Jakarta, IDN Times-Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini mengundang 70 sopir truk yang biasa melintasi kawasan antar pulau di Indonesia.
Pemanggilan puluhan sopir truk oleh Jokowi itu untuk memastikan dan mendengar langsung dari para sopir tersebut tentang maraknya pungli dan aksi premanisme di jalan antar pulau tersebut.
Setelah mengadakan diskusi, presiden kaget mendengar laporan para sopir truk tersebut, rupanya laporan yang selama ini ia dengar benar adanya.
"Saya kan dengarnya sedikit, ternyata setelah bertanya kepada para pengemudi, para sopir, ternyata sangat banyaknya, kaget dong, masa tidak boleh kaget saya?" kata Jokowi di Istana Negara Jakarta, Selasa (8/5) yang dikutip dari laman Antara.
Puluhan sopir yang beroperasi di Pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan itu mengeluhkan banyaknya praktik premanisme dengan modus pengecatan, di mana para sopir truk harus mengecat truk mereka dengan nama kelompok tertentu dan membayarkan sejumlah uang untuk mendapat "cap". Kalau tidak mau kaca truk dipecah, atau ban disobek, atau menghadapi todongan golok oleh para preman tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Jokowi tidak tinggal diam dan langsung memerintahkan Wakil Kepala Polri Komjen Pol Syafruddin, yang turut menemaninya dalam pertemuan oleh puluhan pengemudi truk, untuk segera menindaklanjutinya.
"Sudah saya perintahkan langsung ke Kapolri, Wakapolri segera ditindaklanjuti, tidak bisa seperti itu tuh," terang Jokowi.
Lebih lanjut Jokowi mengatakan akibat aksi premanisme tersebut, banyak sekali dampak yang diberikan terutama kepada pengusaha yang bergerak di bidang transportasi dan distribusi.
"Yang pertama meresahkan karena menciptakan ketidaknyamanan, kedua menyebabkan biaya tinggi ongkos transportasi kita, biaya tambahan yang seharusnya tidak perlu, dan itu dirasakan sopir truk sangat menggangu, sangat mengganggu sekali," terangnya.
Namun ia membantah pungli dan premanisme yang terjadi tersebut bukan karena tidak efektifnya kerja tim Saber Pungli yang sudah Pemerintah bentuk, melainkan ranah yang dikerjakannya berbeda.
"Kalau Saber Pungli kan semuanya, dari urusan KTP di kelurahan atau urusan akta di BPN, ini kan sangat khusus sekali, jadi saya rasa ini langsung ditangani oleh Polri," ujar Jokowi.
Oleh karena itu Presiden menyerahkan teknis penindakan kejahatan ini kepada Polri maupun Kementerian Perhubungan untuk menindak tegas pungli dan aksi premanisme di jalan tersebut.
"Disikat semuanya, tapi caranya nanti tanya ke Wakapolri. Itu teknis, kalau soal aturan semua ada, tanya ke Menteri Perhubungan, perlu sosialisasi agar sopir mengerti, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh," katanya.