Jokowi Dinilai Tak Konsisten, Bisa Saja Jabat Presiden 3 Periode

20 Mar 2021, 22:30 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan keputusan Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang menolak jabatan tiga periode bisa berubah di kemudian hari. Sebab, ia menilai Jokowi adalah seorang politikus yang konsistensinya diragukan.

Dia mencontohkan soal larangan rangkap jabatan di kabinet. Larangan itu saat ini seakan tak berlaku melihat banyaknya menteri kabinet yang rangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik.

"Pada periode kedua kita tahu Airlangga jadi ketum partai, Prabowo, kemudian Suharso, bahkan Moeldoko bisa mengambil alih kepemimpinan partai ketika masih sebagai KSP. Nah, ini menunjukkan bahwa inkonsistensi politisi itu bisa dilihat dari sisi positif dan negatif," ujar Refly dalam diskusi Polemik Trijaya FM, Sabtu (20/3/2021).

1. Dikhawatirkan orang-orang di sekitar Jokowi yang ingin jabatan presiden 3 periode

Ilustrasi - Kabinet Indonesia Maju (Twitter/@KSPgoid)

Refly menerangkan, soal masa jabatan presiden tiga periode, yang perlu dikhawatirkan adalah orang-orang di sekililing Jokowi. Ia menambahkan, Jokowi mungkin tak ingin jabatan tiga periode, melainkan orang-orang di lingkarannya yang bisa saja menghendaki hal itu.

"Ya mungkin saja saat ini tidak ada keinginan dari Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya lebih dari dua periode, tetapi yang saya khawatirkan ada pihak eksternal yang memaksa Presiden Jokowi untuk berpikir bahwa dialah yang cocok untuk menjadi presiden lagi," tutur Refly.

2. Diduga jabatan presiden 3 periode bisa diloloskan karena banyak orang ingin tetap berada di lingkar kekuasaan

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Ma'ruf Amin memperkenalkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta, pada 23 Oktober 2019. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Refly melanjutkan, munculnya wacana jabatan presiden lebih dari dua periode karena orang-orang ingin terus berada di lingkar kekuasaan. Sehingga, terkesan hanya presiden itulah yang terbaik dan tidak ada regenerasi.

"Jadi watak orang-orang di sekitar kekuasaan atau orang-orang yang katakanlah 'relasi kekuasaan' menikmati kekuasaan hari ini atau tidak ingin mengubah konstelasi kekuasaan hari ini, selalu berpikir bahwa siapa yang menjabat sekarang, itulah yang dianggap terbaik," jelas Refly.

"Padahal kan tidak begitu, kita harus yakin kepada regenerasi republik ini kan," lanjutnya.

3. Jokowi sebut tak minat jabat presiden tiga periode

Presiden Jokowi hadir di KTT ke-37 ASEAN secara virtual, di Istana Kepresidenan Bogor (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Saat ini, isu amandemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode kembali bergulir, setelah memanasnya polemik pengambilalihan kekuasaan Partai Demokrat antara Moeldoko dan Agus Harimurti Yudhoyono. Apalagi, Pendiri Partai Ummat Amien Rais menyebut, pengambilalihan Partai Demokrat itu sebagai salah satu langkah Jokowi untuk merangkul oposisi dan merencanakan skenario jabatan tiga periode.

Menanggapi isu yang semakin liar soal jabatan presiden tiga periode, Presiden Jokowi kembali menegaskan menolak usulan tersebut. Bahkan, ia mengaku tak berminat untuk menjabat sebagai presiden tiga periode.

"Janganlah membuat kegaduhan baru, kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi dan saya tegaskan saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat jadi presiden tiga periode," kata Jokowi dalam keterangan persnya yang diunggah di channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/3/2021).

Jokowi mengungkapkan, tidak ada niat untuk melakukan amandemen UUD 1945. Sebab, konstitusi sudah memutuskan jabatan presiden dan wakil presiden yang ada di Pasal 7 UUD 1945 selama dua periode.

"Konstitusi mengamanahkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama," ucap Jokowi.