Jokowi Diminta Panggil KSAD Dudung soal Protes ke Effendi Simbolon

15 Sep 2022, 13:57 WIB

Presiden Joko "Jokowi" Widodo melantik Letnan Jenderal (Letnan) TNI Dudung Abdurachman menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada Rabu (17/11/2021). (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Jakarta, IDN Times - Analis pertahanan dan intelijen dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, Bandung, Connie Bakrie, mengaku tak habis pikir dengan sikap Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurachman.

Menurutnya, selaku KSAD, Dudung tidak memiliki kewenangan memberi instruksi agar perwira TNI AD membuat video berisi kemarahan dan protes terhadap pernyataan anggota Komisi I, Effendi Simbolon.

"Saya jadi bingung peran KSAD sebenarnya apa ya? Setahu saya penggunaan prajurit TNI itu tidak ada di KSAD, penggunaannya ada di tangan presiden. Saya bingung dan sedih TNI bisa sampai seperti ini. Saya hanya berharap, peristiwa semacam ini tidak terjadi lagi," ungkap Connie kepada media di Jakarta, Rabu, 14 September 2022.

Instruksi dari Dudung agar perwira TNI AD membuat video protes terhadap Effendi diduga bocor ke publik. Dalam video berdurasi 2 menit 55 detik itu, Dudung meminta agar perwira TNI AD jangan diam dan diminta ikut menunjukkan emosi atas pernyataan Effendi yang menyamakan TNI dengan gerombolan.

"Ini kan yang jadi kasihan adalah para perwira yang mengikuti instruksi dari KSAD untuk membuat serangan (ke Effendi). Padahal, DPR itu kan institusi yang juga harus dihormati," tutur dia.

Di sisi lain, Connie semakin kecewa karena TNI AD dinilai berbohong dengan membantah bahwa pernyataan protes tersebut disampaikan sejumlah perwira tanpa ada komando dari KSAD Dudung. Sementara, video rapat virtual yang dipimpin Dudung menunjukkan instruksi mantan Pangkostrad itu kepada perwira tinggi TNI AD agar memprotes Effendi.

"Ini kan berarti ada pembohongan publik dong. Aduh, please lah masak TNI jadi begini," ujarnya.

Lalu, apa usulan Connie agar perseteruan antara Dudung dengan Effendi bisa dijembatani?

1. Presiden Jokowi diharapkan bisa turun tangan tegur KSAD Dudung

KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman ketika memimpin rapat para Dandim dan membahas instruksi menanggapi pernyataan Effendi Simbolon. (Dokumentasi Istimewa)

Salah satu poin yang diusulkan Connie yakni agar Presiden Joko "Jokowi" Widodo turun tangan dan menasihati KSAD Dudung. Sebab, Jokowi adalah panglima tertinggi di TNI.

"Saya berharap panglima TNI tertinggi kita, presiden bisa turun tangan. Tetapi, kalau dilihat dari aturan militer, ini bentuk treason (pengkhianatan) karena gak mungkin (ini bisa terjadi). Karena dia tidak diperintahkan oleh Panglima. Bagaimana mungkin seorang KSAD melakukan ini? Dan jangan bawa-bawa instansi TNI, karena ini yang bergerak hanya TNI Angkatan Darat," tutur dia.

Bagi Connie, apa yang dilakukan KSAD Dudung sudah masuk dugaan penyalahgunaan wewenang. Sebab, Dudung tidak berhak mengerahkan prajurit TNI AD untuk membuat pernyataan protes terhadap anggota parlemen.

"Presiden harus bertanya kepada Pak Dudung kenapa dia bisa mengeluarkan perintah semacam itu?" kata Connie.

2. Bila KSAD Dudung keberatan dengan anggota parlemen bisa disampaikan lewat MKD DPR

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman (kedua dari kanan) saat menyampaikan bakal merekrut calon prajurit TNI AD alumni pesantren (Tangkapan layar YouTube TNI AD)

Di sisi lain, Connie mengaku kasihan terhadap perwira tinggi TNI AD yang diperintah Dudung untuk membuat pernyataan protes. Sebab, bila video protes itu dibuat dianggap menyalahi aturan, tetapi bila video tersebut tak dibuat mereka juga dianggap keliru.

"Ditambah juga sekarang (organisasi) Persit (Persatuan Istri Tentara AD) juga diperintahkan (membuat pernyataan protes) dalam bentuk video atau TikTok. Gak tahu siapa yang memerintahkan (Persit)," kata dia.

Connie menyebut bila seorang KSAD mampu memerintahkan membuat pernyataan protes terhadap anggota DPR, maka hal tersebut sudah jadi alarm bahaya. Alih-alih membuat video protes, Connie menyarankan agar KSAD Dudung menyampaikan keberatannya melalui mekanisme Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Kita ini kan negara hukum, semua ada porsi dan mekanismenya. Di DPR, bila ada potensi pelanggaran aturan, maka bisa dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Kenapa mesti menggunakan tentara? Ini kan tentara seperti menggeruduk sipil meski tak menggunakan senjata," ujarnya.

3. Dudung merasa sakit hati terhadap pernyataan Effendi Simbolon

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman ketika berkunjung ke Papua (Dokumentasi Kodam XVIII Kasuari Papua)

Lantaran menuai polemik, Effendi Simbolon kemarin sudah meminta maaf secara terbuka kepada KSAD Dudung dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Permintaan maaf itu sudah direspons secara baik oleh Andika, namun Dudung masih tak membalas pesan WhatsApp-nya.

Dudung akhirnya merespons permintaan maaf Effendi saat tengah berada di Bengkalis. Ia mengaku tidak rela TNI disamakan dengan ormas. Maka, ia terlanjur sakit hati dengan pernyataan yang disampaikan politikus PDI Perjuangan tersebut.

"Jadi, kalau menyampaikan kalau TNI seperti gerombolan, lebih-lebih dari ormas itu menyakitkan bagi saya. Saya sudah lama bertugas di daerah-daerah operasi," ujar Dudung seperti dikutip dari kantor berita ANTARA.

Dudung menyadari Effendi punya hak untuk menyampaikan pendapatnya. Namun, kata dia, TNI juga punya harga diri yang harus dijaga.

"Saya dengar Rabu Pak Effendi Simbolon melakukan press conference dan meminta maaf. Ya, artinya menurut saya memang Beliau punya hak konstitusional sebagai anggota dewan. Tapi kami TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, punya kehormatan dan harga diri," katanya.