Jogja Kena OTT KPK Pertama Kali, Sri Sultan: Semoga Jadi yang Terakhir

Di kesempatan itu, Sri Sultan turut menyayangkan apabila benar OTT turut melibatkan tim pengawalan, pengamanan, pemerintahan dan pembangunan pusat-daerah (TP4D). Sebab, seharusnya tim tersebut yang juga terdiri dari jaksa mengawasi agar tidak terjadi celah korupsi. 

"Ya, sebetulnya itu kan tim, kalau betul P4D (TP4D) itu bagian yang mengontrol (jalannya proyek), mestinya tidak terjadi hal itu," kata Sri kepada media. 

Beredar informasi, jaksa yang diciduk oleh KPK berinisial "ES". Ia telah tiba bersama empat orang lainnya di gedung KPK pada Selasa (20/8) sekitar pukul 06:00 WIB. 

Menurut Sri Sultan, apabila dua PNS yang ikut diciduk oleh KPK terbukti bersalah, maka tak menutup kemungkinan, mereka akan dijatuhi sanksi. Ia tak menampik ada saja PNS yang menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi. 

"Saya kira bukan berarti tidak ada penyalahgunaan, karena toh tetap terjadi penyalahgunaan (wewenang)," kata dia. 

Dua PNS yang ikut diamankan oleh tim KPK yakni Kepala Bidang SDA Dinas PUPK dan Ketua Pokja badan layanan pengadaan Kota Yogyakarta. Status hukum mereka akan diketahui usai tim penyidik melakukan gelar perkara dengan pimpinan pada siang ini.  

Di sisi lain, OTT yang dilakukan di Yogyakarta disambut baik oleh LSM Forum Pemantauan Independen (Forpi). Menurut mereka, KPK berhasil melakukan pecah telur karena menggelar OTT pertama di provinsi tersebut. 

"Selama ini dianggap KPK sulit melakukan OTT di Yogyakarta, tapi akhirnya berhasil pecah telur," kata Koordinator Forpi Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba melalui keterangan tertulis. 

Baharuddin menilai salah satu alasan KPK kesulitan mendapatkan bukti adanya praktik korupsi di Yogyakarta, karena ada praktik ewuh pakewuh atau merasa sungkan dari bawahan melaporkan dugaan rasuah ke atasannya. Namun, dengan membiarkan terjadinya korupsi tetap perbuatan yang tak bisa dibenarkan. 

Selain dana infrastruktur, menurut Baharuddin ada lagi potensi korupsi yang lebih besar yakni dana dari pemerintah pusat bagi daerah yang diberi status istimewa. 

"Per tahun mendapatkan sekitar Rp1 triliun. Sampai sekarang kan kami tidak bisa memonitor dana itu digunakan untuk apa," kata dia lagi. 

Ia berharap dengan terungkapnya praktik suap ini, bisa membuka dugaan keterlibatan pihak lain dan kasus korupsi lainnya di Yogyakarta. 

"Ini juga menjadi bukti lemahnya pengawasan oleh inspektorat. Meski proyek itu diawasi oleh TP4D, namun yang mengawasi malah ikut terjaring OTT itu," tutur dia. 

Dalam kesempatan itu, Baharuddin turut mendorong agar KPK sendiri yang mengusut yang melibatkan jaksa itu. Jangan sampai kasus tersebut diambil alih oleh jaksa. 

"Kemudian, kami juga berharap fungsi inspektorat turut ditingkatkan," kata dia. 

Mereka pun menyesalkan mengapa tim dari kejaksaan yang ditugaskan untuk mengawasi proyek agar tidak rawan dikorupsi justru ikut menerima suap.