Jokowi: Abu Bakar Ba'asyir Mau Bebas, Syaratnya Harus Dipenuhi

Dalam keterangannya Senin malam, Wiranto menyampaikan bahwa keluarga Abu Bakar Ba'asyir sudah mengajukan permintaan agar dibebaskan sejak 2017 lalu. Bahkan, sesungguhnya Ba'asyir sudah bisa mendapat pembebasan bersyarat sejak Desember 2018 lalu, namun ditolak.

Ba'asyir menolak untuk meneken dokumen yang menyatakan cinta terhadap NKRI dan Pancasila. Sehingga, Presiden Jokowi dan Kemenko Polhukam melakukan kajian untuk mempertimbangkan hal itu.

"Ya ini semuanya masih kajian di Menko Polhukam. Termasuk juga terserah pada keluarga besar Ustaz Abu Bakar Ba'asyir," jelas Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (22/1).

Jokowi mengatakan, pertimbangan pemerintah untuk membebaskan Ba'asyir karena kemanusiaan. Ba'asyir yang sudah sepuh dan sakit-sakitan juga menjadi alasan pertimbangan tersebut.

"Kan sudah saya sampaikan bahwa karena kemanusiaan dan Ustaz Ba'asyir sudah sepuh, kesehatannya juga sering terganggu. Bayangkan kalau kita sebagai anak, melihat orangtua kita sakit-sakitan seperti itu. Itu lah yang saya sampaikan secara kemanusiaan," kata Jokowi.

Meski faktor kemanusiaan menjadi salah satu alasan, namun Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia memiliki sistem hukum yang harus dilalui. Nantinya, Ba'asyir bisa dibebaskan bersyarat. Apabila Ba'asyir tidak mau memenuhi syarat tersebut, maka Jokowi tidak akan menabrak aturan itu.

"Nah syaratnya harus dipenuhi, kalau gak kan saya gak mungkin nabrak. Contoh setia pada NKRI, setia pada Pancasila. Itu basic sekali. Sangat prinsip sekali. Saya kira jelas sekali," ungkapnya.

Rencana pembebasan Ba'asyir yang disampaikan pemerintah Jokowi rupanya mendapatkan kritikan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari pengamat terorisme Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), Sidney Jones.

Jones menilai kebijakan Jokowi yang ingin membebaskan Ba'asyir dinilai keliru dari berbagai sudut pandang. Bahkan, saking tidak masuk akalnya, Jones mempertanyakan dari mana mantan Gubernur DKI Jakarta itu mendapatkan masukan soal pembebasan Ba'asyir. 

"Walaupun bebasnya Ba'asyir tidak serta merta meningkatkan risiko teror di Indonesia, tetapi tidak juga memberikan sinyal aksi terorisme di Tanah Air akan menurun," ujar Jones dalam tulisannya di situs Lowy Institute yang diunggah pada Senin kemarin. 

Ia bahkan menjelaskan keputusan Jokowi yang ingin membebaskan Ba'asyir tidak direspons secara positif oleh Detasemen 88 Anti Teror, pasukan khusus yang berhadapan langsung dengan para teroris. Apalagi, Ba'asyir dianggap sebagai pemimpin yang memiliki ideologi tindak kekerasan dan ekstrimisme di Indonesia. 

Jones menyarankan alih-alih dibebaskan, mengapa Ba'asyir tidak dipindah menjadi tahanan rumah saja, apabila pemerintah begitu khawatir terhadap kondisi kesehatannya. Lagipula kondisi kesehatan Ba'asyir, kata Jones, sama saja seperti tahun lalu ketika Jokowi mengabaikan petisi untuk membebaskan pria yang dianggap sebagai guru spritual bagi kelompok Jemaah Islamiyah (JI) itu. 

"Dengan dijadikan tahanan rumah, maka polisi bisa memantau secara keseluruhan kondisi rumah dan gerak-gerik Ba'asyir. Selain itu polisi juga bisa membatasi ke mana Ba'asyir pergi dan memberikan ceramah," kata Jones lagi. 

Menurut Sidney Jones, sulit untuk tidak mengaitkan rencana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir dengan faktor politis jelang Pilpres 2019, April mendatang.

"Mengapa baru berencana untuk membebaskan Ba'asyir sekarang? Apalagi seharusnya ia sadar dengan melakukan ini, maka langkah tersebut akan dikaitkan dengan upaya meraih simpati publik atau mencoba menghadang dampak dari pembebasan Ahok di pekan yang sama," kata Jones.

Ia menambahkan, kalau memang Jokowi menggunakan faktor kemanusiaan sebagai dasarnya, maka mantan Wali Kota Solo tersebut bisa menunggu beberapa bulan lagi untuk membebaskan Ba'asyir. 

Lagipula, kata Jones, upaya Jokowi sama sekali malah tidak akan berpengaruh terhadap suaranya di pemilu mendatang. Malah, ia akan kehilangan suara dari calon pemilih yang memiliki pemikiran terbuka.