JK soal Videotron Anies: Bila Itu Pelanggaran, Lapor Bawaslu

17 Jan 2024, 08:27 WIB

Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan ketika bermalam di rumah Jusuf "JK" Kalla di Makassar pada Selasa, 16 Januari 2024. (Dokumentasi tim media JK)

Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf "JK" Kalla ikut angkat bicara soal videotron capres nomor urut satu, Anies Baswedan, yang diturunkan paksa pada 15 Januari 2024. Menurutnya, selama videotron itu memiliki izin dan sesuai kontrak, maka aksi penurunan paksa merupakan sebuah pelanggaran.

"Itu semua ada aturannya, yakni tidak boleh saling mengganggu. Jadi selama ada izinnya (penayangan videotron), maka itu adalah pelanggaran," ujar JK dalam keterangan tertulisnya, dikutip pada Rabu (17/1/2024).

Oleh sebab itu, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu berharap penurunan paksa videotron segera dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang bertugas sebagai pengawas seluruh proses pelaksanaan tahap pemilu.

"Karena itu ada aturannya," katanya.

Diketahui, pemasangan videotron disebut-sebut dilakukan komunitas K-Pop bernama Anies Bubble dan Olppaemi Project. Mereka menganggap videotron ini fan project yang ditujukan pada Anies, yang dianggap sebagai idol dan bentuk dukungan.

Untuk itu layaknya pecinta K-Pop, mereka urunan secara swadaya dalam pengumpulan dana. Informasi penggalangan dana dibuka pada 5 Januari 2024. Ketika videotron diturunkan paksa, sudah terkumpul sekitar Rp90 juta.

Penggalangan dana sudah ditutup pada Selasa, 16 Januari 2024, dan berhasil terkumpul uang Rp200 juta. Mereka kemudian memasang videotron Anies di area premium di Jakarta, Bekasi, dan Medan. Videotron di Jakarta dan Bekasi diturunkan paksa tidak lama dipasang.

1. Tim hukum nasional AMIN nilai ada pihak yang tekan pihak swasta pemilik videotron

Ketua Tim Hukum Nasional (THN), Ari Yusuf Amir di Jawa Tengah. (IDN Times/Santi Dewi)

Ketua Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin, Ari Yusuf Amir, mengatakan pihaknya menduga kuat ada upaya penjegalan di balik penurunan paksa videotron di Jakarta dan Bekasi. Ia bahkan menyebut ada pihak tertentu yang menekan pihak swasta selaku pemilik videotron.

"Ada indikasi mengarah ke sana (upaya penjegalan). Kami sedang siapkan fakta-faktanya. Ada yang menekan ke pihak swasta," ujar Ari melalui telepon, kemarin.

Meski begitu, Ari tidak ingin terburu-buru menuding pihak yang menekan swasta tersebut adalah Pemprov DKI Jakarta atau Pemkot Bekasi. Namun, mereka kini menjadi penguasa saat ini.

"Tentu yang bisa menekan pihak swasta adalah pihak yang berkuasa," katanya.

Pihaknya, kata Ari, sedang mengumpulkan bukti-bukti agar bisa dilaporkan ke Bawaslu.

2. Pemkot Bekasi bantah ikut campur penurunan videotron Anies

LED Ads Anies di depan Grand Metropolitan, Bekasi. (Tangkapan layar Twitter Anies Bubble)

Sementara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Pemkot Bekasi, Hudi Wijayanto, mengaku tidak tahu menahu soal penurunan paksa videotron Anies di Jalan KH Noer Ali, depan Grand Metropolitan Mall. Menurutnya, Pemkot Bekasi hanya berwenang mengambil pajak di setiap papan iklan atau videotron.

"Kalau punya swasta itu biasanya langsung ke pengelolanya. Kalau videotron itu setahu saya, Pemkot hanya (fokus) pajaknya saja. Kalau perjanjian tayangnya hanya mereka berdua (pemilik videotron dan pengiklan)," ujar Hudi, ketika dikonfirmasi kemarin.

Hudi juga memastikan, Pemkot Bekasi tidak melakukan intervensi kepada siapa pun terkait penurunan videotron mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Gak ada (intervensi) itu mah, kan masing-masing. Misalnya yang punya panggungnya mau silakan, cuma ada kewajiban pajak yang harus disetor ke Pemkot," tutur dia.

3. Videotron diturunkan meski waktu pemasangan belum habis

LED Ads Anies di depan Grand Metropolitan, Bekasi. (Tangkapan layar Twitter Anies Bubble)

Penurunan paksa videotron Anies di dua titik ini akhirnya menjadi perbincangan publik di media sosial, lantaran belum lama terpasang tetapi mendadak hilang.

Relawan Olppaemi Project menyebut videotron Anies yang sudah dipasang di dua titik diturunkan paksa. Padahal, mereka telah meneken kontrak agar videotron itu dipasang pada 15 Januari 2024 hingga 21 Januari 2024.

Mereka menyebut alasan alat peraga kampanye tersebut diturunkan karena sesuatu yang di luar kuasa mereka. Padahal, konten iklan Anies, tidak ada ajakan untuk memilih mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

"Sayangnya kami harus mengabarkan bahwa LED Ads yang telah dijadwalkan tayang selama seminggu (15-21 Januari 2024) di Bekasi dan Jakarta tidak dapat lanjut tayang di lokasi tersebut, karena suatu hal yang di luar kuasa kami. Saat ini, kami sedang mengupayakan solusi terbaik dengan pihak-pihak terkait," demikian kata Relawan Olppaemi Project.

Pesan tersebut kemudian direspons Anies melalui platform X. Ia mengapresiasi setinggi-tingginya atas semua inisiatif dan dukungan yang sudah diwujudkan. Menurut dia, semua dukungan tersebut dinilai luar biasa.

"Walaupun berujung tidak seperti yang kita harapkan," ujar Anies, usai tiba di Sorong, Papua, kemarin.

"Tetap semangat, karena sebesar apapun tekanan yang kita terima, tidak ada apa-apanya dibanding tekanan hidup yang dijalani rakyat kebanyakan setiap hari. Jadi, apapun tantangan yang kita temui dalam perjuangan masyarakat Indonesia ini, ya kita hadapi, sama-sama," sambungnya.

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres Pilpres 2024 pada Senin, 13 November 2023. KPU juga sudah mengundi nomor urut capres-cawapres pada Selasa 14 November 2023.

Hasilnya, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sedangkan, 11-13 Februari 2024 memasuki masa tenang, dan 14 Februari 2024 hari pencoblosan atau pemungutan suara yang bertepatan dengan Hari Valentin.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.