JK Sentil Menkes: Vaksinasi COVID-19 Lama karena Administrasi Ribet

29 Agu 2021, 20:07 WIB

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf "JK" Kalla mengkritik rumitnya untuk bisa memperoleh Vaksin COVID-19 (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla alias JK mengkritik Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin soal rumitnya prosedur yang harus ditempuh warga agar bisa mendapat vaksin COVID-19. Sebab, sebelum tiba di fasilitas kesehatan, warga harus mendaftar lebih dulu, lalu dipanggil oleh petugas di dekat rumah mereka.

Padahal, pemerintah menargetkan bisa memberikan vaksin COVID-19 kepada satu juta warga per hari.

"Saya sudah menyampaikan kepada Menteri (Budi Gunadi) bahwa yang menyebabkan keterlambatan vaksinasi COVID-19 adalah karena terlalu ribet administrasinya," ujar JK ketika meninjau vaksinasi COVID-19 di Gedung Nindya Karya, Jakarta, seperti dikutip dari ANTARA pada Minggu (29/8/2021).

Ia berharap prosedur untuk mengakses vaksin bisa lebih sederhana seperti yang dilakukan di luar negeri. Caranya, cukup dengan membawa kartu identitas.

"Sementara, di kita kan harus daftar online dulu, kemudian dicek, lalu direkap, baru setelah itu dipanggil. Itu kan memakan waktu," kata JK lagi.

JK pun menyarankan agar membuat lebih sederhana prosedur bagi warga yang ingin divaksinasi. Ia pun memastikan warga tidak akan berbuat curang bila prosedur tersebut dibuat lebih sederhana.

Lalu, menurut prediksi JK kapan semua orang di Indonesia akan menerima vaksin?

1. Indonesia butuh waktu dua tahun untuk memberikan vaksin ke 200 juta orang

Berdasarkan perkiraan JK, butuh waktu dua tahun untuk bisa memberikan vaksin bagi 208 juta orang. Itu pun, perkiraan waktu paling cepat. Sementara, Presiden Joko "Jokowi" Widodo menargetkan semua warga Indonesia telah divaksinasi dalam kurun waktu satu tahun.

"Sejak awal saya sudah katakan sulit untuk selesai (memberikan vaksin) dalam waktu satu tahun. Mungkin itu dua tahun penyelesaiannya," kata JK.

Ia mendasarkan perkiraan itu karena bila ingin memberikan vaksin bagi 208 juta rakyat, maka pemerintah harus menyediakan 400 juta dosis. JK pun menyadari pemerintah kerap luput mencapai target penyuntikan vaksin yakni satu juta orang per hari. Selama ini, Kementerian Kesehatan baru bisa mencapai 500 ribu orang per harinya.

"Target kita itu adalah satu juta (orang) per hari. Itu artinya butuh waktu 400 hari (untuk bisa memberikan vaksin kepada semua warga). Tetapi, kalau kenyataannya di lapangan rata-rata baru bisa memberikan vaksin kepada 500 ribu orang, berarti itu paling cepat selesai dua tahun," tutur pria yang juga menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI).

2. JK tegaskan pemberian vaksin berbeda dengan sembako

Ilustrasi pembagian sembako. ANTARA FOTO/Arnas Padda

JK pun menegaskan prosedur pemberian vaksin COVID1-19 harus dibedakan dengan pemberian bantuan sembako. Menurut dia, pemberian sembako wajib untuk melalui proses verifikasi, sebab penerima bisa menerima lebih dari satu kali.

"Tetapi, kalau vaksin, mana ada orang mau disuntik dua kali dalam sehari. Ndak ada. Dua kali dalam sebulan pun itu perlu dipaksa-paksa baru mau," kata JK.

Ia pun meyakinkan pemerintah agar tidak perlu khawatir ada kecurangan dalam penerimaan vaksin. Sebab, hingga kini masih banyak warga yang sulit diajak untuk ikut vaksinasi COVID-19.

3. Cuma DKI Jakarta dan Bali yang cakupan vaksinasi sudah lebih dari 90 persen

Cakupan vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia per 29 Agustus 2021 (www.vaksin.kemkes.go.id)

Sementara, berdasarkan data dari situs resmi Kemenkes, baru dua provinsi saja yang cakupan vaksinasi dosis pertama telah mencapai lebih dari 90 persen. Dua provinsi itu yakni DKI Jakarta dan Bali.

DKI Jakarta tercatat telah memberikan vaksin dosis pertama bagi 9,8 juta jiwa. Padahal, yang ditargetkan adalah 8,3 juta jiwa.

Artinya, dosis pertama vaksin telah diberikan kepada 117,1 persen dari target yang sudah ditentukan. Pemprov DKI Jakarta pernah menyampaikan sebagian warga yang diberikan vaksin bukan merupakan warga Ibu Kota.

Sedangkan, Bali telah memberikan dosis pertama vaksin kepada 3,1 juta dari 3,4 juta warga yang ditargetkan. Sisanya di wilayah lain, cakupan vaksinasi masih berada di bawah 30 persen.