Jokowi: Anak Yatim Piatu ISIS eks WNI Berpeluang Pulang ke Indonesia

12 Feb 2020, 17:59 WIB

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu 12 Februari 2020. IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Jakarta, IDN Times - Pemerintah memutuskan tidak akan memulangkan anggota teroris Negara Islam Iraq dan Suriah (ISIS) eks Warga Negara Indonesia (WNI) ke tanah air. Kendati, Presiden Joko "Jokowi" Widodo tetap memerintahkan menterinya mengidentifikasi mereka.

Identifikasi tersebut diperlukan agar pemerintah bisa melihat peluang untuk memulangkan anak-anak di bawah umur, yang sudah yatim piatu atau tidak memiliki orang tua lagi, yang meninggal dunia saat bergabung dengan ISIS.

"Kita memang masih membuka peluang untuk yang yatim piatu, yang ada berada di posisi anak-anak di bawah 10 tahun. Tapi kita belum tahu apa ada atau tidak ada," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

1. Jokowi minta data lengkap anggota ISIS eks WNI

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu 12 Februari 2020 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Untuk mengetahui siapakah anak-anak di bawah 10 tahun yang yatim piatu, Jokowi memerintahkan menterinya mengidentifikasi eks WNI yang tergabung ISIS. Identifikasi diperlukan agar pemerintah bisa mengetahui data lengkap eks WNI yang memungkinkan bisa dipulangkan ke tanah air.

"Saya perintahkan agar diidentifikasi satu per satu 689 orang yang ada di sana, nama dan siapa, berasal dari mana, sehingga data itu komplet. Sehingga cegah tangkal itu bisa dilakukan di sini, kalau data itu dimasukkan ke imigrasi. Tegas ini saya sampaikan," kata dia.

2. Jokowi sebut anggota ISIS eks WNI bukan tanggung jawab pemerintah

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu 12 Februari 2020 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Jokowi menyebut pemerintah Indonesia tak bertanggung jawab pada teroris ISIS eks WNI yang ada di Suriah dan Turki. Karena seharusnya itu sudah menjadi tanggung jawab mereka, lantaran pergi ke Suriah dan Turki.

"Karena sudah menjadi keputusan mereka, tentu saja segala sesuatu mestinya sudah dihitung dan dikalkulasioleh yang bersangkutan," tutur mantan wali kota Solo itu.

3. Pemerintah tak akan pulangkan teroris ISIS eks WNI ke Indonesia

(IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Pemerintah memutuskan tidak memulangkan ratusan kombatan ISIS ek WNI yang ada di Suriah. Hal itu disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD usai rapat terbatas bersama Presiden Joko "Jokowi" Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (11/2).

"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan terorisme, bahkan tidak akan memulangkan Foreign Terrorist Fighters (FTF) ke Indonesia," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, pemerintah harus memberi rasa aman kepada rakyat Indonesia dari ancaman terorisme. Itulah alasan pemerintah memutuskan tidak akan memulangkan teroris ISIS eks WNI ke Indonesia.

"Pemerintah dan negara harus memberi rasa aman dari ancaman terorisme dan virus-virus baru teroris terhadap 267 juta (orang), rakyat Indonesia. Karena kalau FTF ini pulang itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat 267 juta merasa tidak aman," ucap dia.

4. Pemerintah akan tangkap dan tahan teroris ISIS eks WNI yang ketahuan masuk Indonesia lewat jalur gelap

Menko Polhukam Mahfud MD di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu 12 Februari 2020 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Mahfud mengatakan, pemerintah sudah mengantisipasi apabila ada teroris ISIS eks WNI mencoba masuk ke Indonesia melalui jalur ilegal. Pemerintah mengancam bagi para kombatan ISIS eks WNI yang ketahuan masuk tanah air secara ilegal, pemerintah akan mengambil tindakan tegas.

"Kalau mereka ada yang menyembunyikan paspor, bilang paspornya cuma pura-pura dibakar, lalu lewat jalur-jalur gelap itu melalui negara yang bebas visa untuk masuk ke Indonesia, bisa saja terjadi. Itu kita sudah antisipasi," kata Mahfud di Kantor Presiden, Rabu (12/2).

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb