Jokowi Heran Dana Stunting Rp10 M Banyak untuk Rapat-Perjalanan Dinas

14 Jun 2023, 10:50 WIB

Presiden Jokowi saat berbincang santai sambil menyantap bakso dengan tim IDN Times di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (25/11/2022). (IDN Times/Aditya Mustaqim)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengaku heran dengan alokasi anggaran pengentasan stunting senilai Rp10 miliar yang sebagian besar digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas. Dari jumlah itu, anggaran utama pengentasan stunting hanya Rp2 miliar.

Jokowi menyampaikan hal itu dalam peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Ini perlu saya ingatkan, ada semuanya baik pusat dan daerah, dalam penggunaan yang namanya anggaran, karena 43 persen itu bukan angka yang sedikit, ini cara penganggarannya saja sudah banyak yang gak benar," ujar Jokowi, Rabu (14/6/2023).

"Contoh, ada anggaran stunting Rp10 miliar, coba cek lihat betul, jangan membayangkan nanti dibelikan telur, susu, protein Rp10 miliar. Saya baru minggu lalu cek di APBD, Mendagri coba saya mau lihat, Rp10 miliar untuk stunting cek, perjalanan dinas Rp3 miliar, rapat-rapat Rp3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa, bla-bla Rp2 miliar, yang benar-benar untuk beli telur gak ada Rp2 miliar. Kapan stunting ini akan selesai kalau caranya seperti ini," sambungnya.

1. Anggaran pembelian protein harus lebih besar

Presiden Joko "Jokowi" Widodo (dok. Sekretariat Presiden)

Jokowi menegaskan, seharusnya anggaran pembelian protein pada anak harus lebih besar.

"Kalau anggaran Rp10 miliar mestinya yang untuk lain-lain Rp2 miliar, yang Rp8 miliar langsung telur, ikan, daging berikan ke yang stunting," kata dia.

Selain itu, Jokowi juga menyoroti anggaran pengembangan UMKM Rp2,5 miliar. Dana tersebut juga mayoritas digunakan untuk perjalanan dinas.

"Rp1,9 miliar untuk honor dan perjalanan dinas, ke situ-situ terus, itu nanti sisanya yang Rp600 juta nanti juga masih muter-muter saja, pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang abdsurd, yang langsung saja lah," ucap dia.

2. Jokowi heran anggaran kemiskinan kurang dari 1 persen di APBD

Presiden Joko (Jokowi) Widodo (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Jokowi juga heran anggaran pengentasan kemiskinan kurang dari 1 persen di APBD. Padahal, angka kemiskinan di daerah masih tinggi.

"Tapi anggaran perlindungan sosialnya kurang dari 1 persen, mestinya itu diprioritaskan dulu. hal-hal seperti ini yang perlu diawasi betul, diidentifikasi masalahnya, berikan rekomendasi, dampingi, kawal agar betul-betul anggaran kita produktif betul," kata dia.

3. Jokowi ingin pengawasan beriorientasi pada hasil

Presiden Joko "Jokowi" Widodo (dok. Sekretariat Presiden)

Dalam kesempatan itu, Jokowi ingin pengawasan beriorentasi pada hasil. Dia tidak ingin pengawasan berhenti pada prosedur saja.

"Kenapa saya sering cek ke lapangan, turun ke bawah? Saya ingin pastikan bahwa apa yg kita programkan sampai ke rakyat, sampai ke masyarakat, karena memang kita lemah di sisi itu. Jika tidak diawasi, cek langsung, jika tidak dilihat, dipelototi satu-satu, hati-hati, kita lemah di situ. Kita pelototi kita turun ke bawah itu saja masih ada yang bablas, apa lagi tidak," imbuhnya.