Jokowi Buka Suara soal Pejabat Negara Pamer Harta: Rakyat Kecewa

02 Mar 2023, 14:21 WIB

Presiden Joko (Jokowi) Widodo (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo buka suara soal aksi pamer pejabat dan keluarganya yang kerap pamer kekayaan di media sosial hingga menjadi sorotan publik.

Seperti kasus yang baru-baru ini terjadi pada Mario Dandy Satrio, putra mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rafael Alun Trisambodo, yang kini jadi tersangka penganiayaan.

Ada juga, publik juga dihebohkan dengan aksi pamer harta yang dilakukan Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Yogyakarta, Eko Darmanto, di media sosial.

"Dari komentar-komentar yang saya baca, naik di lapangan maupun di media sosial, karena peristiwa pajak dan di Bea Cukai, saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, terhadap pemerintah," ujar Jokowi dalam membuka sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

1. Jokowi ingatkan para pejabat tidak pamer harta

Presiden Joko "Jokowi" Widodo (dok. Sekretariat Presiden)

Jokowi mengingatkan, urusan pamer harta tidak boleh dilakukan semua aparat negara. Karena itu, dia meminta semua pejabat dan aparat lainnya agar berhati-hati.

"Hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, ada birokrasi yang lainnya. Dan kalau seperti itu ya kalau menurut saya ya pantas rakyat kecewa, karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis," kata dia.

2. Jokowi meminta para menteri ingatkan jajarannya untuk tidak pamer harta

Presiden Joko "Jokowi" Widodo (dok. Sekretariat Presiden)

Selain itu, Jokowi juga meminta para menteri dan kepala lembaga pemerintahan untuk mengingatkan jajarannya agar tidak pamer harta. Presiden meminta masalah tersebut harus segera diselesaikan.

"Oleh sebab itu, saya minta pada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan aparat di bawahnya, memberitahu apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. kemudian di Polri maupun di Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya benahi dulu di dalam, kemudian selesaikan dan bersihkan kementerian atau lembaga lembaga lainnya," kata dia.

3. Jangan pamer harta di media sosial

Presiden Joko Widodo (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, para pejabat negara untuk tidak pamer harta di media sosial. Hal itu dapat membuat citra buruk bagi institusi.

"Sekali lagi saya ingin tekankan, sekali lagi saya tekankan kepada kita, kepada bawahan kita jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan, apalagi sampai dipajang-pajang di IG (Instagram), di media sosial, kalau aparat birokrasi yang sangat tidak pantas," imbuhnya.