Jimly: Yang Tak Setuju KUHP Baru, Segera Uji ke MK

Meski demikian, pengesahan KUHP ini menuai kritik dari koalisi masyarakat sipil yang mengkhawatirkan dampaknya terhadap reformasi Polri. Menanggapi hal tersebut, Jimly menyarankan agar pihak yang keberatan segera menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) tanpa perlu menunggu proses administratif lebih lanjut.

"Ya bisa itu, kalau tidak setuju, kalau ada yang serius gitu, segera aja ajukan ke MK. Tidak usah nunggu 30 hari. Tidak usah nunggu ditandatangani oleh Presiden," ucap dia.

Terkait desakan agar Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menganulir pasal-pasal bermasalah, Jimly menyatakan ketidaksetujuannya. Menurutnya, mekanisme yang tepat adalah judicial review, karena penggunaan Perppu dikhawatirkan dapat memicu penyalahgunaan wewenang di masa depan.

"Lah iya diajukan ke judicial review. Itu mekanismenya judicial review. Kalau Perppu, nanti kalau Perppu ditetapkan, untuk kepentingan yang lain, marah. Ini supaya yang sesuai sama dia bikin Perppu. Jadi Perppu itu kayak jadi anu gitu loh, ya kan? Itu nanti disalahgunakan," kata dia.

Jimly menjelaskan, secara materiil, KUHP tersebut sudah final setelah disahkan oleh DPR. Oleh karena itu, ia mendorong MK untuk memprioritaskan sidang uji materi undang-undang tersebut untuk mencegah potensi masalah hukum di kemudian hari.

"Ya udah, sudah ada mekanismenya. Undang-undang sudah jadi dan sudah disahkan secara materiil, sudah final. KUHP itu sudah final disahkan di DPR berdasarkan Pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar kita. Tapi ada peluang di situ dalam 30 hari kalau Presiden tidak menandatangani, itu langsung sah menjadi undang-undang. Artinya sudah final secara materiil. Nah, maka tidak usah nunggu 30 hari, ajukan aja ke MK," kata dia.

Jimly mengatakan, sudah ada tradisi di MK tak perlu menunggu 30 hari kerja untuk melakukan uji materiil.

"MK pun harus sudah membangun tradisi bahwa tidak usah nunggu diundangkan dulu pakai nomor, baru diuji. Jadi rancangan undang-undang yang sudah diketok palu itu sudah final secara materiil. Daripada nanti menimbulkan korban, segera aja diuji, minta prioritas sidang cepat. Nah gitu. Jangan Perppu dong," ujar dia.