Jokowi Ogah Tanggapi Pertemuan Airlangga-Paloh: Itu Urusan Politik

02 Feb 2023, 21:35 WIB

Pertemuan Ketua Partai Nasional Demokrat Surya Paloh dan Ketum Golkar, Airlangga Hartarto di kantor DPP Partai Golkar. (www.instagram.com/@golkar.indonesia)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo enggan menanggapi pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem), Surya Paloh, dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, di kantor DPP Partai Golkar pada Rabu (1/2/2023). Menurut Jokowi, itu urusan politik yang tak ingin ia bahas.

"Ah, itu urusan partai. Itu urusan partai, urusan politik," ungkap Jokowi di Bali, Kamis (2/2/2023).

Pertemuan Airlangga-Paloh terjadi pada saat spekulasi kencang berembus bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan melakukan pergantian menteri di kabinet atau reshuffle pada Rabu Pon. Spekulasi lainnya menyebut, menteri-menteri yang hendak dicopot Jokowi berasal dari Partai NasDem.

Hal tersebut buntut dari sikap NasDem yang mendeklarasikan Anies Baswedan untuk capres pada Pemilu 2024. Apalagi, Anies selama ini dianggap sebagai antitesa dari sosok Jokowi.

Spekulasi itu seolah terkonfirmasi lantaran dua menteri NasDem yakni Siti Nurbaya Bakar dan Syahrul Yasin Limpo absen dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada Selasa (31/1/2023). Lalu, apa yang dibahas Airlangga-Paloh dalam pertemuan tertutup Rabu kemarin?

1. NasDem dan Golkar sepakat tetap solid dukung pemerintahan Jokowi hingga 2024

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di DPP Golkar. (IDN Times/Melani Putri)

Sementara, ketika ditanya alasan Paloh mengunjungi Partai Golkar, ia melemparkan candaan dengan menyebut agak sedikit berkeringat. Bos Media Grup itu menjelaskan alasan dirinya sowan dengan Golkar memiliki sejarah panjang di dunia politik. Apalagi, dulu pria asal Aceh itu, memulai karier politik dengan partai beringin.

"Ada satu romantisme, satu sejarah perjalanan kehidupan saya pribadi dalam usia yang saya capai saat ini. Jenjang karier politik yang saya capai hari ini (dimulai dari Golkar)," ungkap Paloh, ketika memberikan keterangan pers di kantor DPP Golkar usai melakukan pertemuan tertutup sekitar tiga jam dengan Airlangga.

Di sisi lain, Airlangga mengaku bersyukur sebab baik Golkar maupun NasDem memiliki komitmen untuk tetap solid mendukung pemerintahan Jokowi hingga 2024.

"Alhamdulillah, dengan modal pokok stabilitas politik dari partai pendukung Bapak Presiden Joko Widodo, termasuk di sini Partai Golkar dan Partai NasDem, kita bisa melampaui badai,” kata Airlangga di lokasi yang sama.

"Kami bersepakat bahwa partai politik pendukung Bapak Presiden harus tetap solid. Karena ini adalah momentum yang gak boleh kita lepaskan," tutur dia, melanjutkan pernyataannya.

Hal lain yang disyukuri Airlangga yakni pihaknya bisa menghadapi ketidakpastian yang terjadi di dunia. "Jadi, tadi kesepakatannya kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai dua partai politik bahwa kami bisa melalui dengan baik. Untuk itu komunikasi wajib hukumnya," kata dia.

2. NasDem mengaku tak masalah bila menterinya kena reshuffle Jokowi

Presiden Joko "Jokowi" Widodo ketika mengunjungi Pasar Baturiti, Tabanan, Bali pada Kamis, (2/3/2023). (Dokumentasi Sekretariat Kabinet)

Sementara, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai NasDem, Hermawi Taslim, turut menegaskan salah satu kesepakatan Paloh dengan Airlangga yaitu menjaga stabilitas pemerintahan Jokowi sampai akhir bersama-sama.

"Jadi, komitmen kami tegas," ungkap Hermawi kepada media pada Rabu (1/2/2023) di Jakarta.

Ia juga menyebut Paloh mengaku tak mempermasalahkan seandainya ada Menteri dari NasDem yang kena kocok ulang oleh Jokowi.

"Bahkan tadi Pak Surya Paloh mengatakan, 'Kalau di-reshuffle ya ndak apa-apa, kami tetap bersama Pak Jokowi, karena itu komitmen kami sama rakyat. Kami juga menjaga kepercayaan rakyat’,” tutur dia.

Di sisi lain, Jokowi sempat menjelaskan pertimbangannya untuk melakukan reshuffle kabinet. Ia menyebut faktor kinerja dan politik turut dijadikan pertimbangan.

"Yang utama memang performa kinerja, bahwa ada sisi politik juga pasti ada, tapi itu bukan yang utama," ujar Jokowi di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).

Saat dicecar media apakah ada menterinya yang memilki performa buruk dan memilki haluan politik yang berbeda, Jokowi hanya tersenyum. "Mau tahu aja," kata Jokowi, menjawab pertanyaan soal apakah ada menteri berkinerja buruk.

3. Motif reshuffle lebih politis karena diduga kuat yang bakal diganti dari NasDem saja

Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno (Istimewa)

Sementara, menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, seandainya reshuffle benar terjadi, maka menteri yang akan diganti akan mengarah ke Partai NasDem, bukan partai lainnya.

"Indikasi pertama, ini kali kedua Jokowi bicara reshuffle secara terbuka setelah NasDem deklarasi dan mengusung Anies Baswedan untuk maju pilpres 2024. Padahal, selama ini Jokowi tak pernah berbicara reshuffle secara terbuka," ungkap Adi kepada IDN Times melalui pesan pendek pada 5 Januari 2023.

Adi mengatakan reshuffle kali ini lebih terasa muatan politis lantaran menteri yang bakal diganti, diduga kuat hanya yang berasal dari Partai NasDem.

"Karena kalau reshuffle dengan alasan kinerja, mestinya bukan hanya menteri dari NasDem yang dievaluasi. Tapi, juga menteri dari semua partai termasuk profesional," kata Adi.

Apalagi, kata dia, masih banyak persoalan di negara ini yang belum diperbaiki secara maksimal. Misalnya, sektor ekonomi yang belum pulih sepenuhnya, tingkat kemiskinan yang semakin bertambah, hingga angka pengangguran yang makin tinggi.

Di sisi lain, menurut Adi, bila betul reshuffle nanti hanya dimanfaatkan Jokowi untuk mengurangi jatah menteri NasDem, maka parpol yang dipimpin Surya Paloh itu malah akan mendapat simpati luas dari publik.

"NasDem akan terlihat dizalimi dan disingkirkan karena alasan politik bukan kinerja," ujarnya.

Sementara, NasDem selama ini terlihat tetap loyal kepada Jokowi. Momen tersebut diduga, menurut Adi, akan dikapitalisasi oleh NasDem sebagai bahan kampanye politik untuk mendulang simpati publik.

Kesan dizalimi itu bisa berkurang seandainya menteri yang nantinya diganti tak semata-mata hanya dari NasDem. Atau, menteri dari NasDem diganti oleh kader lainnya.

"Jadi, hanya ganti menteri, tapi jatahnya tak dikurangi. Maka kesan dizalimi itu bisa dianulir," tutur dia.