Jokowi Bagikan BLT BBM di Kepulauan Aru: Sudah 8 Juta Orang Menerima

15 Sep 2022, 13:10 WIB

Presiden Jokowi bagikan BLT BBM di Kepulauan Aru, Maluku (dok. Sekretariat presiden)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo membagikan bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar dan minyak (BBM) dan bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat, di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, Kamis (15/9/2022).

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengklaim, sudah ada jutaan orang di Indonesia yang menerima bantuan tersebut.

"Sampai hari ini pemerintah telah membagikan 8.179.000 (orang) dan sudah naik pada angka 461 kabupaten dan kota. Kalau kemarin 431 sekarang 461, lompatannya cepat sekali," ujar Jokowi, dalam keterangan tertulis.

1. BLT BBM diberikan agar daya beli masyarakat tidak turun

Presiden Jokowi bagikan BLT BBM di Kepulauan Aru, Maluku (dok. Sekretariat presiden)

BLT BBM ini diberikan usai pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. Jokowi berharap, bantuan tersebut dapat menjaga daya beli masyarakat.

"Kita harapkan dengan kecepatan pembagian BLT BBM ini, daya beli rakyat, konsumsi rakyat tidak turun," ucap dia.

2. Alokasi dana tambahan bansos

ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengatakan pemerintah menambah anggaran untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada keluarga penerima manfaat (KPM) hingga subsidi gaji atau bantuan subsidi upah (BSU).

"Bapak Presiden meminta kepada kami dalam hal ini bersama dengan Ibu Mensos dan Pak Gubernur Bank Indonesia, yang juga menceritakan perkembangan dari inflasi global diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan, sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (29/8/2022).

Dari total dana itu, pemerintah juga mengalokasikan Rp12,4 triliun untuk tambahan BLT kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

"Jadi 20,65 juta KPM yang akan mendapatkan anggaran Rp12,4 triliun yang akan mulai dibayarkan oleh Ibu Mensos Rp150 ribu selama empat kali. Jadi dalam hal ini, Ibu Mensos akan membayarkan dua kali, yaitu Rp300 ribu pertama, dan Rp300 ribu kedua," tutur Sri Mulyani.

Selain itu, anggaran BSU juga ditambah Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan.

"Ini juga itu Menaker akan segera menerbitkan juknisnya, sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," ucap Sri Mulyani.

3. Sebagian anggaran transfer ke pemda bakal dialihkan untuk subsidi transportasi umum

Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Menteri Sosial, Tri Rismaharini (IDN Times/Ilman)

Selain itu, pemerintah juga akan mengalokasikan 2 persen dari dana transfer ke pemerintah daerah (Pemda), yakni dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk subsidi angkutan umum.

"Akan dilakukan pembayaran oleh Pemda dengan menggunakan 2 persen dari dana transfer umum, yaitu DAU dan DBH sebanyak Rp2,17 triliun di dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, dan nelayan, dan tambahan perlindungan sosial," ucap Sri Mulyani.