terkait tudingan promosi Ivermectin. Apabila ICW berhasil memberikan bukti, Moledoko siap dilaporkan.
“Kalau dapat bukti, ya silakan aja, mau lapor juga silakan. Jadi itulah bentuk tanggung jawab dari pada Pak Moeldoko,” ujar kuasa hukum Moeldoko, Otto Hasibuan, dalam keterangan pers secara daring, Kamis (5/8/2021).
Namun, apabila ICW tidak bisa memberikan bukti, pihak Moeldoko meminta mereka bertanggung jawab. Adapun bukti yang dimaksud pihak Moeldoko salah satunya tentang kapan dan di mana mantan Panglima TNI itu terlibat dan mendapatkan keuntungan dari Ivermectin.
“Kalau ada keuntungan yang didapatkan, siapa yang memberikan. Kedua, kapan dan di mana, dan dengan siapa, dan dengan cara apa Pak Moeldoko kerja sama dengan PT Noorpay melakukan ekspor beras. Ini yang kami minta pada ICW, sehingga sebenarnya sangat sederhana,” jelas Otto.
Terkait jawaban somasi yang sudah diberikan ICW kepada pihak Moeldoko, Otto mengaku belum mendapatkan surat tersebut. Ia justru mempertanyakan, apakah benar ICW telah mengirimkan jawaban dari somasinya.
“Kalau itu sudah disampaikan, pastinya itu sudah kami terima. Oleh karena itu, kalau sudah dikirim, kami minta bukti tanda terima siapa itu tanda tangan, siapa yang terima,” ujar Otto.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberi waktu 1×24 jam kepada Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk membuktikan tuduhan mereka perihal obat terapi pasien COVID-19, Ivermectin. Hal tersebut merespons pernyataan peneliti ICW Egi Primayoga yang menyebut Moeldoko memiliki hubungan dengan produsen Ivermectin, PT Harsen Laboratories.
"Saya meminta, memberi kesempatan pada ICW dan kepada saudara Egi 1×24 jam untuk membuktikan tuduhannya bahwa klien kami telah berburu rente dalam peredaran Ivermectin," kata kuasa hukum Moeldoko, Otto Hasibuan, dalam keterangan pers secara daring, Kamis (29/7/2021).
Kemudian, Otto menyampaikan, apabila ICW tidak memberikan bukti dan meminta maaf secara terbuka, maka pihaknya akan melaporkan kepada aparat kepolisian dengan dasar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
"Kita masukkan ini ke Pasal 27 dan 45 UU ITE, yaitu mengenai pencemaran nama baik dan fitnah. Tentunya nanti bisa dikembangkan dengan pasal di KUHP 311 atau 310," ujar Otto.
Adapun, dasar penggunaan UU ITE ini karena tudingan terhadap Moeldoko disampaikan melalui situs maupun diskusi yang ditayangkan secara daring di YouTube Sahabat ICW.
"Tentunya ini masuk ranah UU ITE, itu yang utama," tegasnya.
Sementara, Kuasa Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Muhammad Isnur, mengatakan pihaknya siap apabila Moeldoko tetap mengambil jalur hukum perihal Ivermectin. Menurut Isnur, ICW telah memberikan jawaban atas somasi pihak Moeldoko sesuai waktu yang diberikan.
"Kita sudah menjawab sesuai waktu yang diberikan, maksimal 24 Jam. Kalau terkait Ivermectin, semua bukti sudah disampaikan dalam laporan. Terkait yang lain kami sudah memberikan klarifikasi," ujar Isnur saat dihubungi IDN Times, Kamis (5/8/2021).
Perseteruan antara ICW dan Moeldoko terjadi setelah ICW mengeluarkan temuan soal Ivermectin yang ditulis dalam judul "Polemik Ivermectin: Berburu Rente di Tengah Krisis". Atas temuan itu, Otto Hasibuan, sebelumnya sempat melayangkan ancaman akan melanjutkan ke jalur hukum apabil ICW tidak memberikan bukti dalam waktu 1x24 jam.
Mengenai ancaman ke jalur hukum, Isnur mengaku pihaknya siap. Sebab, ICW memang sudah terbiasa dengan ancaman laporan ke aparat penegak hukum.
"Ya, tentu kita harus hadapi, ICW sudah terbiasa dilaporkan dari dulu. Sejak zaman Teten di ICW ya ancaman terus datang silih berganti," kata dia.