Jokowi Beri Amnesti buat Terpidana Kasus UU ITE Saiful Mahdi

Menurut Mahfud, proses amnesti bagi Saiful tinggal menunggu keputusan dari DPR. Surpres yang dikirimkan pihak Istana, kata dia, harus dibahas di Badan Musyawarah dan dibacakan di depan sidang paripurna DPR. 

"Maka, kami sekarang sedang menunggu dari DPR apa tanggapannya. Sebab, surat itu mesti dibahas dulu di Bamus lalu dibacakan di depan Sidang Paripurna DPR. Yang pasti, dari pihak pemerintah, prosesnya sudah selesai," kata dia. 

Ia mengatakan pemerintah berusaha bekerja dengan cepat untuk menimbang kasus tersebut. Sebab, kata Mahfud, pemerintah berusaha memegang komitmen tidak terlalu mudah menghukum orang. 

"Kami kan inginnya restorative justice, dan ini kasusnya hanya mengkritik. Mengkritik fakultas bukan personal, karena itu menurut saya layak dapat amnesti, makanya kami perjuangkan," kata pria yang pernah menduduki jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu. 

Pemberian amnesti oleh Jokowi sesuai dengan harapan istri Saiful, Dian Rubianty. Ia mengatakan pihaknya terus melakukan berbagai upaya hukum hingga ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Sayang, pada 29 Juni 2021, MA menolak kasasi Saiful. 

Padahal, saksi ahli dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Henri Soebiakto menjelaskan Pasal 27 ayat 3 UU ITE tidak bisa diajukan dalam kasus Saiful.

"Hari ini keluarga Saiful Mahdi, cukup keluarga kami yang merasakan menjadi korban UU ITE. Semoga, setelah ini tidak ada keluarga lain, anak-anak lain yang harus merasa ayahnya masuk jeruji karena pasal karet ini," ujar Dian ketika memberikan keterangan pers pada 2 September 2021. 

Dian menagih pemerintah agar melaksanakan keputusan bersama tentang implementasi UU ITE yang telah diteken kementerian lembaga sehingga tidak ada lagi korban pasal karet UU tersebut. Apa yang menimpa Saiful tergolong ironis.

Sebab, menurut Kemenko Polhukam, Saiful adalah salah satu narasumber dan tergabung dalam tim kajian UU ITE saat penyusunan draft revisi undang-undang dan penyusunan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pedoman penerapannya. Kini, ia malah menjadi korban dari pasal karet aturan tersebut. 

Saiful merupakan dosen jurusan Statistika FMIPA Unsyiah. Ia dilaporkan Dekan Fakultas Teknik Unsyiah, Taufiq Saidi, dengan tudingan melakukan pencemaran nama baik. 

Kasus bermula saat Saiful mengirimkan pesan via WhatsApp yang isinya kritik terhadap proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk dosen di Fakultas Teknik Unsyiah pada 25 Februari 2019. Saiful mengetahui ada salah satu peserta yang dinyatakan lolos padahal salah mengunggah berkas.

Kritik disampaikan Saiful melalui WhatsApp Grup pada Maret 2019 dengan isi sebagai berikut:

"Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup? Gong Xi Fat Cai!!!"

Usai diproses di polisi, Saiful dijadikan tersangka dan kasusnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh. Majelis hakim akhirnya menyatakan Saiful terbukti bersalah dan menjatuhkan vonis tiga bulan bui dan denda Rp10 juta atau subsider satu bulan kurungan penjara.