Jokowi Pastikan Proyek Pembangunan IKN Tetap Jalan Setelah 2024

23 Jun 2022, 19:08 WIB

Presiden Joko "Jokowi" Widodo ketika membuka Kongres Nasional XXXII PMKRI di Samarinda Convention Hall, Rabu, 22 Juni 2022. (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menegaskan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tetap dilanjutkan, meski masa jabatannya usai pada Oktober 2024. Jokowi menyebut proyek tersebut tak bisa disetop begitu saja, lantaran sudah ada Undang-Undang IKN.

"Kalau ada yang masih meragukan jadi pindah atau tidak (ibu kota ke Kabupaten PPU), undang-undangnya sudah ada. Ada yang bertanya lagi, nanti ini 2024 dilanjutkan atau tidak, lho sudah ada undang-undangnya. Dan itu (UU) didukung oleh 93 persen di DPR," ujar Jokowi ketika berbicara di Kongres PMKRI, seperti dikutip dari YouTube pada Kamis (23/6/2022).

Sehingga, menurut Jokowi, tak perlu lagi ragu IKN tak akan pindah bila ia pensiun sebagai presiden. Ia mengatakan proyek pemindahan ibu kota hanya merealisasikan gagasan Bung Karno. Sejak dulu, Bung Karno ingin ibu kota dipindah dari Jakarta ke Palangkaraya.

"Gagasan itu (pemindahan ibu kota) selalu muncul di tiap kepemimpinan presiden. Karena memang logika dan hitung-hitungannya, ibu kota memang harus dipindah," katanya.

Pertimbangan pertama, kata Jokowi, beban di Pulau Jawa sudah terlalu berat. Sebanyak 56 persen populasi Indonesia bermukim di Jawa. "Jadi, jumlah penduduk di Pulau Jawa ada sekitar 194 juta. Padahal, di Indonesia ada 17 ribu pulau. Tapi, satu pulau sudah diisi 56 persen dari total penduduk kita," tutur dia.

Pertimbangan kedua, dari sisi pendapatan ekonomi, sebanyak 58 persen Pendapatan Domestik Bruto (PDB) terpusat di Pulau Jawa. "Lha, kalau begitu rakyat kita lainnya yang berada di luar Pulau Jawa, mau dibagi berapa persen. Jadi, ini tujuannya untuk pemerataan ekonomi," kata Jokowi.

Lalu, sudah sejauh apa perkembangan pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur?

1. Bendungan Sepaku Semoi mulai dibangun untuk sediakan air minum, rampung awal 2023

Presiden Joko "Jokowi" Widodo (tengah) meninjau pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur pada Rabu, 22 Juni 2022. (Dokumentasi Biro Pers)

Sebagai dasar untuk pemindahan IKN, Jokowi memutuskan dimulai dari penyediaan air minum bagi calon penduduknya. Maka, Jokowi menginstruksikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun bendungan. Ia menargetkan ada tiga waduk yang bakal dibangun yakni Sepaku-Semoi, Batu Lepek dan Selamayu.

Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Jarot Widyoko, melaporkan ke Jokowi saat ini pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi sudah mencapai 56 persen. Ia mengatakan bendungan itu mampu memberikan manfaat air baku 2.500 liter per detik. Dengan begitu, air dari Bendungan Semoi juga bisa dirasakan manfaatnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan Kota Balikpapan.

"Jadi, kapasitas Sepaku-Semoi itu, 500 (liter per detik) untuk Kota Balikpapan, yang 2.000 (liter per detik) nanti akan dikirim ke KIPP dan IKN secara menyeluruh," ungkap Jarot ketika ikut mendampingi Jokowi ke IKN pada Rabu (22/6/2022).

Jarot memastikan air yang dihasilkan dari Bendungan Sepaku-Semoi sudah siap untuk diminum. Sedangkan, Intake Bendungan Sepaku diprediksi bisa memberikan manfaat air baku 3.000 liter per detik. Intake Bendungan Sepaku rencananya jadi salah satu pemasok air baku untuk IKN.

Jarot menyebut perkembangan pembangunan Intake Bendungan Sepaku baru mencapai 13 persen. "Insyaallah pada Desember 2022 akan kami selesaikan sehingga 2023, Februari, sudah bisa memasok 5.000 liter per detik air," tutur dia.

2. Jokowi berharap talenta muda Indonesia dari luar tertarik ikut kembangkan IKN

Pekerja menyelesaikan persiapan jelang seremoni ritual Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (13/3/2022). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp.)

Dalam forum itu, Jokowi mengurai mimpinya mengenai konsep akhir IKN Nusantara. Ia menyebut Nusantara akan berbeda dibandingkan Jakarta ketika masih menjadi ibu kota.

Penggunaan teknologi akan banyak digunakan di IKN Nusantara. Sehingga, warga yang bermukim di sana harus siap-siap beradaptasi dengan perubahan pola pikir, birokrasi, hingga cara kerja yang baru.

"Di sinilah akan kita mulai future economy, green economy, future technology, future knowledge. Semuanya memang ingin kita lakukan di sini. Rumah sakit ya rumah sakit internasional, universitas ya universitas yang kelasnya betul-betul internasional dan kita harapkan ini juga bisa membuka yang namanya future job dan future skill," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Jokowi pun berharap IKN dapat menjadi magnet bagi talenta-talenta Indonesia terbaik, di dalam maupun di luar negeri. Ia mengatakan IKN Nusantara akan memiliki desain dan fasilitas yang mendukung konsep 10 minutes city. Artinya, ke mana pun bisa dijangkau dengan waktu 10 menit.

Ia menambahkan sebanyak 70 persen area di sekeliling IKN akan mengutamakan penghijauan. Sebanyak 80 persen juga diisi transportasi publik yang ramah lingkungan.

3. Jokowi berharap peringatan HUT ke-79 RI di IKN Nusantara pada 2024

Desain final Istana IKN oleh Nyoman Nuarta (instagram.com/nyoman_nuarta)

Sementara, meski hingga saat ini perkembangan pembangunan di IKN Nusantara masih minim, tetapi Jokowi sudah berharap dapat memperingati HUT ke-79 RI di lokasi ibu kota yang baru. Maka, pemerintahan diprediksi sudah mulai dipindah pada Juli 2024.

"Pada 2024 bulan Juli atau Agustus, pemerintah akan mulai pindah ke sana. InsyaAllah 17 Agustus 2024 upacara bakal diselenggarakan atau dipusatkan di IKN yang baru nanti," ungkap Mahfud di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, 16 Juni 2022 lalu.

Ia menegaskan, pemindahan lokasi ibu kota dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, adalah salah satu tugas penjabat kepala daerah. Karena itu, ia meminta rencana tersebut tidak dibatalkan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga meminta agar tidak ada provokasi lebih lanjut soal pemindahan ibu kota.

"Pemindahan IKN itu juga menjadi tugas dari saudara. Undang-undangnya sudah ada. Jadi, tidak boleh lagi (terpengaruh) provokasi ini jadi (pindah) atau gak. Ini dibatalkan atau gak. Ya, harus jadi (pindah)," kata dia.

Di dalam rapat koordinasi itu, Mahfud meminta penjabat kepala daerah dapat ikut melibatkan masyarakat dalam pembangunan IKN. Dalam menjaring aspirasi dan konsultasi publik, perlu dilakukan musyawarah.

"Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses persiapan pembangunan dan pengelolaan IKN dalam bentuk konsultasi publik, musyawarah, dan sebagainya, dan penataan ruang Nusantara tetap mengacu pada tata ruang Pulau Kalimantan," tutur dia lagi.