JK: Bantuan Asing Boleh Masuk Aceh Selama untuk Kepentingan Kemanusiaan

Dalam kunjungan itu, JK melihat langsung kondisi permukiman warga pascabencana. Ia menyebut, tidak semua rumah warga mengalami kerusakan total. Sebagian rumah masih layak huni dan cukup dibersihkan, sementara rumah yang rusak berat akan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk diganti.

“Kita lihat banyak rumah yang hancur, tapi ada juga yang masih bisa ditinggali. Rumah yang tidak bisa lagi dipakai tentu diganti, sementara yang masih bisa, dibersihkan. Itu solusinya,” ujar JK.

JK menegaskan, prinsip kemanusiaan tidak mengenal batas wilayah. “Kalau kemanusiaan itu tidak ada batas wilayah,” ujar dia.

JK menegaskan, PMI tidak berwenang membangun rumah, melainkan fokus pada bantuan logistik dan kebutuhan dasar warga terdampak.

“Kalau bangun rumah itu urusan pemerintah. PMI membantu bahan-bahan seperti makanan, kompor gas, kesehatan, logistik, air bersih,” kata dia.

JK juga mengajak seluruh pihak untuk bekerja bersama dalam penanganan bencana. "Pemerintah bekerja, PMI bekerja, masyarakat bekerja. Semua harus bersama agar solusi bisa tercapai,” kata dia.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, merespons bantuan 30 ton beras dari UEA. Ia mengatakan, bantuan itu bukan berasal dari pemerintah, tetapi organisasi kemanusiaan. Bantuan ini menuai polemik karena Pemkota Medan sempat menolaknya.

Tito menekankan, beras tersebut kini dikelola Muhammadiyah untuk disalurkan ke masyarakat terdampak bencana banjir bandang.

"Kemudian beras ini diserahkan atas kesepakatan, kemudian diserahkan kepada Muhammadiyah Medical Center dalam rangka bencana ini Muhammadiyah membuat suatu center untuk kemanusiaan di Medan. Beras ini sekarang sudah ada di tangan Muhammadiyah, nanti Muhammadiyah yang akan membagikan kepada masyarakat," kata Tito di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).