Jokowi Sebut Setengah dari 9 Juta Pekerja Migran Indonesia Ilegal

Dalam kesempatan itu, Jokowi ingin semakin banyak PMI yang dikirim melalui skema private to private dan business to business dengan G to G. Jokowi juga meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk menyiapkan SDM dengan kualitas baik yang bisa berangkat ke luar negeri.

“Saya senang ini akan banyak lagi private-to-private, B2B yang permintaannya juga banyak, welder, ngelas, ada permintaan 1.800 (orang). Ini juga kalau tidak disiapkan, ini sebuah keterampilan yang tidak mudah,” ucap dia.

“Ini tugas besar bagi Bu Menaker dan Pak Kepala BP2MI sehingga betul-betul pekerja-pekerja terampil dengan skill tinggi ini harus benar-benar kita siapkan,” sambungnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, ada juta PMI yang saat ini bekerja di luar negeri. Menurutnya, setengah dari jumlah tersebut merupakan pekerja legal.

Dia meminta kepada BP2MI untuk mencatat semua PMI dan mencegah adanya pekerja Indonesia berangkat ke luar negeri melalui jalur luar negeri.

“Inilah yang saya tugaskan sejak 2,5 tahun yang lalu kepada Pak Benny Rhamdani agar itu terus dipangkas, dikurangi, dan segera bisa dihilangkan. Semua pekerja migran kita harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat di mana dia bekerja, karena ini menyangkut perlindungan, menyangkut keselamatan kita semuanya,” kata dia.

Jokowi kemudian berpesan kepada PMI yang akan berangkat ke luar negeri untuk tidak hidup konsumtif. Menurutnya, uang yang didapat sebaiknya ditabung.

“Jangan nanti mentang-mentang kita sudah di Korea yang dibeli handphone yang bagus, itu konsumtif hati-hati, beli pakaian yang bagus-bagus, yang bermerek. Masukkan ke rekening ya, ditabung dengan rekening yang jelas,” imbuhnya.