Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo sempat mengeluarkan pernyataan mengetahui isi partai politik berdasarkan data intelijen. Jokowi mengatakan, rutin mendapat laporan dari intelijen.
"Saya itu secara rutin mendapatkan laporan mengenai hal yang berkaitan dengan politik, yang berkaitan dengan ekonomi yang berkaitan dengan sosial selalu mendapatkan informasi itu," ujar Jokowi di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (19/9/2023).
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyebut data intelijen adalah makanan sehari-hari. Oleh karena itu, Jokowi mengatakan mendapat data intelijen dari beberapa instansi.
"Baik dari intelejen di BIN, di BAIS mengenai keamanan, di kepolisian atau dari aliran dana dari PPATK, semuanya saya dapat. Itu makanan sehari-hari saya," kata dia.
"Hasil survei mereka data-data angka-angka semuanya pagi-pagi itu sarapan saya angka-angka data-data, apa itu laporan-laporan rutin seperti itu apa, kenapa?" sambung Jokowi sambil tertawa.
Sebelumnya, Sejumlah LSM yang tergabung di dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyentil Presiden Jokowi yang diduga telah menggunakan data-data dari lembaga intelijen untuk memantau kondisi partai politik di Tanah Air. Menurut mereka, di dalam negara demokrasi, tidak boleh dan tak bisa seorang presiden menjadikan parpol sebagai objek serta target pemantauan intelijen.
Pernyataan Jokowi itu disampaikan ketika membuka rapat dengan relawan bernama Sekretariat Nasional di Hotel Salak, Bogor, pada Sabtu (16/9/2023).
"Intelijen memang merupakan aktor keamanan yang berfungsi memberikan informasi kepada presiden. Tetapi, informasi intelijen itu seharusnya terkait dengan musuh negara, masalah keamanan nasional dan bukan terkait masyarakat politik, termasuk parpol," demikian isi keterangan tertulis koalisi.
Mereka menambahkan parpol dan masyarakat sipil adalah elemen penting di dalam demokrasi. Sehingga, tidak pantas dan tak boleh dipantau dan diawasi oleh presiden.
"Apalagi hingga disadap dengan menggunakan lembaga intelijen demi kepentingan politik presiden," tutur mereka lagi.
Poin tersebut, kata koalisi, tertulis jelas di dalam UU nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara, khususnya pasal 1 dan pasal 2. Sebagai contoh, di pasal 1 tertulis bahwa intelijen adalah pengetahuan, organisasi dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.
Dalam keterangan tertulisnya, Koalisi Masyarakat Sipil menilai pernyataan Jokowi di hadapan relawan itu sudah menjadi indikasi adanya penyalahgunaan kekuasaan terhadap alat-alat keamanan negara. Tujuannya, melakukan kontrol dan pengawasan demi agenda politiknya.
"Hal ini tidak bisa dibenarkan dan merupakan ancaman bagi kehidupan berdemokrasi dan HAM di Indonesia," kata koalisi.
Persoalan tersebut, kata Koalisi Masyarakat Sipil, merupakan bentuk penyalahgunaan untuk tujuan politik presiden, bukan tujuan politik negara.
"Sebab, pada hakikatnya lembaga intelijen dibentuk untuk dan demi kepentingan keamanan nasional dalam meraih tujuan politik negara dan bukan untuk meraih tujuan politik presiden," tutur mereka.