Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengatakan kericuhan antara aparat keamanan dan warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, akibat komunikasi yang kurang baik. Presiden menegaskan, warga seharusnya mendapat solusi yang baik dalam penanganan masalah itu.
"Ya, itu bentuk komunikasi yang kurang baik, kalau warga diajak bicara, diberikan solusi," ujar Jokowi di Banten, Selasa (12/9/2023).
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengeklaim warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45. Namun, karena komunikasi yang kurang baik, terjadi kericuhan.
"Tetapi ini tidak dikomunikasikan dengan baik. Akhirnya menjadi masalah, menurut saya nanti mungkin besok atau lusa, Menteri Bahlil akan ke sana untuk memberikan penjelasan mengenai itu," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, mengeklaim warga Pulau Rempang, Batam, sempat sepakat direlokasi.
"Saudara, penghuni di sana sudah ada kesepakatan tanggal 6 (September 2023), tanggal 6 tuh apa? Satu, diadakan relokasi. Setiap kepala keluarga diberi tanah 500 meter persegi dan dibangunkan rumah dengan ukuran (tipe) 45 sebesar Rp120 juta setiap kepala keluarga. Besar itu, daerah terluar," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (11/9/2023).
Mahfud juga menyebut, warga Rempang juga akan diberi uang tunggu sebelum relokasi sebesar Rp1.034.000.
"Diberi uang sewa rumah sambil menunggu dapat rumah masing-masing Rp1 juta semuanya sudah disepakati, rakyatnya sudah setuju dalam pertemuan tanggal 6," ucap dia.
Mahfud mengatakan, 80 persen warga yang hadir pada 6 September 2023 itu sepakat dengan opsi relokasi. Meski demikian, pada 7 September 2023 terjadi bentrok antara warga dan polisi.
"Nah, itu yang kemudian belum terinformasikan sehingga orang-orang yang apa. Ya ada provokatornya juga buktinya 8 orang ditangkap. Nah itu kan tidak pernah Anda beritakan bahwa mereka akan direlokasi ke daerah terdekat di dekat pantai, mendapat tanah 500 meter, jumlahnya 1.200 KK gitu. Itu di atas tanah 2.000 hektare," kata dia.
"Jadi, yang masuk dalam MoU itu 17.500 hektare yang dipakai investasi itu untuk pengembangan usaha sebesar 2 ribu hektare dan 1.200 KK dari situ diberi tadi ganti rugi, relokasi dan sebagainya bahwa ada yang keberatan, tidak setuju atau apa ada yang memprovokasi atau apa ya," sambungnya.
Mahfud kemudian meminta polisi untuk berhati-hati menangani kasus tersebut.
"Saya berharap pada aparat penegak hukum, aparat keamanan supaya berhati-berhati menangani ini supaya diberitahu bahwa sudah ada kesepakatan antara Pemda, pengembang, DPRD, masyarakat sudah ada tanggal 6 September, lalu demonya meledak tanggal 7. Sehingga ada 8 orang yang sekarang diamankan karena diduga memprovokasi dan diduga tidak punya kepentingan," kata dia.