Jokowi Dinilai Tak Pantas Sebut Boleh Kampanye Saat Ada di Markas TNI

25 Jan 2024, 23:03 WIB

Analis militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie (IDN Times/Istimewa)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo dinilai melakukan kejahatan politik, usai menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dan berpihak kepada calon presiden dan calon wakil presiden. Sebab, pernyataan Jokowi itu disampaikan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (24/1/2024).

Tak hanya berada di markas TNI, saat menyatakan presiden boleh kampanye, di belakang Jokowi juga berdiri Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.

"Ini yang saya bilang gawat. Gambar kemarin membuat saya merasa presiden sudah tidak mau cuti, tidak mau mundur tapi malah melakukan kejahatan politik. Ini kejahatan terbesar politik. Apa kejahatan terbesar di politik itu? High treason. Dia mengkhianati negara dan sistem demokrasi karena fungsi dia sudah campuradukan sendiri antara posisi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan kepala rumah tangga," ujar Connie dalam diskusi 'Pemilu Curang Menyoal Netralitas Presiden hingga Laporan Kemhan ke Bawaslu', yang disiarkan di kanal YouTube PBH-Nasional, Kamis (25/1/2024).

1. Jokowi harus mundur

Presiden Jokowi di pembukaan Rakernas LDII (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Connie mengatakan, bila Jokowi bersikeras ingin berkampanye, seharusnya cuti atau mundur. Sebab, jabatan presiden akan memunculkan konflik kepentingan bila Jokowi ikut berkampanye.

"Jika Presiden bersikeras maka menurut saya presiden wajib mengundurkan diri. Ini bukti dia tidak bisa pisahkan antara menjadi Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan? Dua fungsi dalam satu individu hanya bisa dipisahkan dengan paham etika," ucap dia.

2. Jokowi dinilai ingin menunjukkan kekuatan

Pengamat intelijen, Connie Rahakundini (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Lebih lanjut, Connie menilai, Jokowi berbicara dengan di belakangnya elite TNI bertujuan untuk menunjukkan kekuatan. Menurutnya, itu sudah didesain.

"Itu nggak mungkin nggak sengaja, by design. Saat marah apa kamu pernah ngomong sama perwira di belakang sana mereka boleh dijadikan pajangan seperti itu yang seolah menyatakan kepada rakyat bahwa TNI di belakang saya. Itu kan bahasa komunikasi," kata dia.

2. Jokowi harusnya berkampanye dalam hati saja

Pakar Hukum Tata Negara (HTN), Bivitri Susanti dalam seminar publik "Perlindungan Perempuan dalam Pemilu; Suarakan, Mau Apa di 2024" di Jakarta Pusat, Sabtu (2/12/2023) (IDN TImes/Lia Hutasoit)

Dalam kesempatan itu, pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti mengatakan Jokowi tidak seharusnya menyatakan boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi seharusnya berkampanye di dalam hati saja.

"Jokowi tidak bisa bilang, dia berhak berkampanye. Dia berhak berpolitik, iya, silakan, tetapi ya dalam hati saja. Bukan dengan segala macam gestur-gestur," ujar Bivitri.