Jokowi Tak Gelar Open House Idul Fitri 2023

13 Apr 2023, 14:08 WIB

Presiden Joko "Jokowi" Widodo ketika berada di pasar di Cilegon. (www.instagram.com/@jokowi)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo memutuskan tidak menggelar open house saat perayaan Idul Fitri yang diperkirakan jatuh pada 22 Maret 2023 mendatang. Hal itu lantaran Jokowi ingin memberikan kesempatan kepada seluruh jajaran pemerintah untuk berkumpul dan bersilaturahmi dengan keluarga.

"Maka, Bapak Presiden tidak mengadakan open house," ungkap Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin di Depok, Kamis (13/4/2023).

Dia menyatakan, Jokowi meminta agar perangkat yang terkait kegiatan selama Lebaran dan cuti bersama disediakan dalam jumlah terbatas. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tetap memutuskan meniadakan open house meski kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah dicabut sejak Desember 2022 lalu.

"Bapak Presiden ingin memberikan kesempatan kepada seluruh jajaran pemerintah untuk berkumpul dan bersilaturahmi dengan keluarga," kata dia.

Jokowi juga menyadari jelang Lebaran, kasus COVID-19 kembali melonjak. Berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19, kenaikan kasus konfirmasi COVID-19 mencapai 45,74 persen dalam satu pekan terakhir. Sedangkan, kasus kematian meningkat mencapai 44 persen.

1. Jokowi ingatkan warga untuk tetap booster vaksin COVID-19

Penyuntikan vaksinasi COVID-19 sebagai upaya percepatan program vaksinasi. (ANTARA FOTO/Gusti Tanati)

Jokowi menyarankan agar masyarakat kembali booster vaksin COVID-19. Apalagi hingga kini, vaksin booster masih diberikan secara cuma-cuma.

"Paling penting satu, vaksinasi. Booster itu penting, jadi yang belum harus segera (vaksin)," kata mantan Wali Kota Solo itu.

Kedua, kata Jokowi. berdasarkan data serosurvei Januari 2023 lalu, imunitas masyarakat sudah mencapai 98,5 persen. Artinya, angka imunitas masyarakat sudah tergolong tinggi. Namun, Jokowi tetap meminta warga yang belum menerima vaksin COVID-19 agar berhati-hati.

"Sekali lagi, yang belum divaksinasi apalagi booster, segera minta," ujarnya.

2. Jokowi berharap tidak ada lagi keluhan kekurangan kapal untuk penyeberangan bagi pemudik

Ratusan kendaraan yang akan menyeberang ke Sumatera memenuhi tempat parkir di Pelabuhan Merak, Banten, Kamis (28/4/2022) dinihari. (ANTARA FOTO/Asep Fatulrahman)

Sementara, ketika meninjau Pelabuhan Merak, Jokowi meminta kepada jajaran terkait agar menyiapkan desain perencanan yang baik dalam melayani pemudik. Dia menyebut, jalur yang berada di Cikuasa Atas dan Bawah yang pada 2022 terdapat masalah, harus jadi bahan perbaikan.

"Saya hadir di sini untuk memastikan persiapan desain perencanaan itu betul-betul sudah pada posisi yang siap. Kita ingat tahun lalu, di Cikuasa Atas, Bawah ada masalah. Kemudian, kapasitas kapalnya kurang. Tapi, pada Lebaran, arus mudik tahun ini, kita harapkan semuanya itu sudah tidak terjadi lagi," ujar Jokowi pada Selasa, (11/4/2023).

Selain itu, Jokowi juga mengharuskan pemudik yang akan menyeberang lewat Pelabuhan Merak agar sudah memiliki tiket elektronik.

"Saya harapkan seluruh penumpang hingga yang ingin naik di Merak sudah memesan tiket e-ticketing, karena tahun yang lalu ini sangat menggangu yang tidak megang tiket. Semuanya harus megang tiket sebelum masuk Pelabuhan Merak," tutur dia.

3. Pemerintah prediksi bakal ada 123 juta pemudik di libur Idulfitri 2023

Ilustrasi. Petugas kepolisian berjaga memantau arus mudik lebaran. (ANTARA FOTO/Didik Suhartono)

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memprediksi 123 juta orang Indonesia bakal mudik pada pada Idul Fitri 1444 H/2023 M. Jumlah tersebut naik ketimbang 2022 sebanyak 85 juta orang.

"Untuk di Jabodetabek, dari 14 juta jadi 18 juta. Artinya, terjadi kenaikan 47 persen untuk nasional dan 27 persen untuk Jabodetabek," ujar Budi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada 24 Maret 2023 lalu.

Budi mengatakan, ada tiga jalur yang digunakan masyarakat untuk mudik, yakni udara, darat, laut dan kereta api. Pemerintah menyebut manajemen di jalur darat lebih sulit dibanding jalur lainnya.

"Untuk udara, kereta api, dan laut relatif managable, karena ketiga itu menggunakan ticketing sehingga bisa kita kontrol siapa saja yang beli dan sebagainya. Tapi, di darat memang satu upaya manajemen yang lebih detail yang harus kita lakukan, kami bersama-sama dengan Kakorlantas Polri dan juga Menteri PMK sudah berkoordinasi, bagaimana memanage mudik kali ini," tutur dia.