Jakarta, IDN Times - Peretas dengan user name Bjorka mengklaim meretas sejumlah data penting. Merespons hal itu, Presiden Joko "Jokowi" Widodo melakukan rapat dengan sejumlah jajarannya.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, dalam rapat itu Jokowi meminta adanya tim khusus untuk menangani kebocoran data.
"Perlu ada emergency response team terkait, untuk menjaga data tata kelola data yang baik di indonesia dan untuk menjaga kepercayaan publik," ujar Johnny.
Johnny kemudian menjelaskan lembaga mana saja yang masuk di dalam tim khusus tersebut. Pertama, ada Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), kemudian Kemenkominfo, Polri hingga Badan Intelijen Negara (BIN).
Lebih lanjut, Johnny menyebut, data-data yang disebarkan oleh Bjorka bukan hal yang baru. Sehingga, tidak perlu ada yang dikhawatirkan.
"Setelah ditelaah sementara, data-data yang umum, bukan data-data spesifik, bukan data yang ter-update," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengakui terjadi kebocoran data-data negara. Ia mengaku mendapatkan laporan tersebut dari Badan Siber dan Sandi Negara serta Deputi VII di Kemenko Polhukam.
Mahfud menjadi pejabat pertama di tanah air yang mengakui sudah terjadi kebocoran data-data negara. Meski demikian, pihaknya masih menelusuri sejauh mana kebocoran data itu terjadi.
Saya pastikan bahwa itu (kebocoran data) memang terjadi. Saya sudah mendapatkan laporannya dari BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) dan analisis Deputi VII, sudah terjadi kebocoran di sini, di sini," ujar Mahfud, blak-blakan, ketika memberikan keterangan pers bersama Komisioner Komnas HAM di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (12/9/2022).
Di sisi lain, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut tidak semua data-data negara yang bocor sifatnya rahasia.
"Itu (data) kan bisa diambil dari mana-mana, cuma kebetulan sama. Oleh sebab itu, pemerintah masih akan mendalami hal ini," ujar Mahfud.
Ia mengklaim, belum ada yang membahayakan dari data yang sudah bocor tersebut. Menurut Mahfud, informasi yang dibocorkan pun bukan hal baru.
Itu kan yang sudah ada di koran tiap hari, ini ingin jadi presiden, ini begini. Kan cuma begitu-begitu saja. Gak ada yang menyangkut rahasia negara dari yang beredar itu. Kebetulan saja (datanya) sama dan kebetulan bukan rahasia juga, hanya dokumen biasa yang dibuka. Tetapi, itu memang terjadi," kata dia menegaskan.
Pernyataan Mahfud tersebut bertolak belakang dari pernyataan yang disampaikan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. BIN menyampaikan sejumlah surat atau dokumen berlabel rahasia yang dikirim ke Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan diklaim bocor merupakan hoaks.
BIN memastikan menggunakan pengamanan dan enkripsi berlapis, sehingga kecil kemungkinan dokumen yang dikirim ke Presiden Jokowi bisa bocor.
"Misal (kebocoran) di Dukcapil ada, dan di beberapa tempat," kata Mahfud.
Selain, beberapa dokumen dari BIN, peristiwa dugaan kebocoran data yang disoroti publik antara lain 1,3 miliar nomor ponsel warga, data-data pribadi sejumlah pejabat tinggi dan menteri hingga data pemilih, yang diduga bocor ketika disimpan Komisi Pemilihan Umum (KPU).