Jokowi Minta Data Pusat dan Daerah Disinkronkan agar Bansos Lancar

27 Mei 2021, 13:48 WIB

Presiden Jokowi membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 (dok. Biro Pers Kepresidenan)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo meminta persoalan akurasi data segera dituntaskan. Sebab, hal itu berdampak besar, terutama pada penyaluran bantuan sosial atau bansos.

"Contoh data bansos yang tidak akurat tumpang tindih, membuat penyaluran menjadi tak cepat, menjadi lambat, dan ada yang tidak tepat sasaran. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya," ujar Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, yang disiarkan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (27/5/2021).

1. Jokowi minta BPKP kawal peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah

Presiden Jokowi membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 (dok. Biro Pers Kepresidenan)

Selain itu, Jokowi juga menyoroti perbedaan data di pusat dan daerah yang tidak sama. Karena itu, dia meminta agar sinkronisasi data pusat dan daerah segera diperbaiki.

Ia pun memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu mengawal peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah.

"Kawal integrasi, kawal sinkronisasi basis data antar program untuk meningkatkan keandalan data. Manfaatkan laboratorium data forensik dan data analitik yang dimiliki BPKP. BPKP kan memiliki, gunakan, manfaatkan," perintah Jokowi.

2. Jokowi minta adanya komitmen dan manajemen yang baik, dalam pengawasan program pemerintah

Presiden Jokowi membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 (dok. Biro Pers Kepresidenan)

Selain itu, Jokowi menyampaikan peran BPKP sebagai pengawas sangat penting. Maka itu, dibutuhkan komitmen dan manajemen yang baik untuk mengawasi target program-program pemerintah.

"Efektivitas pengawasan intern membutuhkan komitmen dan manajemen yang baik, karena itu semua rekomendasi harus ditindaklanjuti," tuturnya.

3. Jokowi minta ada tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan BPKP

Presiden Jokowi membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 (dok. Biro Pers Kepresidenan)

Lebih lanjut, mantan Wali Kota Solo itu juga meminta harus ada tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan BPKP. Tidak boleh hanya berupa rekomendasi.

"Tuntaskan sampai ke akar masalah, sehingga tidak terjadi masalah yang sama di tahun berikutnya, diulang-ulang, udah tahu salah diulang-ulang terus tiap tahun. Saya tekankan kepada Bapak, Ibu, menteri, kepala lembaga dan kepala daerah, tindak lanjut dengan serius rekomendasi dari hasil pengawasan BPKP dan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah). Jangan dibiarkan berlarut-larut membesar dan akhirnya menjadi masalah hukum," pinta Jokowi.