Ditanya Soal Kasus Novel yang Tak Terungkap, Jokowi: Tanya ke Polri

Menurut salah satu kuasa hukum Novel, Al Ghifari Aqsa, pihaknya sudah kecewa dengan pembentukan tim tersebut. Mereka merasa pesimistis karena tim yang dibentuk oleh Polri didominasi oleh personel kepolisian. 

"Padahal, keinginan kami sejak awal yang membentuk tim ini adalah Presiden dan bukan malah Polri, lalu Presiden hanya mengawasi," kata pria yang juga menjadi Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) itu saat dihubungi IDN Times melalui telepon pada Sabtu (12/1). 

Orang-orang sipil yang dilibatkan pun, menurut Al Ghifari, dulunya pernah membantu kepolisian. Oleh sebab itu, hingga kini mereka masih menuntut agar Presiden Joko "Jokowi" Widodo membentuk tim gabungan pencari fakta yang independen.

Di mana di sana tidak ada unsur dari pihak kepolisian. Apalagi sebelumnya Novel sempat menyebut berulang kali ada dugaan keterlibatan polisi berpangkat jenderal dalam teror air keras yang menimpanya. 

Di sisi lain, Al Ghifari juga menduga tim yang dibentuk oleh Polri sekedar formalitas belaka  jelang debat capres. 

"Supaya nanti saat ditanya oleh kubu lawan, kubu petahana memiliki jawaban dan tindak lanjut dari rekomendasi Komnas HAM," kata dia. 

Sementara, dalam wawancara khusus yang dilakukan IDN Times di kediaman Novel pada Selasa (9/4) kemarin, Novel justru berharap agar kinerja Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dievaluasi. Bahkan, kalau perlu segera dicopot karena belum mampu mengungkap kasus teror yang menimpa dirinya. 

"Beranikah Pak Presiden menyampaikan: 'ini Pak Kapolri tidak bisa mengungkap dalam waktu satu atau dua bulan, maka Anda akan saya copot." Ketegasan-ketegasan itu yang seharusnya dilihat," kata Novel. 

Ia menilai apabila Presiden terus melempar tanggung jawab ke Polri tanpa mau mengambil tindakan yang tegas, maka itu sama saja dengan cuci tangan. 

"Gak boleh begitu. Bapak Presiden harus bersikap tegas dan kalau bersikap tegas, maka rakyat semua akan melihat Pak Jokowi tegas dan itu yang untung Pak Jokowi sendiri kan? Itu yang ingin saya lihat," katanya lagi. 

Novel sendiri mengaku sudah bisa memprediksi bahwa kasus teror air keras yang terjadi padanya tahun 2017 lalu tidak akan diungkap. Pasalnya, ada begitu banyak bukti, namun malah hilang dan tidak dapat membantu proses pengungkapan kasusnya. 

"Itu bukan kira-kira atau main tebak-tebakan, bukan. Saya penyidik, saya bisa mendapatkan informasi-informasi atau menggunakan analisa-analisa dengan indikator-indikator yang saya punya, kemudian saya melihat itulah yang terjadi," kata mantan Kapolsek di Provinsi Bengkulu itu. 

Ia pun kerap 'bernyanyi' hingga saat ini karena ingin publik tahu penyerangan yang terjadi kepadanya karena ingin melemahkan KPK. Caranya, kata Novel, dengan menyerangnya yang tengah bekerja mengungkap kasus korupsi dan menjatuhkan mental kawan-kawannya di lembaga antirasuah.  

Kepada IDN Times, Novel juga mengakui ada pihak-pihak tertentu yang memintanya untuk diam selama masa pemilu ini. Namun, ia tidak bersedia mengungkap siapa pihak yang dimaksud. 

Novel pun bandel. Ia tetap berbicara dan berharap kedua capres ada yang membuat janji untuk mengungkap kasusnya. Bukan malah menjadikan kasus teror air keras sebagai komoditas politik. 

"Bagi saya masa kampanye ini adalah masa yang tepat buat kami untuk menuntut komitmen presiden dan wakil presiden terhadap perlindungan, dukungan terhadap KPK dan upaya untuk mengungkap skandal teror terhadap orang-orang yang selama ini menghambat, menjegal dan menghambat KPK," kata Novel. 

Publik, kata Novel nantinya bisa menjadikan komitmen untuk mengungkap kasus teror ke KPK sebagai komitmen. Ketika siapa pun nanti yang terpilih, maka hal tersebut akan menjadi ukuran untuk dilaksanakan.