Jokowi: Data Virus Corona Terbuka, Jangan Dianggap Kita Menutup-nutupi

20 Apr 2020, 13:52 WIB

(Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo meminta menterinya dan Tim Gugus Tugas COVID-19 untuk membuka data dan terus menginformasikan soal perkembangan virus corona kepada publik. Jokowi meminta hal ini agar masyarakat tak lagi curiga dan menilai pemerintah berusaha menutupi wabah tersebut.

"Sistem data dan informasi yang terbuka pada semua pihak. Jangan ada yang menganggap lagi kita ini menutup-nutupi. Tidak ada sejak awal kita ingin menutup-nutupi masalah yang ada," ujar Jokowi dalam ketarangan yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (20/4).

1. Jokowi ingatkan distribusi logistik ke daerah tidak terlambat

(Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Jokowi juga mengingatkan agar distribusi logistik ke daerah tidak terlambat. Stok pangan juga harus tersedia saat bulan Ramadan.

"Stok pangan cukup pastikan anggaran kita memasuki bulan Ramadan. Ini betul-betul memiliki sebuah kepastian mengenai stok pangan," instruksi Jokowi.

2. Bansos harus diawasi dan tepat sasaran

(Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Menyoal penyaluran bantuan sosial (bansos), Jokowi mengingatkan agar pendistribusian bisa dimulai dari wilayah DKI Jakarta, dan menyusul wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek). Jokowi juga meminta agar bansos yang diberikan tepat sasaran.

"Saya ingin agar bansos kepada yang kurang mampu ini betul-betul tepat sasaran," kata Jokowi.

Agar bansos tersalurkan dengan tepat, Jokowi pun meminta penyaluran bansos diawasi, terutama di lapangan.

"Ada cek lapangan, sehingga barang-barangnya itu bisa diterima penerimanya dengan baik, dan sekali lagi bisa tepat sasaran," ujar Jokowi.

3. Manajemen penanganan pasien di rumah sakit harus diperbaiki

(Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Mengenai perbaikan sistem dan manajemen penanganan di rumah sakit rujukan, Jokowi juga meminta untuk terus diperbaiki. Ia menambahkan, manajemen penanganan pasien yang ringan dan berat juga harus diatur.

"Ini untuk mengatasi over kapasitas dari RS rujukan yang kita miliki. Ini betul-betul manajemennya harus diatur betul mana yang sedang dan ringan, mana yang berat, yang memerlukan penanganan yang lebih intensif di RS," papar Jokowi.