Jakarta, IDN Times - Presiden RI Joko “Jokowi” Widodo mengatakan, Indonesia mengalami obesitas regulasi sehingga mempersulit langkah pemerintah untuk merespons perubahan dunia yang sangat cepat.
Jokowi menyebut, setidaknya ada 8.451 peraturan pusat dan 15.985 peraturan daerah yang sangat menyulitkan, sehingga perlu penyederhanaan undang-undang.
Oleh sebab itu, ia meminta dukungan kepada sejumlah lembaga negara dan masyarakat untuk mempercepat terbentuknya Undang-Undang Omnibus Law.
“Kita mengalami hyper regulasi, obesitas regulasi. Membuat kita terjerat dalam aturan yang kita buat sendiri. Terjebak dalam keruwetan dan kompleksitas. Mulai dari Perpu, Perpres, Permen, Perditjen, sampai Perda,” kata Jokowi saat menghadiri sidang laporan tahunan MK, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (28/1).
Omnibus Law, kata Jokowi, nantinya akan menjawab berbagai macam tantangan ke depan serta mempermudah kerja-kerja pemerintah di berbagai bidang.
“Kita harus menyederhanakan, wajib memangkas kerumitan-kerumitan agar kita menjadi bangsa yang memiliki daya saing, memiliki kompetitif di tingkat dunia,” kata Jokowi.
Menurutnya, isi dari UUD 1945 sudah sangat baik sebagai konstitusi negara yang tidak mudah lekang oleh zaman. Namun, ia menyayangkan aturan turunan di bawahnya yang terlalu banyak dan tidak konsisten antara satu dengan lainnya, sehingga mempersulit gerak pemerintah untuk bekerja.
“Pemerintah bersama DPR terus mengembangkan sistem hukum yang kondusif dengan menyinkronkan berbagai undang-undang melalui satu Omnibus Law. Berbagai ketentuan dalam puluhan undang-undang akan dipangkas, disederhanakan, dan diselaraskan,” ucapnya.
Saat ini, lanjut Jokowi, pemerintah sedang berkonsentrasi untuk menyiapkan naskah Omnibus Law di bidang Perpajakan dan Cipta Lapangan Kerja, yang akan segera disampaikan ke DPR.
“Dalam kesempatan ini kita mengharapkan dukungan dari berbagai pihak untuk bersama-bersama pemerintah dalam visi yang sama menciptakan hukum yang fleksibel, sederhana, kompetitif, dan responsif demi terwujudnya keadilan sosial demi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi kita,” tuturnya.