Jokowi: IKN Pindah Sudah Diketok DPR, Mestinya Tak Diperdebatkan Lagi
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko “Jokowi” Widodo menyebut pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, adalah sebuah transformasi besar. Meski begitu, ia menyadari keputusannya ini tentu mengundang pro kontra di masyarakat.
“Ini bukan apa-apa. Banyak memang sebuah transformasi besar, sebuah perubahan besar, sebuah gagasan besar pasti ada pro dan kontra. Ada yang setuju, ada tidak setuju,” kata Jokowi saat menghadiri peresmian NasDem Tower, seperti yang disiarkan langsung di kanal YouTube NasDem TV, Selasa (22/2/2022).
1. Jokowi sebut pemindahan IKN sudah mendapat persetujuan politik di DPR
Walau ada pro-kontra di tengah masyarakat, Jokowi menuturkan, pemindahan IKN sudah mendapatkan persetujuan politik dari DPR.
“Tetapi dalam sistem politik kita jelas bahwa undang-undangnya sudah disetujui oleh DPR, dan disetujui oleh delapan fraksi dari sembilan fraksi yang ada. Artinya, secara hukum politik sudah selesai. Jadi kalau sudah seperti itu mestinya tidak dipertentangkan lagi. Mestinya,” tutur mantan gubernur DKI Jakarta itu.
2. Jokowi sebut pemindahan IKN untuk hindari ketimpangan
Jokowi juga menyampaikan alasan IKN harus dipindahkan. Ia menyebut Pulau Jawa dan Jakarta sudah menjadi magnet dari seluruh kota di Indonesia. Maka dari itu, untuk menghindari ketimpangan, Jokowi ingin IKN dipindahkan ke Kalimantan Timur.
“Yang terjadi adalah ketimpangan perputaran ekonomi antara Jawa dan luar Jawa. Yang terjadi adalah ketimpangan antar wilayah, yang terjadi adalah ketimpangan infrastruktur antara Jawa dan luar Jawa,” ujar dia.
3. Jokowi sebut rencana pemindahan IKN sudah sejak zaman Sukarno hingga Soeharto
Jokowi menjelaskan rencana pemindahan IKN sudah ada sejak zaman Sukarno hingga Soeharto. Namun belum bisa terealisasikan.
“Pak Harto juga memiliki gagasan yang sama untuk memindahkan ibu kota, tapi bergeser sedikit ke Jonggol di Jawa Barat, sehingga kajian-kajian itu sudah ada sebelumnya,” ucap dia.
“Sekali lagi, perpindahan ini adalah untuk pemerataan, baik pemerataan infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan juga keadilan sosial,” tambah Jokowi.