Jokowi Minta Daerah Perbanyak Program Padat Karya untuk Lapangan Kerja

15 Apr 2021, 11:35 WIB

Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo meminta para kepala daerah memanfaatkan APBD mereka dalam membantu masyarakat di lapisan bawah yang terdampak pandemik. Salah satu caranya dengan memperbanyak program padat karya yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan di daerah.

Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan kepada para peserta Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 yang digelar secara virtual dari Istana negara, Jakarta, pada Rabu, 14 April 2021.

"Saya minta agar APBD ini bisa memberikan pekerjaan kepada masyarakat di lapis bawah dengan cara perbanyak program-program padat karya untuk penciptaan lapangan pekerjaan sambil menunggu ekonomi kembali pulih sepenuhnya," ujar Jokowi seperti dalam video yang diunggah di channel YouTube Sekretariat Presiden.

1. Bansos untuk UMKM bisa menggerakan ekonomi daerah

Presiden Jokowi Video Call dengan Suster Fira (Tangkapan Layar IG TV @jokowi)

Jokowi menyampaikan pemerintah daerah juga harus segera mengeksekusi bantuan sosial yang sangat dibutuhkan warganya. Pemerintah pusat sendiri, kata dia, telah mengalokasikan bantuan sosial yang juga diberikan kepada masyarakat di daerah.

Namun, apabila terdapat sejumlah titik di daerah yang masih belum tersentuh bantuan, maka pemerintah setempat dapat langsung bergerak cepat untuk turut memberikan bantuan sosial.

"Bantu juga usaha mikro, kecil, dan menengah baik itu permodalan, produksi, maupun pemasarannya karena ini akan menggerakkan ekonomi daerah," kata Jokowi.

2. Jokowi minta daerah tak memperlambat izin investasi

Presiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat kabinet terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (28/2/2020) (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Jokowi juga menekankan soal investasi di daerah yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Saat ini, lanjutnya, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Cipta Kerja yang implementasi pelaksanaannya harus didukung penuh demi membuka seluas-luasnya kesempatan kerja bagi masyarakat.

"Daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota jangan memperlambat yang namanya izin investasi karena investasi menciptakan lapangan pekerjaan," tuturnya.

Investasi yang masuk ke suatu daerah akan menggerakkan perekonomian daerah. Ketidaksigapan pemerintah daerah untuk melayani perizinan investasi berarti akan ikut memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi nasional.

3. Jokowi sebut investasi bisa beri pemasukan kepada daerah dan negara

Presiden Joko Widodo memberikan pemaparan saat menjadi pembicara kunci pada Indonesia Digital Economy Summit 2020 di Jakarta, Kamis (27/2/2020) (ANTARA FOTO/Restu P)

Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan investasi juga akan memberikan pemasukan kepada negara dan daerah. Dari aktivitas investasi itulah negara maupun daerah dapat menarik pajak dan retribusi.

"Sebanyak 76 persen pendapatan negara itu diperoleh dari pajak. Besar sekali. Kalau ada investasi baru mendirikan perusahaan, pabrik, atau industri artinya ada yang kita pungut pajaknya. Ada tambahan lagi," kata Jokowi.

Oleh sebab itu, dia mengingatkan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan dukungan penuh bagi dunia usaha yang hendak melakukan investasi. Apabila hal demikian dapat dilakukan, maka pemulihan ekonomi daerah dan nasional diyakininya akan mudah dilakukan.