Jakarta, IDN Times - Sebentar lagi masa pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo genap dua tahun pada periode keduanya. Partai Demokrat mengapresiasi Jokowi yang bisa menekan laju penyebaran COVID-19.
"Pertama, bahwa makasih pemerintahan Jokowi bagaimana pun pandemik ini perlahan-lahan sudah mulai bisa kita lewati. Dan harapannya bisa terus landai ini, bisa terus stabil," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, saat dihubungi, Selasa (12/10/2021).
Kendati, Demokrat memberikan sejumlah catatan kepada pemerintahan Jokowi. Selain persoalan kesehatan, pandemik COVID-19 juga membawa masalah ekonomi.
Herzaky ingin pemerintah Jokowi tidak berpuas diri karena bisa menurunkan laju penyebaran COVID-19. Sebab, banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan akibat dilanda pandemik.
"Mohon maaf nih, masih banyak kok yang pengangguran, yang tidak punya kerjaan sejak pandemik, dan sampai sekarang 1,5 tahun tidak dapat apa-apa, gitu lho," ujarnya.
Lebih lanjut, Herzaky menyoroti angka kemiskinan pada masa pemerintahan Jokowi. Dia menyebut angka kemiskinan pada masa pemerintahan Jokowi hanya turun satu persen lebih. Hal ini berbanding jauh dengan pemerintahan SBY saat menjabat sebagai presiden.
"Sedangkan bapak SBY sendiri selama 10 tahun bisa turun selama 6 persen. Bapak Joko Widodo 5 tahun aja gak sampai 1 persen, ini kan jadi concern juga nih, kita," ujarnya.
Herzaky mengatakan Partai Demokrat juga ingin Jokowi menegakkan hukum di Indonesia. Jokowi diharapkan bisa melaksanakan demokrasi yang baik di Tanah Air.
"Harapan kita pemerintah Jokowi konsisten sampai di akhir pemerintahannya, sehingga beliau turun dari jabatannya, meningkatkan legasi, demokrasi yang baik. Bukan malah membuat demokrasi terpuruk," kata dia.
"(Jokowi) tidak berkenan amandemen konstitusi untuk (masa jabatan presiden) tiga periode, atau pun tambah tiga tahun masa jabatan (presiden). Kita ingin konsisten ini," kata dia.
Sebelumnya, sejumlah kebijakan Presiden Joko “Jokowi” Widodo tengah menjadi sorotan. Kebijakan Jokowi dinilai sering berubah-ubah, bahkan mantan gubernur DKI Jakarta itu disebut ingkar janji pada omongannya sendiri.
Antara lain soal tax amnesty atau pengampunan pajak yang kini ada jilid kedua, diakomodir di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Padahal, Presiden Jokowi berjanji tidak akan mengulang lagi kebijakan tax amnesty 2016-2017.
Selanjutnya, terkait pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung, Jokowi telah mengizinkan kereta cepat Jakarta-Bandung didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Padahal pada 2016, Jokowi menegaskan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak akan menggunakan APBN.
Selain itu, kebijakan Jokowi tentang anti-korupsi yang dinilai tak sesuai ucapannya. Jokowi sejak awal menjabat sebagai presiden selalu menuturkan akan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun ucapannya itu dinilai tak sama lagi saat ini, setelah Jokowi tutup mata pada kasus pemecatan 57 pegawai KPK karena tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Tak hanya itu, Jokowi juga pada Pilpres 2019 berjanji tidak akan menambah utang luar negeri. Tapi kenyataannya mantan Wali Kota Solo itu justru menambah lagi utang luar negeri.