Jokowi Hadir di Summit for Democracy, Ini yang Disampaikan

Berdasarkan informasi yang diterima dari AS, Retno menjelaskan, KTT Demokrasi ini diselenggarakan dengan tujuan untuk merevitalisasi nilai-nilai demokrasi, perlindungan HAM, dan tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk di masa pandemik dimana negara dunia menghadapi tantangan khusus.

Retno mengungkapkan, Jokowi diundang untuk berbicara di dua sesi. “Di sesi pertama yaitu pada malam ini, Bapak Presiden diundang untuk berbicara dalam sesi dialog interaktif SfD,” katanya.

Ia menambahkan, terdapat 12 kepala negara/kepala pemerintahan yang diundang bersama Jokowi dalam sesi interaktif tersebut, termasuk Presiden Korea Selatan, Presiden Kosta Rika, Presiden Uruguay, Perdana Menteri (PM) Belanda, PM India, PM Carbo Verde, PM Barbados, PM Irak, PM Italia, PM Nepal, dan Kanselir Jerman.

“Dalam sesi interaktif tersebut, Presiden diminta untuk berbagi pengalaman kontribusi Indonesia dalam memajukan demokrasi, khususnya di kawasan Asia Tenggara dan Asia pada umumnya,” kata Retno.

Retno menjelaskan dalam dialog interaktif itu, Jokowi menyampaikan berbagai hal. Pertama yakni mengenai Bali Democracy Forum (BDF), yang juga diadakan pada hari yang sama dengan SfD. Forum ini sudah berlangsung selama 14 tahun.

“Presiden sampaikan bahwa pelaksanaan BDF merupakan bentuk komitmen Indonesia memajukan demokrasi dan hak asasi manusia di kawasan dan global. Presiden sampaikan “our commitment toward democracy goes beyond our borders”. Komitmen demokrasi Indonesia melebihi batas negara kita,” jelas Retno.

Selain itu, kata Retno, Jokowi juga menyampaikan bahwa BDF didesain sebagai forum berbagi perspektif mengenai demokrasi secara inklusif tanpa saling menyalahkan. BDF juga merupakan forum bertukar praktik terbaik mengenai bagaimana memperkokoh demokrasi dan mengelola berbagai tantangan yang dihadapi demokrasi.

“Indonesia yakin bahwa demokrasi adalah sebuah nilai yang universal,” kata Retno. “Namun aspirasi, nilai, dan kekhususan masyarakat perlu dipelihara. Ini yang disebut oleh Bapak Presiden sebagai homegrown democracy. BDF tidak saja diikuti oleh wakil pemerintah, namun juga libatkan pemuda, pebisnis, dan masyarakat sipil,” lanjut Retno.

Lebih lanjut, Retno mengatakan, Jokowi juga menyampaikan bahwa bersama negara ASEAN lain, Indonesia terus mendorong kemajuan demokrasi di Asia Tenggara. Indonesia juga memotori pembentukan ASEAN Inter-Governmental Commission on Human Right.

Selain itu, Indonesia juga menjadi inisiator pelaksanaan human right dialogue, sejenis universal periodic review (UPR) di ASEAN.

“Setelah sembilan tahun terhenti untuk tahun ini, dialogue dihidupkan kembali oleh Indonesia Dan, secara sukarela Indonesia memajukan diri sebagai negara pertama yang melakukan review. Indonesia juga terus mendorong pemajuan demokrasi dan HAM melalui forum OKI,” kata Retno.

Retno juga mengatakan Myanmar, di mana Indonesia berkomitmen untuk terus berkontribusi agar kesepakatan ASEAN 5PC dapat diimplementasikan. Ia menyebut demokrasi di Myanmar akan dapat dipulihkan melalui dialog inklusif.

Selain itu, juga dibahas soal Afghanistan. Dalam hal ini Retno mengatakan, Indonesia juga terus akan berkontribusi untuk pemberdayaan perempuan demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Afghanistan.

“Di bagian penutup, Presiden sampaikan bahwa Indonesia meyakini pemajuan demokrasi, HAM, dan good governance dapat tumbuh dan berkembang jika kerja sama dikedepankan. Oleh karena itu, dukungan semua pihak diperlukan. Aspirasi seluruh elemen perlu didengarkan dan tidak boleh ada yang tertinggal,” ujarnya.

Retno menambahkan, Jokowi juga akan berpartisipasi dalam penyampaian National Statement secara pre-recorded besok. Setidaknya lebih dari 100 negara diundang dari berbagai kawasan yang menyampaikan pandangannya melalui pre-recorded statement. Dari kawasan ASEAN, selain Indonesia, Malaysia dan Filipina juga diundang dalam KTT tersebut.

“Selain wakil pemerintah, SfD juga menghadirkan perwakilan civil society, media massa, sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya,” kata Retno.

Retno juga menyampaikan apa yang dikatakan Presiden AS Joe Biden dalam pembukaan KTT tersebut. ia mengatakan, Biden menyampaikan bahwa demokrasi adalah aksi, bukan sebuah keadaan yang bersifat given. Untuk itu, demokrasi memerlukan usaha yang terus menerus, kepemimpinan, dan komitmen yang terus diperbarui.

Biden juga menyatakan bahwa terlepas dari tantangan-tantangan yang dihadapi, demokrasi masih menjadi alat terbaik untuk mencapai kesejahteraan. Selain itu, ia menyebut, tidak ada model demokrasi yang sempurna, jadi diperlukan dialog bersama untuk saling berbagi best practices.

“AS tidak akan mengajari demokrasi, namun bermaksud bekerja sama untuk menguatkan komitmen,” kata Retno.

Selain itu, ia juga menyebut bahwa menurut Biden, demokrasi di masa pandemik menghadapi tantangan yang meningkat, jadi demokrasi harus memberikan kontribusi nyata bagi pemulihan.

“AS sampaikan komitmen untuk perkuat demokrasi melalui diplomasi dan development assistant. Presiden AS juga sampaikan agenda untuk perkuat institusi demokrasi gender equality di tingkat nasional di AS,” kata Retno.