Jokowi: Lahirkan UU KPK Bukti Megawati Pemimpin Antikorupsi

11 Jun 2021, 20:39 WIB

Presiden Joko "Jokowi" Widodo ketika menyampaikan ucapan selamat kepada Megawati karena diangkat jadi guru besar tidak tetap (Tangkapan layar YouTube PDI Perjuangan)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengucapkan selamat kepada Megawati Soekarnoputri karena dianugerahi gelar profesor kehormatan dari Universitas Pertahanan pada Jumat, (11/6/2021).

Status guru besar tidak tetap itu mulai disandang Mega pada 1 Juni 2021 lalu. Namun, Jokowi tidak bisa ikut menyaksikan langsung proses penyematan guru besar bagi Mega lantaran ia harus melakukan kunjungan kerja ke Purbalingga, Jawa Tengah.

Dalam pesan video yang diputar di sidang senat terbuka, Jokowi mengatakan, Unhan tepat menganugerahkan gelar itu bagi Mega.

"Sebab, itu artinya Unhan akan memperoleh arahan, inspirasi, dan bahkan perkuliahan dari Ibu Mega untuk pendidikan dan penelitian tentang kepemimpinan strategis. Materi itu menjadi dasar untuk mengawal kemajuan strategis Indonesia," ungkap Jokowi dalam pesan videonya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, Mega memang adalah pemimpin strategis, lantaran berhasil mengawal reformasi besar pada 1998 lalu. Bahkan, menurut Jokowi, Mega sudah teruji dan konsisten selalu memperjuangkan nasib rakyat kecil.

"Bu Mega secara konsisten memperjuangkan demokrasi dan hak-hak rakyat serta dalam memperjuangkan kedaulatan negara," tutur dia lagi.

Sebagai bukti bahwa Mega selalu memperjuangkan nasib wong cilik, Jokowi menyebut presiden kelima RI itu kerap ada di gerakan bersama masyarakat kelas bawah untuk memperjuangkan hak-hak politiknya. Jokowi juga sempat menyebut sederet kebijakan Mega yang masih terasa hingga kini. Apa saja itu?

1. Jokowi sebut Mega yang melahirkan KPK melalui UU Nomor 30 Tahun 2002

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari Presiden Soeharto hingga Jokowi (IDN Times/Sukma Shakti)

Di dalam pidatonya, Jokowi menyebut beberapa kebijakan yang dibuat di era Megawati, antara lain ekonomi kerakyatan, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, Perppu dan UU Antiterorisme, hingga UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Semua itu, kata Jokowi, menandakan Mega adalah seorang pemimpin yang strategis dalam memperjuangkan hak rakyat.

"Beliau juga terbukti memperjuangkan antikorupsi dan kepentingan nasional lainnya," kata Jokowi.

Sebelumnya dalam beberapa kesempatan, Mega sempat lantang bersuara dan menyebut KPK justru lahir di era kepemimpinannya. Sehingga, tak mungkin ia ingin KPK menjadi lemah.

Tetapi, pada 2012 Mega mengaku sempat kecewa ketika KPK justru malah berseteru dengan institusi besar lainnya yakni Polri. Menurut Mega, hal itu merupakan bentuk dari tidak berfungsinya kepemimpinan di tingkat nasional.

"Saya yang menandatangani KPK dan adalah gambaran nyata betapa tidak berfungsinya kepemimpinan nasional dan rendahnya kapasitas untuk memimpin," kata Ketua Umum PDI Perjuangan itu ketika membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDIP di Surabaya, pada 2012 lalu.

Alih-alih terwujudnya prinsip checks and balances, kata Mega, PDIP malah menemukan kecenderungan saling melemahkan antar lembaga-lembaga negara.

2. Mega dipuji sebagai simbol politikus yang tak takut bila harus menjadi oposisi

Megawati ketika membacakan pidato ilmiah (Tangkapan layar YouTube PDI Perjuangan)

Hal lain yang dipuji oleh Jokowi dari Mega yakni ia merupakan politikus yang tidak takut untuk berada di luar pemerintahan. Ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa selama 10 tahun, PDI Perjuangan memilih menjadi oposisi.

"Sebagai seorang politisi, Ibu Megawati Soekarnoputri sudah memberikan contoh kepada kita semua bahwa menjadi politisi itu tidak harus berada di dalam pemerintahan, menjadi politisi harus siap di dalam pemerintahan dan harus siap berada di luar pemerintahan," kata Jokowi.

Kini, di saat Jokowi berkuasa, PDIP menjadi bagian dari pemerintahan selama dua periode.

3. Unhan kagum Mega sebagai perempuan pertama yang jabat wapres kemudian presiden

Megawati Soekarnoputri resmi menerima gelar guru besar tidak tetap di Universitas Pertahanan pada 11 Juni 2021. (Tangkapan layar YouTube PDI Perjuangan)

Sementara, di dalam pidato sambutannya, Rektor Unhan Laksamana Madya TNI Prof Amarulla Octavian mengaku kagum lantaran Mega adalah perempuan pertama di dunia yang berhasil menempati posisi wakil presiden pada periode 1999 - 2002. Lalu, ia juga berhasil duduk sebagai presiden pada periode 2002 - 2004.

Bila merujuk ke sejarahnya, Mega ketika itu naik sebagai presiden melalui proses menggantikan Abdurrahman Wahid yang dilengserkan di sidang istimewa. Mega pernah berlaga mengikuti pilpres yang dipilih oleh rakyat secara langsung dengan berpasangan bersama Prabowo Subianto pada 2009, namun kalah.

"Di kalangan pemimpin dunia belum ada seorang perempuan dapat menjabat berturut-turut sebagai wakil presiden lalu presiden. Sejarah juga mencatat jarang seorang presiden adalah putri dari presiden sebelumnya," kata Amarulla yang diikuti tepuk tangan hadirin.

Ia mengatakan, Unhan menilai Mega sebagai pemimpin yang sukses membawa Indonesia keluar dari masa-masa sulit pada 1998. Amarulla juga menyinggung penghargaan gelar doktor honoris causa yang pernah diterima Mega dari beberapa kampus di dalam dan di luar negeri, semakin mengukuhkan fakta bahwa ia layak diberi gelar guru besar tidak tetap oleh Unhan.

"Itu merupakan bukti pengakuan akademik atas kepakaran beliau dalam kepemimpinan strategis yang juga terkait bidang pertahanan," tutur dia lagi.