Jokowi Didesak Segera Pecat Menteri yang Masih Kampanyekan 3 Periode

07 Apr 2022, 14:10 WIB

Presiden Joko "Jokowi" Widodo ketika memimpin rapat sidang paripurna di Istana Negara pada Selasa, 5 April 2022 (www.instagram.com/@jokowi)

Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai teguran yang disampaikan oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo kepada sejumlah menteri yang terus mengampanyekan perpanjangan masa jabatan presiden kurang greget. Sebab, teguran itu dinilai sekadar ingin meredam kemarahan publik lantaran wacana penundaan pemilui 2024 dan penambahan masa jabatan presiden terus digaungkan.

Sementara, di sisi lain, publik dihadapkan pada situasi ekonomi yang semakin sulit. Saat ini, harga minyak goreng kemasan masih mahal. Disusul kenaikan harga bahan pokok lainnya dan ada pajak pertambahan nilai (PPN) senilai 11 persen.

Adi menilai publik kesal karena sejumlah elite justru masih memikirkan tentang melanggengkan kekuasaan di saat masyarakat menderita akibat kenaikan harga-harga bahan pokok. Alhasil, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi menurun dalam satu bulan terakhir. Maka, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengeluarkan instruksi ketika menggelar rapat sidang paripurna.

"Tapi, kalimat perintahnya itu kurang nendang karena tanpa dibarengi dengan dua pernyataan tegas dari presiden. Pertama, harus menyatakan secara terbuka tidak mau lagi maju di pemilu 2024 dan menolak penundaan pemilu. Kedua, akan memecat menteri yang masih terus mengampanyekan penundaan pemilu," ungkap Adi ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon pada Kamis, (7/4/2022).

Ia menilai Jokowi berubah sikap lantaran semua kritik kini diarahkan ke Istana. Apalagi pihak yang terus mendengungkan perpanjangan masa jabatan presiden merupakan orang-orang dekat mantan Wali Kota Solo itu.

Apakah Jokowi sungguh-sungguh menegur para menteri yang ikut mengampanyekan perpanjangan masa jabatan atau kembali memberikan harapan palsu semata?

1. Teguran Jokowi diprediksi hanya pelipur lara sementara untuk redam kemarahan publik

Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno (Istimewa)

Menurut Adi, kemarahan Jokowi itu hanya akan berlangsung sesaat. Hal itu untuk meredam kemarahan publik lantaran wacana perpanjangan masa jabatan presiden tetap bergulir meski tanggal pemilu sudah ditetapkan 14 Februari 2024.

"Ini kan pelipur lara sesaat supaya presiden tidak terus menerus menjadi sasaran kritik, karena setelah ada sentilan ini, publik tidak melihat ada kebijakan strategis yang mengikuti. Harga minyak goreng kemasan tetap mahal, minyak curah memang murah tapi stoknya tidak ada, harga Pertamax juga mahal," kata Adi.

Ia yakin meski sudah disentil, beberapa menteri tetap akan bergerilya untuk mengampanyekan perpanjangan masa jabatan presiden. "Jadi, ya sentilan presiden kemarin tidak ada artinya tanpa dibarengi tindakan kongkrit lainnya untuk membuat rakyat sejahtera," tutur dia.

Ia menambahkan bila sikap yang ditunjukan Jokowi masih mengambang maka rakyat tetap tidak puas. Bahkan, di satu sisi dianggap tak memiliki sikap politik yang tidak jelas.

Sikap mengambang yang dimaksud Adi yakni Jokowi kerap menyebut akan tetap patuh terhadap konstitusi. Sementara, upaya untuk melakukan amandemen terhadap konstitusi masih terus begulir di parlemen.

2. Arah rencana amandemen UUD 1945 makin tak jelas setelah PDIP tarik dukungan

Gedung MPR DPR RI (IDN Times/Marisa Safitri)

Sementara, menurut Adi, meski upaya amandemen UUD1945 masih terus bergulir, namun arahnya sudah semakin tidak jelas. Apalagi PDI Perjuangan resmi menarik diri dari pembahasan amandemen UUD1945. Meski yang digaungkan untuk direvisi hanya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan tak akan menyentuh pasal soal durasi presiden menjabat.

"Sikap PDIP dan sejumlah partai yang menolak tentu baik ya. Semoga bisa tetap konsisten dan tidak masuk angin. Karena sekali lagi sesuatu yang menabrak konstitusi akan dengan mudah menimbulkan gejolak," kata dia.

Sejauh ini, yang menolak melakukan amandemen terhadap UUD1945 sudah ada dari tujuh fraksi yakni Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), PPP, Nasional Demokrat dan PDI Perjuangan. Sedangkan, satu-satunya partai yang vokal mendukung adanya amandemen UUD 1945 adalah Partai Keadilan Bangsa (PKB). Sementara, sikap resmi Golkar hingga saat ini belum diketahui.

Dari ketentuan yang ada, untuk bisa mengamendemen UUD 1945 maka harus lahir dari 1/3 anggota MPR atau 237 anggota. Sementara, rapat paripurna di MPR harus dihadiri oleh 2/3 anggota atau 474 orang.

Terkait pengambilan keputusan perubahan UUD 1945, maka harus dihadiri 50+1 dari total seluruh anggota MPR. Sejumlah pihak menilai Golkar kini menjadi faktor penentu apakah upaya amandemen masih bisa tetap berlanjut.

Namun, menurut Adi, penentu suara bukan di partai berlambang pohon beringin itu. "Golkar kan di DPR hanya punya 85 kursi dan belum tentu Golkar bisa mempengaruhi partai-partai yang lain. Bagi saya selama PDIP tegas menolak (amandemen), parpol yang lain merasa agak sungkan. Apalagi kan presidennya dari PDIP. PDIP juga merupakan pemenang pemilu 2019," tutur dia.

Sehingga, bila ada parpol yang ingin mengambil sikap berbeda, maka mereka harus benar-benar berhitung untuk melawan partai dengan lambang banteng dengan moncong putih itu.

3. Menko Luhut bakal patuh terhadap teguran presiden

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan Investasi)

Salah satu menteri yang terlihat jelas mengampanyekan isu perpanjangan jabatan presiden adalah Menteri Koordinator bidang kemaritiman dan investasi, Luhut Pandjaitan. Ia pernah menyebut ada big data berisi 110 juta orang yang ingin agar pemilu 2024 ditunda.

Jubir Menko Luhut, Jodi Mahardi, mengatakan usai ditegur presiden, mantan Kepala Staf Presiden (KSP) itu akan mematuhinya. "Ya pasti Pak Luhut patuh kepada arahan Presiden," ungkap Jodi kepada IDN Times melalui pesan pendek pada Rabu, 5 April 2022 lalu.

Menurut Jodi, Luhut saat ini sedang fokus dalam penanganan pandemik COVID-19. Selain itu, Luhut juga sedang fokus mengawal pemulihan ekonomi Indonesia.

"Pak Luhut hari ini juga tetap fokus untuk mengawal pemulihan ekonomi pascapandemik ini, dan juga fokus dalam bekerja untuk menangani kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat sesuai yang diperintahkan Presiden kemarin," katanya.