Jokowi Diingatkan Eks Penyidik soal Capim KPK: Ini Kesempatan Terakhir!

07 Jul 2024, 12:47 WIB

Aryodamar

Presiden Jokowi (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Intinya sih...

Eks penyidik KPK Praswad Nugraha meminta Jokowi mendorong capim KPK yang baik untuk meninggalkan legacy baik bagi bangsa.
Pendaftaran calon pimpinan KPK masih sepi peminat, pansel diminta menjemput bola sosok-sosok potensial dan memiliki kepercayaan publik.
Pansel diminta tidak sembarangan menjemput bola, harus memenuhi indikator tertentu seperti tidak adanya kasus korupsi dan track record yang mampu melakukan transformasi kelembagaan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua IM57+ Institute sekaligus mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Praswad Nugraha, meminta Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk mendorong calon pimpinan KPK yang baik. Menurutnya, ini kesempatan terakhir bagi presiden untuk meninggalkan warisan yang baik bagi bangsa.

"Presiden Joko Widodo harus ingat bahwa inilah kesempatan akhir untuk meninggalkan legacy baik atas morat maritnya KPK selama periode kepemimpinannya," ujar Praswad, dikutip pada Minggu (7/7/2024).

1. Pendaftaran Capim KPK dinilai masih sepi peminat

Koordinator Pelaksana IM57+ Institute/Eks Penyidik KPK, Praswad Nugraha (IDN Times/Athif Aiman)

Praswad menilai pendaftaran calon Pimpinan dan Dewas KPK hingga saat ini masih sepi peminat. Ia mendorong pantia seleksi menjembut bola sosok-sosok potensial.

"Dengan melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh yang dirasa dapat mendapatkan kepercayaan publik," ujarnya.

2. Capim KPK harus penuhi sejumlah indikator

Koordinator Pelaksana IM57+ Institute/Eks Penyidik KPK, Praswad Nugraha (IDN Times/Athif Aiman)

Namun, pansel diminta tak sembarangan menjemput bola. Ada indikator tertentu yang harus dipenuhi para calon pimpinan KPK.

"Indikatornya pun jelas, mulai dari tidak adanya kasus korupsi sampai dengan memiliki track record yang mampu melakukan transformasi kelembagaan. Artinya langkah jemput bola bukan diharamkan dan bahkan dengan kondisi saat ini yang minim pendaftar dan kepercayaan publik turun menjadi suatu kewajiban," ujarnya.