Jokowi Berikan Tanah TORA 19 Ribu Hektare ke Pemuda Muhamadiyah

Sementara, dalam pertemuan dengan petinggi PP Pemuda Muhammadiyah, Bupati Dodi Reza menyambut baik usulan dari organisasi tersebut. Dodi pun mengaku sudah meminta kepada Perangkat Daerah Kabupaten Muba untuk dilakukan inventarisir. 

"Ini kita dorong, hal seperti ini saya setuju. Kalau memang sudah ada yang bisa dijadikan sumber kemandirian kenapa tidak, dengan harapan nantinya dapat berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan," ujar Dodi seperti dikutip dari situs resmi Pemkab Muba, hari ini. 

Sementara itu, Dzulfikar mengatakan, mereka berniat serius untuk mengelola puluhan ribu hektare tanah yang dipercayakan oleh Jokowi. Pihaknya tengah mengurus administrasi yang dibutuhkan agar bisa memperoleh izin konsesi tanah tersebut. 

"Selanjutnya kami terus menindaklanjutinya dengan koordinasi dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sigit Hardwinarto. Dari sana, baru kemudian jelas arahan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) serta menunjuk lokasi HPK yang ada di Sumatra Selatan," tutur dia lagi. 

Berdasarkan situs resmi Pemkab Muba, Sumatra Selatan, area tanah seluas 19.685 hektare yang dipercayakan oleh Jokowi tersebar di empat lokasi. Area tersebut berada di Kecamatan Babat Subat, Keluang, Sungai Lilin dan Batang Hari Leko. 

Bila merujuk ke Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 mengenai Reforma Agraria, maka TORA bermakna tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk diredistribusi atau dilegalisasi.

Di Pasal 7 Perpres itu tertulis, tanah yang masuk ke dalam TORA salah satunya berasal dari pelepasan kawasan hutan negara dan atau hasil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai sumber TORA. 

Sedangkan, menurut  Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Muba, Amran Syarif, ada sekitar 23 ribu hektare tanah TORA yang dapat dimanfaatkan. 

"Untuk pemanfaatan TORA ini bisa perorangan dan kelompok. Tujuannya, lahan yang tidak bermanfaat bisa produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Amran. 

Sementara, tanah berstatus TORA seluas nyaris 20 ribu hektare yang akan dikelola oleh PP Pemuda Muhammadiyah dipertanyakan oleh Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin Selamat.

Melalui akun media sosialnya, Iwan merujuk kepada Perpres Nomor 86 Tahun 2018 bahwa organisasi Pemuda Muhammadiyah bukan subjek yang berhak diberikan kewenangan untuk mengelola TORA. 

"Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) diberikan kepada petani tak bertanah, petani gurem, buruh tani, nelayan tradisional dan masyarakat adat. Kok ujuk-ujuk 19 ribu hektare diberikan kepada yang tidak berhak," cuit Iwan pada 23 Maret 2021. 

Ia khawatir, mekanisme pemberian TORA yang demikian bisa mengambil hak rakyat seperti petani, masyarakat adat dan penggarap di lokasi.

"Ini bisa menjadi dasar pembenar atau legitimasi bagi pemerintah untuk memberikan tanah-tanah objek lainnya kepada pihak lainnya, apakah mereka pengusaha, ormas atau yayasan yang tidak berhak," kata dia lagi. 

Ia mendorong kepada pemerintah dan subjek penerima TORA, untuk menjelaskan secara detail rencana pengelolaan wilayah tersebut.