Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyebut pemerintah Indonesia tak bertanggung jawab kepada teroris ISIS eks Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di Suriah dan Turki. Menurut dia, seharusnya itu sudah menjadi tanggung jawab mereka untuk pergi ke Suriah dan Turki.
"Karena sudah menjadi keputusan mereka, tentu saja segala sesuatu mestinya sudah dihitung dan dikalkulasi oleh yang bersangkutan," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (12/2).
Jokowi menegaskan bahwa pemerintah memang tidak akan memulangkan teroris ISIS eks WNI itu. Ia menyampaikan bahwa keamanan rakyat Indonesia lebih penting.
"Oleh sebab itu, pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang-orang yang ada di sana, ISIS eks WNI," tegas Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga telah memerintahkan para menterinya untuk mengidentifikasi satu per satu eks WNI yang tergabung di ISIS itu. Identifikasi tersebut diperlukan agar pemerintah bisa mengetahui data komplet para eks WNI itu.
"Saya perintahkan agar diidentifikasi satu per satu 689 orang yang ada di sana, nama dan siapa, berasal dari mana, sehingga data itu komplet," ujar Jokowi.
"Sehingga cegah tangkal itu bisa dilakukan di sini kalau data itu dimasukkan ke imigrasi. Tegas ini saya sampaikan," lanjut dia.
Selain untuk mengkompletkan data, tujuan dari identifikasi tersebut juga guna melihat peluang terhadap anak-anak di bawah 10 tahun yang yatim piatu. Karena sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pemerintah bisa saja memulangkan anak di bawah 10 tahun dengan syarat melihat kasus per kasus.
"Memang dari identifikasi verifikasi ini kan kelihatan kita memang masih membuka peluang untuk yang yatim piatu, yang ada berada di posisi anak-anak di bawah 10 tahun. Tapi kita belum tahu apa ada atau tidak ada. Saya kira pemerintah tegas soal hal ini," tuturnya.
Baca artikel menarik lainnya di IDN App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb