Jokowi Didesak Copot Menteri yang Diduga Ikut Berbisnis Tes PCR

02 Nov 2021, 18:40 WIB

Presiden Joko "Jokowi" Widodo ketika memimpin KTT ke-14 BIMP-EAGA pada akhir Oktober 2021 lalu (www.instagram.com/@jokowi)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo didesak untuk segera mencopot para pembantunya yang diduga ikut terlibat di dalam bisnis tes swab PCR di tengah pandemik COVID-19. Sebab, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, meilai menteri tersebut dinilai sudah jelas terlibat konflik kepentingan dan dikhawatirkan berdampak terhadap kebijakan publik.

Desakan agar dilakukan pencopotan tak lama setelah pemerintah bolak-balik mengganti kebijakan syarat bagi pelaku perjalanan di dalam negeri. Perubahan juga terjadi pada harga tes swab PCR yang digunakan sebagai skrining pelaku perjalanan tersebut.

Maka, kecurigaan pun muncul kebijakan yang berubah-ubah itu bukan mengedepankan faktor kesehatan, melainkan kepentingan bisnis. Kecurigaan itu seolah terkonfirmasi ketika Majalah Tempo pada pekan ini menurunkan laporan investigasinya. Di dalam laporan sampul depan dengan judul "Para Penikmat Cuan PCR", disebut nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Dua perusahaan yang terafiliasi dengan Luhut yakni PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi, tercatat memiliki masing-masing 242 saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Nilai saham itu mencapai Rp242 juta.

PT GSI mengelola laboratorium yang menjalankan tes bisnis PCR di lima cabang di area Jakarta dan sekitarnya. PT Toba Energi dilaporkan Majalah Tempo adalah anak perusahaan dari PT Toba Bara Sejahtera, yang kini berganti nama menjadi PT TBS Energi Utama.

"Makanya, mereka seharusnya dipecat atau mundur yang terkait dengan bisnis PCR. Seharusnya tidak ada toleransi. Karena mereka telah mencampur adukan regulasi dengan bisnis, ya pasti lebih mengutamakan keuntungan di pihak mereka," ungkap Ujang ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon pada Selasa (2/11/2021).

Ia khawatir bila pejabat publik yang notabene menjadi pemangku kebijakan saat pandemik juga memiliki perusahaan yang terkait penanganan COVID-19, penanganannya malah tak serius. "Yang terlihat penanganan pandemik ini seolah-olah saja," tutur dia.

Siapa lagi pejabat tinggi yang diduga ikut terkait bisnis tes swab PCR dan menangguk keuntungan selama pandemik COVID-19?

1. Kakak Erick Thohir dan Ketua KADIN diduga ikut terafiliasi dengan bisnis tes swab PCR

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid. (ANTARA/HO-Kadin Indonesia)

Dua individu lainnya yang disebut di Majalah Tempo terafiliasi dengan bisnis tes swab PCR adalah Garibaldi Thohir, kakak Menteri BUMN Erick Thohir, dan Arsjad Rasjid yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Keduanya disebut terafiliasi karena perusahaan dan yayasannya ikut menjadi pemilik saham PT GSI.

PT GSI memiliki laboratorium bernama GSI Lab yang didirikan pada April 2020, tak lama setelah kasus pertama COVID-19 diumumkan muncul di Indonesia. Di situsnya, GSI Lab tertulis telah melakukan 700 ribu tes swab PCR.

Di dalam akta perusahaan yang dikutip Majalah Tempo, pemilik lain PT GSI adalah Yayasan Adaro Bangun Energi. Yayasan itu memiliki 485 lembar saham. Yayasan Adaro diketahui merupakan organisasi nirlaba yang berada di bawah PT Adaro Energy Tbk yang bergerak di sektor pertambangan. Di perusahaaan itu, Garibaldi duduk sebagai presiden direktur dan memiliki 6,18 persen saham.

Pemegang saham lainnya adalah Yayasan Indika untuk Indonesia. Yayasan ini tercatat sebagai pemilik saham mayoritas PT GSI.

Yayasan yang tercatat dipunyai PT Indika Energy Tbk itu memiliki 932 lembar saham di PT GSI. Chief Financial Officer (CFO) Indika Energy tercatat duduk sebagai Komisaris Utama PT GSI. Sedangkan, sejak April 2016 lalu, PT Indika Energy dipimpin oleh Arsjad Rasjid.

Menurut Ujang, cara bermain para pejabat tinggi ini tergolong kasar dan blak-blakan. Sebab, keterkaitan mereka tidak sulit untuk ditelusuri.

"Mestinya kalau mereka ingin bermain yang lebih cerdas, jangan gunakan perusahaan yang terafiliasi dengan mereka. Ini yang menyebabkan konflik kepentingan banyak dan telah melanggar moral etika berpolitik," kata pria yang juga akademisi itu.

"Masak iya, mereka yang membuat regulasi tetapi melibatkan perusahaan milik mereka pribadi ikut di sana. Kan itu lucu. Menurut saya, ini sudah keterlaluan," imbuhnya.

2. Jokowi membiarkan praktik konflik kepentingan sebagai bentuk kompromi

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.)

Ujang menilai praktik konflik kepentingan sudah lama dibiarkan di pemerintahan Jokowi sebagai bentuk kompromi. Sebab, meski duduk sebagai presiden, tetapi Jokowi bukan ketua umum partai.

Bentuk nyata kompromi lainnya yang terlihat yakni ketika MPR meminta ditambah ada wakil hingga sembilan kursi. "Itu bentuk kompromi yang dimanfaatkan oleh elite parpol," ujarnya.

Cara yang sama rupanya ditiru pejabat yang berada di sekeliling Jokowi. Salah satunya adalah Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko.

"Mereka berani melakukan itu karena menilai Jokowi pasti membutuhkan kehadirannya agar bisa tidak digoyang," kata dia.

Ujang pun mengaku tidak terkejut ketika nama Luhut, yang merupakan koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) wilayah Jawa-Bali, ikut muncul dalam perusahaan yang terafiliasi dengan bisnis tes PCR. Sebab, permainan semacam ini memang terjadi di kalangan elite yang diisi pejabat publik.

"Isinya ya orang itu lagi-orang itu lagi," katanya.

Sementara, di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan mendesak Kementerian Kesehatan untuk membuka informasi mengenai komponen pembentuk tarif pemeriksaan swab PCR dan besaran persentasenya. "Pemerintah harus menggratiskan pemeriksaan tes swab PCR bagi masyarakatnya," demikian bunyi keterangan tertulisnya pada Senin, 1 November 2021.

3. Pihak Luhut bantah ikut berbisnis tes swab PCR

Lini masa harga tes COVID-19 di Indonesia sejak awal pandemik COVID-19 hingga 2021 (IDN Times/Aditya Pratama)

Sementara, juru bicara Menko Marves Jodi Mahardi menepis Luhut terlibat dalam bisnis pengadaan alat kesehatan, seperti PCR, antigen dan skrining COVID-19 lainnya. Ia mengatakan justru ada pihak tertentu yang ingin menjatuhkan Luhut.

"Ya, begitulah kalau oknum yang hati dan pikirannya sudah ingin menjatuhkan orang lain. Orang ingin berbuat baik pun dihajar dengan segala cara," ungkap Jodi ketika dikonfirmasi pada Selasa (2/11/2021).

Ia menjelaskan mantan Menko Polhukam itu hanya memiliki saham kurang dari 10 persen di Toba Bumi Energi, anak perusahaan Toba Bara Sejahtera. "Maka, kami tidak bisa berkomentar terkait Toba Bumi Energi," kata dia.